Kamis, 17 Juni 2021

PPKM Dua Pekan Diberlakukan untuk Menekan Penyebaran Covid 19

JAKARTA — Pemerintah RI melalui pernyataan Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, secara resmi menjalankan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM mulai hari Senin (11/1/2021) sampai tanggal 25 Januari mendatang atau selama dua pekan. 

Airlangga menjelaskan, pembatasan kegiatan yang bertujuan menekan drastis penyebaran virus Covid 19 ini diterapkan di 23 kabupaten/kota di 7 provinsi di wilayah Jawa dan Bali. Ketujuh provinsi itu adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menambahkan bahwa yang dilakukan adalah pembatasan kegiatan, bukan pelarangan. “Ini bukan pelarangan, hanya melakukan pembatasan atas beberapa kegiatan masyarakat. Kebijakan inipun tidak berlaku secara nasional, namun hanya diberlakukan di beberapa wilayah,” kata Susiwijono dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan.

Dalam pernyataan tertulis itu dijelaskan, ada 4 sentra kegiatan ekonomi yang kegiatannya dibatasi di masa PPKM ini. Yakni pertama, perkantoran. Kantor hanya boleh diisi oleh 25 persen dari jumlah pekerja, sisanya sebanyak 75 persen diharuskan bekerja dari rumah atau WFH. Kedua, restoran hanya boleh menerima pengunjung untuk makan di tempat atau dine in, sebanyak 25 persen dari kapasitas.

Baca Juga :  Kapolri Listyo Sigit Sowan ke Kiai Said Aqil, Polri dan NU Kerjasama Menjaga NKRI

Sementara untuk pesan antar atau delivery dan take away, tetap diizinkan. Ketiga, mal atau pusat perbelanjaan kegiatan operasionalnya dibatasi maksimal sampai pukul 19.00 WIB. Keempat, sarana transportasi publik dilakukan pembatasan kapasitas dan jam operasional.

“Sejumlah kegiatan dilakukan pembatasan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, agar tidak menjadi klaster baru dan sumber penyebab terjadinya peningkatan kasus positif COVID-19,” ujar Susiwijono lagi.

Meski demikian, ada sentra kegiatan ekonomi lainnya yang tetap bisa berkegiatan penuh (100 persen), namun harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Yakni pertama, sektor esensial seperti migas, air bersih, farmasi dan layanan kesehatan, serta sektor lain yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Kedua, proyek konstruksi.

Susiwijono mengingatkan, penegakan hukum atas PPKM ini akan dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah seperti Satpol PP. Misalnya melalui operasi yustisi.

“Pemerintah akan menguatkan pelaksanaan Operasi Yustisi dalam penerapan PPKM ini, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), aparat Kepolisian dan melibatkan unsur TNI, untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengendalian penyebaran COVID-19,” pungkasnya. (AL)

- Advertisement -

Latest news

Jegal Budi Gunawan jadi Kapolri, KPK Tersusupi Kepentingan Politik

JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata pernah bermain politik menjegal orang-orang tertentu untuk kepentingan terselubung. Hal itu terjadi di era kepemimpinan Abraham...
Baca Juga :  Kapolri Listyo Sigit Sowan ke Kiai Said Aqil, Polri dan NU Kerjasama Menjaga NKRI

Setelah Presiden Jokowi Geram, Operasi Basmi Preman di Tanah Air Dimulai Polri

JAKARTA -- Maraknya aksi premanisme di berbagai daerah dan yang terkini terjadi aksi pemalakan preman terhadap supir kontainer di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta Utara, membuat...

Komnas HAM Mau Periksa Ketua KPK, Gubernur Lemhanas Ingatkan tugas Instansi Pemerintah

JAKARTA -- Ikut campurnya lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memanggil Ketua KPK Firli...

Banyak Celah Dapat Duit Haram, Kepala Daerah Rawan Terpeleset ke Jurang Korupsi

JAKARTA -- Mutasi jabatan yang diwarnai praktek jual beli, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga serta dana hibah harus menjadi hal yang diwaspadai oleh...

Musrenbang Menentukan Arah Pembangunan Polri dan Kuatkan Upaya Pemulihan Ekonomi

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri menjadi momentum yang tepat untuk melakukan konsolidasi guna memantapkan arah pembangunan...
- Advertisement -

Related news

Serap Aspirasi dan Komunikasi dengan Masyarakat, Bupati Bogor Gelar Boling

CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa...

Dinkes Kesehatan Kabupaten Bogor Kerahkan 101 Puskesmas untuk Intens Lakukan 3T

CIBINONG - Guna mengantisipasi lonjakan kasus baru Covid-19 serta untuk mengoptimalkan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor menginstruksikan 101 Puskesmas...

Bikin Berbagai Gebrakan, DPR RI Puji Kinerja Kapolri Listyo Sigit

JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama beberapa bulan terakhir. Herman menyebut digitalisasi...

Usulkan ke Raja Malaysia Bentuk Dewan Nasional, Mahathir Tak Ambisi Lagi Jadi Perdana Menteri

KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohamad buka suara menolak klaim yang menyebutnya mencoba kembali ke Putrajaya (kantor Perdana Menteri, Red) dengan...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here