Rabu, 26 Januari 2022

Hindari Kerugian Negara, BPKAD Kabupaten Bogor Teliti Berkas Pencairan Dana SamiSade

CIBINONG – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengungkapkan bahwa dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) program Satu Miliar Satu Desa (SamiSade) yang diajukan Pemerintah Desa, pihaknya perlu kehati-hatian agar tidak terjadi kerugian negara.

Menurut Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD, Andri Hadian, untuk memastikan penggunaan tepat sasaran dan tidak melanggar hukum, pihaknya harus melakukan kajian mendalam dan teliti atas setiap permohonan pencairan dana kegiatan program SamiSade yang diajukan Pemerintah Desa.

“Sebab jika salah-salah bisa berakibat merugikan keuangan daearah. Karena itu, semua ajuan pencarian dari desa, berkasnya diperiksa oleh tim penelitian berkasnya untuk menentukan layak dan tidaknya pencairan dana kegiatan atau terbitnya SP2D,” ungkap Andri kepada wartawan, Jumat (8/7/2021).

Dia menambahkan, tugas BPKAD berdasarkan ajuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD) tidak bisa begitu saja dengan mudah merealisasikan pencairan. Sebab ada persyaratan mulai verifikasi kecamatan sampai ke DPMPD baru bisa diproses dan kemudian dikaji lagi secara mendalam oleh tim BPKAD.

“Jika ada satu desa pengajuannya dua titik bersamaan, tetapi hanya satu yang cair, artinya satu titik ini memang masih banyak kekurangan pada berkas dokumen permohonan pencairannya,” jelas Andri.

Baca Juga :  Satroni Koramil dan Tantang Duel Perwira TNI, Preman Pameungpeuk Diciduk dan Bonyok

Untuk mengatasi kekurangan dokumen dan persyaratan lainnya, BPKAD sudah melakukan koordinasi dengan DPMPD untuk jangan memberikan dokumen yang tidak lengkap, karena tupoksi BPKAD hanya mengeluarkan permohonan yang lengkap datanya.

Andri mengakui, banyak dari desa yang datang langsung ke BPKAD, padahal leading sektornya DPMPD. “Sehingga kami minta beberapa desa yang akan mengajukan pencairan dana membawa surat pengantar dari DPMPD dengan check list dokumen. Sebab kasihan yang datang dari jauh bolak-balik,” ujarnya.

Adapun kekurangan dokumen yang acapkali terjadi, tambah Andri, seperti kwitansi, surat penanggungjawabnya, surat pengantar, dan nomor rekening desa tidak ada. Padahal itu syarat terpenting yang harus dipenuhi.

“Jadi harus dipahami proses pencarian dana itu tidak gampang, harus teliti dan hati-hati. Kurang satu saja berkas persyaratan, maka dikembalikan sehingga prosesnya tentunda sampai semuanya dilengkapi,” imbuh Andri.

Dia juga berpesan agar para Kepala Desa agar berhati – hati dalam penggunaan dana Samisade. Karena SamiSade merupakan program unggulan kerja Bupati Bogor Ade Yasin yang harus berjalan dengan baik. “Kehati-hatian dan ketepatan dalam memanfaatkan dana SamiSade berarti ikut menyukseskan program ini,” pungkasnya. (Nur Ali/*)

Latest news

Pernyataan Arteria Dahlan Terkait Bahasa Sunda Resahkan Masyarakat

BANDUNG - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jabar Ono Surono telah melapor ke DPP PDIP terkait dinamika di Jawa Barat menyusul pernyataan kontroversial Arteria Dahlan...
Baca Juga :  Perintah Kapolda Lampung Ampuh! Para Pelaku Pembakaran Markas Polsek Candipuro Diciduk

Gempa di Laut Goyang Empat Daerah, 17 Kecamatan di Pandeglang Paling Terdampak

PANDEGLANG - Guncangan gempa berkekuatan 6,7 Magnitudo yang berpusat di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang-Provinsi Banten, Jum'at (14/1/2022), menimbulkan kerusakan banyak bangunan dan mengakibatkan kepanikan luar...

Sejumlah Pejabat Pemkot Depok Jadi Tersangka Mafia Tanah

DEPOK --  Kasus dugaan mafia tanah yang merugikan seorang pensiunan Jendral bintang dua TNI AD di Kota Depok - Jawa Barat, berhasil diungkap Tim Direktorat...

Puluhan Perwira Polda Lampung Naik Pangkat, Eks Sekpri Kapolri Jadi Komisaris Besar

BANDAR LAMPUNG - Puluhan perwira pertama dan 3 perwira menengah Polda Lampung naik pangkat setingkat lebih tinggi. Salah satunya adalah Direktur Reserse Kriminal Umum...

Kantor Baru PWRI Kabupaten Bogor Megah dan Representatif

BOGOR -- Menyambut pergantian tahun 2021 ke 2022, Jumat (31/12/2021), DPC Persatuan Wartawan Republik IIndonesia (PWRI) Kabupaten Bogor menggelar syukuran dan selamatan kantor baru...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here