Kamis, 2 Desember 2021

Dalami Kasus Dugaan Korupsi DPKP Kota Depok, Kejaksaan Minta Keterangan 16 Saksi

DEPOK — Kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok terus didalami oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Rabu (21/4/2021) kemarin, sebanyak 16 orang telah dimintai keterangan oleh tim penyidik Kejari, empat di antaranya berstatus sebagai mantan pejabat.

Lainnya yang dipanggil penyidik ialah pihak rekanan atau kontraktor yang menyediakan sepatu pada kasus ini. Salah satu di antaranya adalah HE alias AR. Dia datang ke gedung Kejari Depok sekira pukul 13:30 WIB. Setelah lebih dari satu jam berada di ruang Intel Kejari, Hadi keluar ruangan tapi bungkam ketika ditanya wartawan.

“Yang jelas semuanya sudah saya serahkan ke penyidik semuanya,” kata dia seraya menyebutkan jika perusahaan yang dipimpinnya terkait dengan persoalan yang saat ini jadi sorotan banyak pihak. Namun ia berkilah perusahaannya hanya dipinjam. “Mereka minjam ke saya.”

Ketika ditanya soal berapa anggaran yang mengalir, Hadi enggan membeberkan. “Udah lupa-lupa ingat. Sudah ya saya buru-buru,” katanya dengan langkah tergesa-gesa meninggalkan gedung Kejari Depok dan kemudian menaiki sebuah mobil.

Untuk diketahui, dugaan korupsi pada Dinas Damkar dibeberkan oleh Sandi, sorang pegawai honorer pada dinas tersebut. Pemicu kasus ini mencuat di antaranya, Sandi curiga dana insentif (honor) terkait penanggulangan COVID-19 dipotong.

Baca Juga :  Industri Media Kesulitan Akibat Pandemi Covid, Presiden Berikan Insentif Khusus Pajak

Ia mengaku, jumlah yang tertera yakni Rp 1,7 juta, namun hanya diterima sekira Rp 850 ribu. Kemudian, persoalan yang juga jadi sorotan adalah tentang pengadaan sepatu dinas lapangan hingga kendaraan operasional.

Selain HE, tim penyidik Kejari juga meminta keterangan dari Yunan selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok. Yunan datang pada Rabu (21/4) sekitar pukul 11.00 WIB, bersama satu rekannya. Dia datang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam.

Ketika dikonfirmasi, dia tidak berkata-kata banyak. Dia hanya mengatakan kedatangannya ke Kejari Depok untuk diskusi. “Nggak ada pemeriksaan. Nggak (ada) pertanyaan, (cuma) diskusi saja,” katanya tanpa menjelaskan diskusi yang dimaksud.

Namun, yang jelas kedatangannya terkait dugaan kasus yang sedang ramai saat ini di Dinas Damkar Depok. “Ada (kaitan dengan Sandi Butar Butar),” ucapnya seraya memastikan dirinya juga tidak tahu soal besaran anggaran pengadaan sepatu dan insentif Covid-19 di Dinas Damkar. (***/Husni)

Latest news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...
Baca Juga :  Industri Media Kesulitan Akibat Pandemi Covid, Presiden Berikan Insentif Khusus Pajak

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

Bupati Bogor Janji Permudah Perizinan Setelah Ditegur Gubernur Jabar

BOGOR -- Bupati Bogor, Ade Yasin, berjanji akan mengawal kemudahan berinvestasi di wilayahnya, demi melakukan pemulihan ekonomi imbas dari pandemi COVID-19. Untuk itu, dia menginstruksikan...

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here