Rabu, 26 Januari 2022

Bantu Penanganan Covid di Jabar, Kader PDI Perjuangan di Eksekutif dan Legislatif Himpun Dana

BANDUNG — Seluruh Kepala Daerah Kabupaten dan Kota (Bupati dan Wali Kota, Red) di Jawa Barat dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berasal dari PDI Perjuangan secara sukarela memberikan gaji dan tunjangannya selama satu bulan untuk membantu penanganan Covid-19 di Jawa Barat.

Dari hasil gotong rotong itu, dana yang terkumpul mencapai Rp 12,42 miliar. Selanjutnya, dana tersebut akan digunakan untuk menunjang serta mengoperasikan Posko Darurat Covid-19 PDIP yang tersebar di 27 kabupaten/kota se Jawa Barat (Jabar).

“Alhamdulillah, urunan dari kader di eksekutif dan legislatif terkumpul sebanyak Rp 12,42 miliar,” jelas Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, di sela penyerahan bantuan secara simbolis, di Kantor DPD PDIP Jabar, Kota Bandung, Jumat (30/7/2021).

Ono menambahkan, Posko Darurat Covid-19 PDIP sudah dimulai sejak Rabu, 28 Juli 2021. Pembentukan posko dilakukan atas perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menyikapi masih tingginya angka kasus dan kematian akibat Covid-19.

Posko tersebut, bebernya, memiliki sejumlah tugas. Tugas pertama, posko melakukan pendataan masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah, mendata masyarakat terdampak secara sosial dan ekonomi karena Pandemi Covid-19 di Jawa Barat.

Kemudian mendampingi masyarakat yang terpapar dan terdampak Covid-19 untuk mendapatkan pelayanan medis dan bantuan oleh pemerintah. Tak cuma itu, posko juga akan menggelar vaksinasi massal, bekerja sama dengan pemerintah atau instansi terkait.

Baca Juga :  Elite PDIP Ancam Berikan Sanksi, Relawan Ganjar Mengecam

“Posko juga akan membangun dapur umum atau bekerja sama dengan warung makan skala UMKM untuk melayani pesan antar makanan kepada masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah,” kata Ono.

Tugas lainnya, posko akan memberikan paket sembako, berupa beras mi instan, gula, sarden dan lain-lain kepada masyarakat yang benar-benar terdampak Pandemi Covid-19.

“Bahkan di beberapa DPC, seperti di Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, posko ini akan melayani peminjaman tabung oksigen bagi masyarakat yang isolasi mandiri di rumah,” ungkap Ono, didampingi Sekretaris DPD PDIP Jabar Ketut Sustiawan dan Bendahara Ineu Purwadewi Sundari.

Lebih lanjut Ono menuturkan, operasional Posko Darurat Covid-19 PDIP dilaksanakan oleh Tiga Pilar Partai (Struktural, Legislatif dan Eksekutif), Ketua DPC, Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagai Penanggungjawab.

Ikut terlibat didalamnya, Wakil Ketua DPC Bidang Kesehatan dan Penanggulangan Bencana serta Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) serta Anggota Fraksi DPRD Kabupaten/ Kota sebagai Operator Posko Darurat Covid 19 PDI Perjuangan. (CP/***)

Latest news

Pemerintah Putuskan Moratorium Usulan Jabatan Fungsional

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan bahwa jabatan fungsional akan dihentikan sementara alias dimoratorium. Ini...
Baca Juga :  Dosen Universitas Muhammadiyah Bersama 8 Tokoh Pimpin Ombudsman RI

Hasil Survei Terbaru, Warga DKI Tak Puas akan Kinerja Anies

JAKARTA -- Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya mencapai 33,8 persen meskipun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu...

Desak Pecat Jaksa Berbahasa Sunda, Anggota DPR Dikritik Habis-Habisan

JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengkritisi pernyataan koleganya sesama politisi PDI Perjuangan, Arteria...

Presiden Murka Kerugian Negara 800 M, Kasus Satelit Kemenhan Harus Dituntaskan

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar kasus dugaan pelanggaran hukum satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) semasa Jendral Purn TNI Ryamizard Ryacudu menjabat Menteri Pertahanan....

PDI Perjuangan Minta Mendagri Tunjuk Penjabat Kepala Daerah Non Partisan

JAKARTA – Menjawab anggapan atau tudingan miring dari sejumlah kalangan, PDI Perjuangan menegaskan bahwa pihaknya menginginkan agar penjabat (Pj) kepala daerah tidak boleh berasal...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here