Home / Headline / Hukum

Sabtu, 13 Maret 2021 - 09:37 WIB

Tidak Ada Intimidasi Intel Polri, Demokrat Klarifikasi Pernyataan Petingginya

JAKARTA – Statement atau pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman yang menyudutkan institusi Polri, yaitu adanya intimidasi anggota intel Polsek dan Polres terhadap pengurus Demokrat di daerah, terbukti tidak benar alias bohong. Pengurus Partai Demokrat secara resmi mengumumkan klarifikasi atas hal tersebut.

Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengungkapkan bahwa intimidasi dari aparat Polri itu tidak ada, tetapi yang ada ancaman dari pihak-pihak yang menyelenggarakan acara yang disebut sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara.

“Dinamika pasca pertemuan Deliserdang yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat memang muncul beberapa aktifitas yang berpotensi bisa mengintimidasi kami sebagai pemilik suara yang sah. Namun intimidasi itu, lebih kami rasakan datang dari pihak-pihak yang melakukan KLB, bukan dari aparat penegak hukum,” kata Didik dalam keterangan persnya, Jumat (12/3/2021).

Baca Juga :  Din Syamsuddin Bukan Radikalis, Tapi Sikap Politiknya Dianggap Norak

Dia pun menegaskan, tidak ada intimidasi dari kepolisian terhadap struktur Partai Demokrat termasuk DPC. Yang ada adalah komunikasi yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka menjaga kondusifitas di daerahnya dan mengantisipasi serta mencegah potensi munculnya ekses negatif sebagai akibat pelaksanaan KLB.

“Di daerah pemilihan saya di Bojonegoro dan Tuban, komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik sejak awal, dan tidak ada sedikitpun intervensi, apalagi Intimidasi terhadap kader kami,” ungkap anggota Komisi III DPR ini.

Ditambahkannya, ia dan jajaran DPP Demokrat menyadari bahwa untuk menghadirkan dan mengimplementasikan transformasi Polri yang Presisi, salah satunya menghadirkan Polisi yang prediktif maka harus banyak menggali informasi dari lapangan.

Baca Juga :  Apresiasi Pelaksanaan Piala Menpora, Presiden Instruksikan Persiapan Gelar Liga 1 dan 2

Namun, kata Didik, dalam rangka menghindari adanya salah paham, komunikasi harus dibangun dengan basis yang terang dan sejelas-jelasnya, serta equal atau seimbang. “Jangan sampai komunikasi dan koordinasi macet. Karena itu penting dalam membangun chemistry,” tutur Didik.

Untuk itu, Didik mengakui bahwa soal dugaan intimidasi dari pihak aparat kepada pengurus Demokrat di daerah itu hanya kesalahpahaman saja. Dan kesalahpahaman itu sudah diluruskan antara Demokrat dan Kepolisian. “Ini salah paham saja. Di bawah pun juga sudah diluruskan,” tutupnya. (***/Husni)

Share :

Baca Juga

Hukum

Wali Kota Bogor Berkomitmen Kuatkan Sistem Minimalisir Korupsi

Headline

TNI AD Rekrut 24 Ribu Prajurit untuk Batalyon Teritorial Pembangunan

Headline

Pamekasan Bersinar Tanpa Narkoba

Hukum

Pejabat Utama Bank Indonesia ‘Digarap’ KPK Terkait Korupsi CSR
kabarindo24jam.com

Hukum

Diselidiki, Keterlibatan Eks Mendikbudristek di Kasus Pengadaan Laptop

Bogor Raya

Bahas Pengelolaan Sampah, Bupati dan Wali Kota Bogor Temui Menteri LH

Headline

Tan Joe Hok, Legenda Bulutangkis Indonesia Tutup Usia

Headline

Momen Akrab Prabowo dan Megawati di Hari Pancasila