Rabu, 17 Agustus 2022

90 Kementerian dan Lembaga Negara Telah Laksanakan Program Penyederhanaan Birokrasi

JAKARTA – Hingga akhir Juni 2021, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah berhasil melaksanakan program penyederhanaan birokrasi pada 90 kementerian atau lembaga negara. Sedangkan di tingkat Pemerintahan Daerah (Pemda), ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam penyederhanaan birokasi di 90 kementerian atau lembaga ini, sebanyak 46.159 struktur birokrasi telah disederhanakan. Namun begitu, masih ada 9 kementerian atau lembaga yang belum mengusulkan penyederhanaan birokrasi.

“Penyederhanaan birokrasi pada pemerintah daerah dikoordinasikan sepenuhnya oleh Kemendagri, dan dalam hal ini Kemenpan RB berperan memberikan validasi sampai pada pemerintah provinsi,” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Baca Juga :  Datangi Bahar Smith, Danrem Bogor Minta Tidak Ceramah Provokatif

Ditambahkan olehnya, setelah akhir Juni 2021, Presiden Joko Widodo mengarahkan Kemenpan RB untuk fokus pada penyempurnaan penyederhanaan birokrasi terutama terkait dengan mekanisme kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Dalam kesempatan itu juga, Menteri Tjahjo menjelaskan tentang fungsi birokrasi. Kata dia, fungsi reformasi birokrasi adalah menghubungkan program pembangunan yang saat ini bersifat scattered, silos, duplikatif, daninefisien.

Dengan menginstalasi reformasi birokrasi, diharapkan agar terjadi berbagai perubahan di dalam proses perencanaan, penganggaran, organisasi, dan SDM ASN. 

“Sehingga program pembangunan akan semakin dinamis, berjejaring, kolaboratif, serta memiliki dampak yang lebih besar. Secara bertahap, harus mulai dihubungkan outcome ke impact. Sebab selama ini kita lebih fokus kepada outcome,” pungkasnya. (***/CP)

Latest news

Prabowo – Muhaimin Jajaki Duet di Pilpres 2024

JAKARTA -- Usai hiruk-pikuk Rakernas Partai Nasdem 2022 yang mengusulkan tiga nama Calon Presiden, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto langsung merespon hal tersebut dengan...

Ketum PAN Jabat Menteri Perdagangan, Eks Panglima TNI Jadi Menteri ATR

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melakukan reshuffle dengan melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Ketum PAN) Zulkifli Hasan dan mantan Panglima TNI...

Dari 435, Cuma 123 Pemda yang Kembangkan E-Katalog Lokal

JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merilis data terbaru tentang komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) terkait e-katalog lokal. Berdasarkan catatan LKPP, 123 Pemda...
Baca Juga :  Kenakan Pakaian Minang, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Bangga pada Puan Maharani

Wali Kota se-Indonesia Tak Bisa Hapus Tenaga Honorer di 2023

BOGOR -- Larangan mempekerjakan tenaga honorer bagi instansi pemerintah (khususnya di daerah) mulai 2023 nanti, dipastikan bakal berdampak serius bagi pemerintah daerah. Untuk itu,...

Prabowo Ungkap Pandangan soal Tantangan dan Kebijaksanaan

JAKARTA -- Berbicara dalam forum diskusi internasional bertajuk "Mengelola Persaingan Geopolitik di Kawasan Multipolar" di Singapura, baru-baru ini, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan,...
- Advertisement -

Related news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...

Sekretaris Kompolnas Dituding Jadi Pembela Irjen Sambo

JAKARTA -- Komentar dan pernyataan Sekretaris Lembaga Kompolnas Benny Mamoto dalam wawancara di beberapa televisi nasional menuai kritik dari masyarakat luas lantaran dianggap lebih...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here