Rabu, 26 Januari 2022

Terkait Ucapan Rasis, Sahabat Ganjar Desak Penindakan Hukum Terhadap Natalius Pigai

BENGKULU — Mantan Komisioner Komnas HAM yang kini aktif di dunia politik, Natalius Pigai, berkicau soal tabiat orangJawa Tengah, khususnya Presiden Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo. Kicauan Pigai ini berbuntut panjang, kecaman dan kritik pun mengalir ke Pigai.

Pasalnya, Pigai dinilai telah melakukan aksi rasisme setelah menyebutkan untuk tidak percaya kepada orang Jawa Tengah. Aktivis kontroversial ini, selain dikecam juga diseret ke ranah hukum oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan aktivis demokrasi.

Terkait hal tersebut, Ketua DPW Sahabat Ganjar Provinsi Bengkulu, WH Setiawan, mengaku tidak dapat menerima pernyataan Pigai. Sebab tidak hanya melukai masyarakat Jawa Tengah, tetapi juga menyinggung perasaan semua relawan Jokowi dan Ganjar Pranowo.

Menurut Setiawan, ucapan Pigai jelas mengandung rasis dan harus ada penindakan hukum walau secara bijak dan arif Ganjar Pranowo sudah memaafkan, malah mendoakan semoga Pigai sehat-sehat saja. Namun, lanjut dia, para relawannya jelas tidak terima dengan ciutan Pigai yang mengandung rasis dan membahayakan keutuhan NKRI.

“Pigai mesti minta maaf secara terbuka kepada Presiden Jokowi, Pak ganjar Pranowo, seluruh relawan dan khususnya masyarakat Jawa Tengah. Karena ciutan pigai mengandung fitnah keji dan tidak berdasar,” cetus Setiawan kepada kabarindo24jam, Rabu (6/10/2021).

Namun demikian, Setiawan menegaskan bahwa pernyataan Pigai tersebur tidak akan merusak persahabatan para relawan Bandar dengan masyarakat Papua. “Kami tetap cinta Papua dan bersama dengan masyarakat Papua,,” imbuhnya.

Baca Juga :  Ketua Umum Muhammadiyah Ingatkan Masjid Negara Adalah Milik Semua Umat

Di lain pihak, Ketua Umum DPP Barisan Relawan Nusantara (BARANUSA) Adi Kurniawan menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari laporan polisi atas Natalius Pigai. Dia melapor  ke Bareskrim Polri atas cuitan di Twitter yang berbau SARA.

Adi berujar bahwa tindak lanjut oleh Bareskrim Polri paling lama 14 hari. “Pihak Bareskrim sendiri bilang itu paling lama 14 hari,” katanya. Pelaporan Pigai ke Bareskrim Polri dilakukan pada Senin (4/10) lalu. Laporan Polisi ini bernomor LP/B/0601/X/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Adapun Pigai dilaporkan atas tindak pidana dugaan Penghinaan/Ujaran Kebencian/Hatespeech (melalui media elektronik) dan/atau Kejahatan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 

Hal itu sebagaimana Pasal 45 Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 156 KUHP dan atau Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf (b), Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2) KUHP.

Menurut Adi, Pigai sudah beberapa kali terseret terkait kasus rasisme. Pelaporan dilakukan agar tidak terjadi pengulangan oleh Pigai. Ia juga menyebutkan tidak ingin apa yang disampaikan oleh Pigai meluas. “Kalau ini dibiarkan ini akan terus-terusan,” pungkasnya. (***/CP/Ded)

Latest news

Baca Juga :  AKP Robin Ketahuan Terima Uang Miliaran Rupiah dari Jual Beli Perkara di KPK

TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Ceramah di Yonif Raider Malang Adalah Hoaks

JAKARTA- Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) merasa gerah dan langsung mengklarifikasi poster yang beredar luas di media sosial terkait kedatangan pendakwah...

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Tinggal Disahkan Kemenkumham

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk...

Instansi Pemerintahan Sebentar Lagi Bebas Pegawai Honorer, Tinggal PNS dan PPPK

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan, kedepan cuma ada dua status pegawai di instansi pemerintahan, yakni pegawai...

Mantan Bupati Naik Level Jadi Kepala LKPP

BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi periode 2010-2020, Abdullah Azwar Anas, resmi menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) setelah dilantik oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala...

Kritik Rencana Formula E, Giring PSI Kuatir Indonesia Dipermalukan

YOGYAKARTA -- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha terus memberikan sorotan kritis terhadap rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E 2022 yang...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here