Rabu, 26 Januari 2022

Talk Show Soal PSSI Dinilai Tendensius, LAKSI Desak KPI Tindak Mata Najwa

JAKARTA — Lembaga Aksi dan Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk memberikan sanksi tegas terhadap acara TV Tayangan bertajuk Mata Najwa terkait dengan tayangannya yang dianggap tidak fair, tendensius, bias dan bahkan cenderung menghakimi.

LAKSI merujuk tayangan Mata Najwa pada Rabu (3/11/2021) lalu yang mengangkat tema “PSSI Bisa Apa jiid 6: Lagi-lagi Begini”. Acara yang dipandu Najwa Shihab itu di anggap telah melakukan disinformasi yang bertujuan dapat menyesatkan publik, menyudutkan dan menghakimi organisasi PSSI.

“Seharusnya tayangan mata Najwa mengangkat isu yang positif dan produktif yang berbasis nilai-nilai budaya kita untuk mendukung kemajuan PSSI. Tayangan Mata Najwa seharusnya bijak dan objektif dalam mengangkat tema dan isu yang disajikan ke publik, jangan menggunakan cara-cara yang tidak etis,” kata Koordinator LAKSI, Azmi Hidzaqi dalam siaran persnya yang diterima, Senin (8/11/2021).

Tayangan mata Najwa dinilai cenderung tidak independen sehingga menghasilkan berita yang tidak akurat, tidak berimbang, dan terkesan beritikad buruk.

“Mata Najwa sengaja memainkan isu itu untuk agenda setting dalam rangka menggiring opini publik yang dapat menyesatkan, kami menilai tayangan mata Najwa tidak menjaga kepercayaan publik dan integritas serta tidak menjaga profesionalisme pers,” ujar Azqi.

Dia menambahkan, tayangan mata Najwa terkait PSSI ini tidak sejalan dengan semangat dan kode etik jurnalistik dan juga berpotensi memperkeruh situasi, bahkan dapat berdampak negatif bagi kehidupan persepakbolaan di tanah air.

Baca Juga :  Menteri Dalam Negeri Ingatkan Kepala Daerah Tidak Genjot Belanja Anggaran di Akhir Tahun

“Talk Show Mata Najwa mengandung unsur manipulasi data dan fakta dalam pemberitaannya, dengan menyatakan PSSI sudah tidak berdaya dalam menghadapi dan menertibkan mafia pengaturan skor, padahal yang sebenarnya PSSI sangat tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap semua kecurangan yang terjadi selama ini,” tegas Azqi.

Karenanya, Azqi mempertanyakan bagaimana bisa tayangan mata Najwa begitu nekat dan sengaja menyampaikan informasi yang dinilainya blunder dan menyesatkan kepada publik dengan cara menghadirkan narasumber yang tidak kompeten dan seting acara yang cenderung tendensius.

“Tayangan itu telah menista karena menghadirkan ‘narasumber’ yang bukan benar-benar wasit, dan diragukan seorang yang menjadi narasumber nya, terkesan sekedar kemasan dan setingan,” ujarnya.

“Kami pun menilai Mata Najwa tidak selektif memilih narasumber yang kompeten, kredibel dan otoritatif, sehingga tayangan itu menjadi semacam pengadilan in absentia, serta menyebarluaskan fitnah, kebohongan dan ujaran kebencian terhadap PSSI melalui ujaran narasumber yang tendensius, penuh kebencian, bertentangan dengan bukti dan fakta,” tambah Azqi.

Pembawa acaranya, Najwa, juga dianggap tidak berupaya menguji informasi, bahkan mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta tidak menerapkan asas praduga tak bersalah. “Oleh karena itu, kami meminta KPI agar siaran tersebut dapat dicabut hak tayangnya karena meresahkan dan provokatif,” pungkas Azqi. (CP)

Latest news

Baca Juga :  Wapres Perintah Panglima TNI Fokus Penanganan Keamanan di Papua

TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Ceramah di Yonif Raider Malang Adalah Hoaks

JAKARTA- Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) merasa gerah dan langsung mengklarifikasi poster yang beredar luas di media sosial terkait kedatangan pendakwah...

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Tinggal Disahkan Kemenkumham

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk...

Instansi Pemerintahan Sebentar Lagi Bebas Pegawai Honorer, Tinggal PNS dan PPPK

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan, kedepan cuma ada dua status pegawai di instansi pemerintahan, yakni pegawai...

Mantan Bupati Naik Level Jadi Kepala LKPP

BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi periode 2010-2020, Abdullah Azwar Anas, resmi menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) setelah dilantik oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala...

Kritik Rencana Formula E, Giring PSI Kuatir Indonesia Dipermalukan

YOGYAKARTA -- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha terus memberikan sorotan kritis terhadap rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E 2022 yang...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here