Kamis, 17 Juni 2021

Bahas Penyelesaian Kasus Korupsi, Mahfud MD Diskusi Dengan Jaksa Agung

JAKARTA — Untuk mematangkan aspek teknis terkait dengan penyelesaian kasus-kasus korupsi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (15/3/2021).

Dalam kunjungan kerja ke Kejaksaan Agung, Mahfud didampingi sejumlah pejabat utama kantor Kemenko Polhukam. Sementara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ditemani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen serta beberapa pejabat tinggi Kejaksaan.

“Kedatangan saya hari ini, tujuannya yang pertama soal penyelesaian kasus-kasus korupsi. Ada dua. Satu soal unsur tindakan korupsi, karena ada masukan agar Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 itu supaya diberi petunjuk pelaksanaan yang jelas soal mens rea,” ucap Mahfud kepada wartawan.

Sebab, tambah mantan Menteri Pertahanan era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, dirinya sering mendapat laporan ada beberapa kasus yang dalam proses penyidikannya ditemukan bahwa pelaku tak memiliki niat melakukan tindak pidana korupsi. 

Baca Juga :  Kapolsek Akrab Narkoba, Kapolri Murka, Anak Buahnya se-Indonesia Wajib Tes Urine

“Hanya salah administrasi lalu dibawa ke kasus korupsi. Saya kira ini yang perlu kita perbaikan agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan kasus-kasus korupsi,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebur.

Namun demikian, Mahfud juga memuji Kejaksaan Agung yang telah memiliki dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik terkait penanganan jika tak menemukan unsur mens rea dalam suatu kasus korupsi. `

Dalam kunjungan ini, Mahfud meminta Kejaksaan Agung supaya lebih ketat menerapkan Undang-Undang dan SOP tersebut. Hal ini disambut ucapan terimakasih dari Jaksa Agung dan jajarannya.

Hal lain yang dibicarakan dalam pertemuan khusus itu adalah terkait kasus dugaan korupsi PT Asabri. Mahfud pun mengakui jika penyidik sempat memikirkan upaya penyelesaian secara perdata. 

“Tapi tadi sempat diskusi bahwa hal itu adalah tindak pidana korupsi sehingga tidak akan bergeser. Tetap berjalan sebagai tindak pidana korupsi dan tidak bisa ditawar-tawar lagi,” pungkas Mahfud. (***/Nurali)

- Advertisement -

Latest news

Kegaduhan Terus Berlanjut, Kali Ini Wakil Ketua KPK Diadukan ke Dewan Pengawas

JAKARTA -- Menyusul aduan sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan terkait dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli...

Tak Ada yang Kebal Hukum, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Digarap Penyidik KPK

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, akhirnya menjalani pemeriksaan atau digarap oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung merah putih, Rabu...
Baca Juga :  Baharkam Ujung Tombak Polri Dalam Penindakan dan Pelayanan Masyarakat

Bareskrim Rampungkan Berkas Kasus Bupati Nganjuk, Kejaksaan Teliti Dulu Lalu ke Pengadilan

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kerja cepat menuntaskan penyidikan kasus tindak pidana korupsi suap pengisian jabatan yang melibatkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat...

Gelorakan Nasionalisme dan Patriotisme, Kantor PDI Perjuangan Jadi Rumah Budaya

JAKARTA -- Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kadernya untuk menjadikan kantor-kantor partai sebagai rumah budaya. Tujuannya, untuk menggelorakan nasionalisme dan patriotisme...

Dana Hibah Rp 1 Miliar Ditilep, Pejabat KONI Tangerang Selatan Ditahan Jaksa

TANGSEL -- Setelah proses penyelidikan dan pendalaman selama tiga bulan lebih, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akhirnya menetapkan SHR sebagai tersangka kasus...
- Advertisement -

Related news

Serap Aspirasi dan Komunikasi dengan Masyarakat, Bupati Bogor Gelar Boling

CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa...

Dinkes Kesehatan Kabupaten Bogor Kerahkan 101 Puskesmas untuk Intens Lakukan 3T

CIBINONG - Guna mengantisipasi lonjakan kasus baru Covid-19 serta untuk mengoptimalkan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor menginstruksikan 101 Puskesmas...

Bikin Berbagai Gebrakan, DPR RI Puji Kinerja Kapolri Listyo Sigit

JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama beberapa bulan terakhir. Herman menyebut digitalisasi...

Usulkan ke Raja Malaysia Bentuk Dewan Nasional, Mahathir Tak Ambisi Lagi Jadi Perdana Menteri

KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohamad buka suara menolak klaim yang menyebutnya mencoba kembali ke Putrajaya (kantor Perdana Menteri, Red) dengan...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here