Rabu, 17 Agustus 2022

Perijinan Bangunan Kini Lebih Mudah dan Transparan Dengan Aplikasi SIMBG

JAKARTA — Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 yang menjadi payung hukum penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia.

Dengan aturan baru ini, maka proses pengurusan surat Izin Membangun Rumah dan gedung atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akab semakin mudah dan cepat. Dimana, pemohon tidak perlu lagi datang ke kantor perizinan di kabupaten/kota.

“Tetapi cukup mengurusnya melalui layanan online atau internet,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, dalam keterangan persnya yang diterima baru-baru ini.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah telah mempersiapkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) versi terbaru. Melalui SIMBG, pemohon dapat mengajukan izin mendirikan bangunan dalam waktu cepat jika seluruh persyaratan dipenuhi.

Program tersebut diluncurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Melalui SIMBG versi terbaru tersebut masyarakat dapat mengurus dan memproses perizinan bangunan gedung seperti rumah hanya dalam waktu tiga hari.

Baca Juga :  Paket Obat Gratis Penderita Covid-19 yang Jalani Isolasi Mandiri Segera Dibagikan

“Untuk izin bangunan seperti rumah berukuran 72 meter persegi atau dua lantai dengan ukuran 90 meter persegi. izinnya hanya tiga hari melalui SIMBG versi terbaru ini,” jelas Diana.

Dia menjelaskan pelayanan perizinan bangunan gedung di berbagai wilayah di Indonesia memiliki standar, waktu dan ketentuan yang sama. “Satu hal lagi yang penting dengan adanya SIMBG versi terbaru ini, proses dan pelayanan perizinan bangunan ini jadi lebih transparan,” tuturnya.

Dia menambahkan, terutama untuk biaya perizinan melalui fitur hitung mandiri retribusi Perizinan Bangunan Gedung (PBG). Dia pun berharap agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terjalin dengan baik.

Agar sistem SIMBG versi terbaru ini dapat berjalan secara efektif di lapangan. “Saya harap kepada seluruh daerah untuk dapat menyesuaikan dengan peraturan retribusi persetujuan untuk bangunan gedung,” imbuhnya.

Penting diketahui, Kementerian PUPR telah mengembangkan SIMBG sejak tahun 2017. Pada tahun 2018, SIMBG juga telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Hal itu untuk memudahkan pelayanan bangunan gedung fungsi usaha. (***/Cok)

Latest news

Prabowo – Muhaimin Jajaki Duet di Pilpres 2024

JAKARTA -- Usai hiruk-pikuk Rakernas Partai Nasdem 2022 yang mengusulkan tiga nama Calon Presiden, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto langsung merespon hal tersebut dengan...
Baca Juga :  Pemerintah Jamin Keamanan Warga Pelapor Buruknya Pelayanan Publik

Ketum PAN Jabat Menteri Perdagangan, Eks Panglima TNI Jadi Menteri ATR

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melakukan reshuffle dengan melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Ketum PAN) Zulkifli Hasan dan mantan Panglima TNI...

Dari 435, Cuma 123 Pemda yang Kembangkan E-Katalog Lokal

JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merilis data terbaru tentang komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) terkait e-katalog lokal. Berdasarkan catatan LKPP, 123 Pemda...

Wali Kota se-Indonesia Tak Bisa Hapus Tenaga Honorer di 2023

BOGOR -- Larangan mempekerjakan tenaga honorer bagi instansi pemerintah (khususnya di daerah) mulai 2023 nanti, dipastikan bakal berdampak serius bagi pemerintah daerah. Untuk itu,...

Prabowo Ungkap Pandangan soal Tantangan dan Kebijaksanaan

JAKARTA -- Berbicara dalam forum diskusi internasional bertajuk "Mengelola Persaingan Geopolitik di Kawasan Multipolar" di Singapura, baru-baru ini, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan,...
- Advertisement -

Related news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...

Sekretaris Kompolnas Dituding Jadi Pembela Irjen Sambo

JAKARTA -- Komentar dan pernyataan Sekretaris Lembaga Kompolnas Benny Mamoto dalam wawancara di beberapa televisi nasional menuai kritik dari masyarakat luas lantaran dianggap lebih...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here