Senin, 12 April 2021

Pengesahan UU Perampasan Aset dan UU Pembatasan Transaksi Uang Dikebut

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memastikan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal untuk disahkan oleh DPR RI.

Menariknya, menurut Menko Polhukam, Mahfud Md, jika nantinya RUU tersebut disahkan, banyak pejabat atau petinggi pusat dan daerah yang merasa kuatir dan bahkan ketakutan. “Khususnya mereka yang korupsi, takut kedua RUU itu disahkan,” kata Mahfud dalam keterangan persnya yang diterima, Sabtu (3/4/2021).

Khusus RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, nantinya akan membatasi transaksi belanja uang tunai maksimal Rp100 juta. Jika lebih, pembayarannya harus melalui bank. Ini agar transaksi dapat dilacak dan mencegah suap, pencucian uang, atau transaksi ilegal lainnya.

“Kalau dulu pernah ada transaksi jika lebih dari Rp 5 juta harus melalui bank. Nah ini direncanakan belanja lebih dari Rp 100 juta harus lewat bank. Ini juga akan mengurangi orang transaksi, nyuap orang. nanti kan bisa dilacak uangnya dari mana, untuk apa, dan sebagainya,” beber Mahfud.

Baca Juga :  Kapanpun, Bupati dan Walikota Bebas Ganti Sekda yang Tak Bekerja Profesional

Mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur (KH.Abdurrahman Wahid, Red) ini menambahkan, bahwa banyak pejabat hingga politikus takut jika kedua RUU itu disahkan. Sebab, mereka tak bisa lagi membelanjakan uang di atas Rp 100 juta secara cash atau tunai, melainkan harus melalui bank.

“Kalau transaksi lewat bank kan bisa ketahuan nanti. Dicek gajinya sekian, tapi belanjanya sekian. PPATK pasti dengan mudah menganalisis dan mengurai alur uang atas transaksi yang mencurigakan,” jelasnya.

Mahfud pun mencontohkan salah satu latar belakang perlunya RUU tersebut, seperti kasus di Papua. Ada dana dari pemerintah pusat dicairkan dari bank dan dibelanjakan secara cash puluhan miliar sehingga tidak terdeteksi ke mana aliran dana itu.

“Nah, ini penting sekali, karena misalnya, di Papua itu, ada dana dari pusat itu dicairkan puluhan miliar dari bank kemudian tidak jelas dibelanjakan untuk apa, karena tidak lewat bank pembelanjaan. Apakah penggunaannya sesuai atau tidak,” pungkasnya. (**/Cok)

- Advertisement -

Latest news

Si Cantik dan Seksi, Wulan Guritno Lapang Hati Bercerai Kedua Kalinya

Wulan Guritno, selebritis cantik dan seksi sekaligus artis layar lebar, telah resmi menyandang status janda, setelah sebelumnya melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami yaitu Adilla...

Tanggap Darurat Gempa Malang, Presiden Kerahkan 3 Menteri, TNI-Polri, BNPB dan Basarnas

JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, mendapatkan instruksi langsung...
Baca Juga :  Pabrik Pengolahan Limbah Meresahkan, Warga Desak Bupati Bogor Bertindak

Diambil Alih Pemerintah, Manajemen TMII Merasa Tak Pernah Rugikan Negara

JAKARTA -- Beberapa hari setelah Pemerintah mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Direktur Utama TMII Mayjend Purn TNI Achmad Tanribali Lamo akhirnya menjelaskan pengelolaan...

KPK Ngamuk, Penyidik Gagal Dapatkan Bukti Perkara Akibat Operasi Penggeledahan Bocor

JAKARTA -- Disinyalir akibat bocornya informasi, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menemukan barang bukti saat melakukan penggeledahan terkait kasus suap pejabat Ditjen pajak di...

Gempa Malang Goyang Banyak Daerah di Empat Provinsi, Tujuh Orang Meninggal Dunia

MALANG -- Gempa bumi dengan kekuataN 6,1 skala richter melanda beberapa kota di Jawa Timur pada Sabtu (10/4/2021). Bahkan, getaran gempa juga terasa sampai...
- Advertisement -

Related news

Si Cantik dan Seksi, Wulan Guritno Lapang Hati Bercerai Kedua Kalinya

Wulan Guritno, selebritis cantik dan seksi sekaligus artis layar lebar, telah resmi menyandang status janda, setelah sebelumnya melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami yaitu Adilla...

Tanggap Darurat Gempa Malang, Presiden Kerahkan 3 Menteri, TNI-Polri, BNPB dan Basarnas

JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, mendapatkan instruksi langsung...

Diambil Alih Pemerintah, Manajemen TMII Merasa Tak Pernah Rugikan Negara

JAKARTA -- Beberapa hari setelah Pemerintah mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Direktur Utama TMII Mayjend Purn TNI Achmad Tanribali Lamo akhirnya menjelaskan pengelolaan...

KPK Ngamuk, Penyidik Gagal Dapatkan Bukti Perkara Akibat Operasi Penggeledahan Bocor

JAKARTA -- Disinyalir akibat bocornya informasi, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menemukan barang bukti saat melakukan penggeledahan terkait kasus suap pejabat Ditjen pajak di...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here