Kabarindo24jam.com | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), dengan agenda utama penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan fraksi, anggota kabinet, serta jajaran DPR RI.
Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo secara langsung memaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah untuk tahun 2027. Langkah itu disebut menjadi pertama kalinya Presiden menyampaikan langsung dokumen KEM-PPKF di forum paripurna DPR, yang sebelumnya umumnya dibacakan Menteri Keuangan.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut penyampaian langsung oleh Presiden menjadi “tradisi baru” dalam proses awal pembahasan RAPBN. Ia menjelaskan KEM-PPKF merupakan tahapan resmi pembicaraan pendahuluan RAPBN yang memuat asumsi dasar ekonomi makro, arah fiskal negara, hingga pagu indikatif kementerian dan lembaga.
Pembahasan dalam rapat hari ini difokuskan pada sejumlah isu utama ekonomi nasional, antara lain:
target pertumbuhan ekonomi 2027,
stabilitas fiskal dan ketahanan APBN,
pengendalian inflasi,
nilai tukar rupiah,
strategi menjaga daya beli masyarakat,
prioritas belanja negara,
ketahanan pangan dan energi,
serta arah program prioritas pemerintahan mendatang.
Dokumen KEM-PPKF sendiri merupakan amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang menjadi dasar penyusunan RAPBN tahun berikutnya. Pemerintah melalui kebijakan tersebut juga menekankan penguatan fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, termasuk dinamika geopolitik, perang dagang, dan tekanan pasar keuangan internasional.
Selain agenda terkaitnya dan fiskal, DPR RI juga menjadwalkan pembahasan lanjutan terkait program legislasi nasional dan evaluasi sejumlah rancangan undang-undang prioritas dalam masa sidang 2025–2026.
Sejumlah pimpinan DPR menilai keterlibatan langsung Presiden dalam pembahasan awal RAPBN memberi sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat koordinasi fiskal dan menjaga kepercayaan publik maupun pelaku pasar terhadap arah ekonomi nasional ke depan.
(Ls/*)
