Sabtu, 24 Juli 2021

Pengesahan UU Perampasan Aset dan UU Pembatasan Transaksi Uang Dikebut

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memastikan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal untuk disahkan oleh DPR RI.

Menariknya, menurut Menko Polhukam, Mahfud Md, jika nantinya RUU tersebut disahkan, banyak pejabat atau petinggi pusat dan daerah yang merasa kuatir dan bahkan ketakutan. “Khususnya mereka yang korupsi, takut kedua RUU itu disahkan,” kata Mahfud dalam keterangan persnya yang diterima, Sabtu (3/4/2021).

Khusus RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, nantinya akan membatasi transaksi belanja uang tunai maksimal Rp100 juta. Jika lebih, pembayarannya harus melalui bank. Ini agar transaksi dapat dilacak dan mencegah suap, pencucian uang, atau transaksi ilegal lainnya.

“Kalau dulu pernah ada transaksi jika lebih dari Rp 5 juta harus melalui bank. Nah ini direncanakan belanja lebih dari Rp 100 juta harus lewat bank. Ini juga akan mengurangi orang transaksi, nyuap orang. nanti kan bisa dilacak uangnya dari mana, untuk apa, dan sebagainya,” beber Mahfud.

Baca Juga :  Ambang Batas Calon Presiden 10 Persen Dinilai Ideal 

Mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur (KH.Abdurrahman Wahid, Red) ini menambahkan, bahwa banyak pejabat hingga politikus takut jika kedua RUU itu disahkan. Sebab, mereka tak bisa lagi membelanjakan uang di atas Rp 100 juta secara cash atau tunai, melainkan harus melalui bank.

“Kalau transaksi lewat bank kan bisa ketahuan nanti. Dicek gajinya sekian, tapi belanjanya sekian. PPATK pasti dengan mudah menganalisis dan mengurai alur uang atas transaksi yang mencurigakan,” jelasnya.

Mahfud pun mencontohkan salah satu latar belakang perlunya RUU tersebut, seperti kasus di Papua. Ada dana dari pemerintah pusat dicairkan dari bank dan dibelanjakan secara cash puluhan miliar sehingga tidak terdeteksi ke mana aliran dana itu.

“Nah, ini penting sekali, karena misalnya, di Papua itu, ada dana dari pusat itu dicairkan puluhan miliar dari bank kemudian tidak jelas dibelanjakan untuk apa, karena tidak lewat bank pembelanjaan. Apakah penggunaannya sesuai atau tidak,” pungkasnya. (**/Cok)

- Advertisement -

Latest news

Soal Maldministrasi Tes Pegawai KPK, Ombudsman Diminta Tak Intervensi

JAKARTA -- Temuan Ombudsman RI soal dugaan maladministrasi pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi ASN, dipertanyakan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda...

Kapolri Minta Jajarannya Kawal Kepala Daerah untuk Segera Realisasikan Belanja APBD

JAKARTA -- Realisasi atau capaian belanja daerah pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) di masa pandemi Covid dinilai sangat rendah. Pemerintah pun kini mendorong...
Baca Juga :  Fakta Baru Terungkap Dalam Sidang Penggelapan Dana Perizinan Rumah Sakit JMC

Polri Pidanakan Penyebar Hoaks yang Mengganggu Upaya Penanganan Covid-19

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan bakal menindak tegas siapapun pelaku penyebaran informasi palsu atau hoaks yang bisa mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan atau...

Babinkamtibmas dan Babinsa se-Indonesia Siap Distribusikan Paket Bansos Covid

SIDOARJO-- Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran TNI-Polri untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) PPKM Darurat kepada masyarakat yang terdampak di seluruh Indonesia. Bansos...

Baru Mau Nikmati Sabu, Keciduk Duluan Sama Polisi

MEDAN - Nasib sial dialami SI (23) warga Jalan Bromo, Kota Medan, belum sempat menikmati sabu-sabu yang baru dibelinya, sudah tertangkap duluan oleh team...
- Advertisement -

Related news

Soal Maldministrasi Tes Pegawai KPK, Ombudsman Diminta Tak Intervensi

JAKARTA -- Temuan Ombudsman RI soal dugaan maladministrasi pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi ASN, dipertanyakan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda...

Pendidikan Berbasis Digital Jadi Solusi Atas Kebutuhan Sumber Daya Manusia

JAKARTA -- Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), kampus unggulan yang fokus pada pendidikan berbasis digital kini hadir di Indonesia. UICI menawarkan program studi yang relevan...

Panglima TNI Kembali Mutasi Ratusan Jendral dan Kolonel

JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi para jendral dan kolonel di lingkungan Markas Besar TNI dan tiga matra. Kali ini, sebanyak...

Kapolri Minta Jajarannya Kawal Kepala Daerah untuk Segera Realisasikan Belanja APBD

JAKARTA -- Realisasi atau capaian belanja daerah pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) di masa pandemi Covid dinilai sangat rendah. Pemerintah pun kini mendorong...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here