JAKARTA — Guna mendukung Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga zakat di manapun berada, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj meminta kepada pemerintah agar menginstruksikan kepada seluruh pegawai negeri (ASN) agar mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen.
Selain ASN, Kiai Said juga menyebut para pengusaha muslim harus dirangkul dan diarahkan oleh pemerintah mengeluarkan zakat. Langkah ini, lanjutnya, sebagai upaya ikhtiar untuk segera keluar dari kemiskinan, apalagi di saat pandemi Covid 19, tentu sangat penting sekali.
“Percuma kita mengaku mayoritas beragama Islam kalau kemiskinan masih kita lihat di depan mata kita, di tanah air kita,” ujar kiai yang menamatkan studi pendidikan tingginya di Arab Saudi dan kerap memunculkan pernyataan yang menarik perhatian publik itu.
Kiai Said pun mengakui, bahwa banyak di antara orang miskin itu adalah warga NU. Mereka masih terlihat tinggal di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, yang kebanyakan masyarakat warga Nahdliyin.
Melihat hal itu, Kiai Said menegaskan bahwa tidak boleh kita kenyang sendirian, tidak boleh hanya sekelompok yang kenyang sendirian tapi membiarkan yang lain kelaparan.
“Bukan umat kami, kata Nabi Muhammad, ketika sekelompok kecil yang sejahtera tapi sebagian yang lain mayoritas masih dalam kemiskinan,” tegas Kiai Said dikutip dari laman resmi NU Online, Senin (11/4/2021).
Oleh karena itu, menurutnya, penting ada upaya memobilisasi sedekah, zakat, infak, wakaf, dan hibah di tengah-tengah ekonomi yang sedang terancam seperti ini. Ia mengajak agar hal-hal tersebut dijadikan sebagai upaya membangkitkan ekonomi.
“Mari, kita jadikan zakat, infak, sedekah jariyah, hibah andalan ekonomi kita,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta Selatan itu.
“Insyaallah, ekonomi yang sedang sepi dan merosot ini bisa diatasi dengan mudah jika mobilisasi gerakan sedekah, zakat, infak, hibah itu berjalan dengan baik,” pungkasnya. (****)
Wulan Guritno, selebritis cantik dan seksi sekaligus artis layar lebar, telah resmi menyandang status janda, setelah sebelumnya melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami yaitu Adilla Dimitri pada 25 Februari 2021 lalu.
Diketahui, Wulan dan Adilla Dimitri menikah pada 27 Maret 2009 lalu, dan dari pernikahannya mereka dikaruniai dua orang anak yakni London Abigail Dimitri dan Jeremiah Alric Dimitri.
Dalam postingan terbarunya di media sosial, baru-baru ini, Wulan Guritno menuliskan bahwa kembali berproses pada sebuah peran setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan secara verstek bahwa keduanya resmi bercerai.
Sebelumnya Wulan Guritno yang merupakan idola di dekade 2000an, juga sempat membangun rumah tangga dengan Atilla Syach dan dikaruniai seorang putri, Shaloom Razade Syach
Dalam perceraian tersebut kuasa hukum Wulan Guritno, Ficky Fernando kembali menegaskan kalau perpisahan dilakukan secara baik-baik dan tak ada perselingkuhan di dalamnya.
Kendati begitu, dia tak bisa menjelaskan apakah itu kesepakatan keduanya buat bercerai secara verstek atau tidak. Dan Ficky mengaku salinan resmi putusannya belum diterima oleh pihaknya.
“Memang sudah ketok palu, cuma kita belum terima berita resminya. Jadi kita tunggu saja (salinan) putusan resminya nanti ya baru klien saya bisa bicara,” ujar Ficky. (***/Theo)
JAKARTA — Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, mendapatkan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan langkah tanggap darurat terkait gempa bumi yang terjadi di wilayah Malang dan beberapa daerah di Jawa Timur.
Selain ketiga petinggi negara tersebut, Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk mendukung upaya tanggap darurat tersebut.
“Saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Menteri PUPR serta panglima TNI dan Kapolri beserta jajaran aparat lainnya juga; Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan (Pemerintah) Kabupaten untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat,” kata Jokowi.
“Harus mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan dan segera melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka, dan penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut,” tambah Presiden dalam video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (11/4/2021) sore.
Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyatakan pemerintah termasuk rakyat Indonesia turut berduka cita atas peristiwa yang telah menyebabkan ribuan rumah dan fasilitas umum di sejumlah daerah mengalami kerusakan.
Presiden pun meminta pemimpin di daerah untuk selalu memberi imbauan kepada masyarakatnya agar senantiasa waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Sebab, terang Jokowi, Indonesia berada di wilayah cincin api pasifik.
“Saya perlu mengingatkan bahwa kita ini berada di wilayah ring of fire, cincin api. Oleh karena itu, aktivitas alam dapat terjadi setiap saat baik itu gempa dan lain-lain. Oleh sebab itu, saya mengingatkan gubernur, bupati, wali kota untuk terus mengimbau masyarakat untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan kesiapsiagaan kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, gempa berkekuatan 6,1 mengguncang wilayah selatan kabupaten Malang pada Sabtu (10/4) kemarin. Gempa juga terasa hingga ke beberapa wilayah di Jawa Tengah, dari Yogyakarta hingga Bali.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat 1.189 rumah rusak dengan kategori berbeda. Rinciannya 85 rumah rusak berat (RB), 250 rumah rusak sedang (RS), dan 854 rusak ringan (RR).
Pada Minggu (11/4) pagi, gempa susulan terjadi. Kepala bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Daryono, menjelaskan guncangan gempa tektonik susulan ke-8 di Malang Raya, dan sejumlah wilayah di Jawa Timur serta sebagian Yogyakarta, Minggu (11/4) pagi pukul 06.54.58 WIB.
Daryono menuturkan gempa susulan itu memiliki kekuatan 5,3 skala richter dengan episenter berada di laut pada jarak 71 kilometer arah selatan kota Kepanjen, Malang, Jawa Timur. (***/CP)
JAKARTA — Beberapa hari setelah Pemerintah mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Direktur Utama TMII Mayjend Purn TNI Achmad Tanribali Lamo akhirnya menjelaskan pengelolaan TMII selama berdiri dan sejak ia menjabat. TMII tidak pernah memakai uang negara dalam aktivitas manajemen dan pengelolaan operasionalnya.
“Selama ini, Taman Mini tidak pernah menerima APBN dan APBD, tetapi tetap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuamgan (BPK). Itu karena Taman Mini masuk bagian dari Setneg (Sekretariat Negara)” kata Achmad saat konferensi pers bersama Yayasan Harapan Kita, Minggu (11/4/2021).
Achmad juga menjawab tudingan soal pernyataan bahwa TMII tidak pernah menyetorkan penerimaan ke kas negara. Menurutnya selama ini dalam pemeriksaan BPK, TMII tidak pernah membuat kerugian bagi negara, sehingga tidak ada lagi yang perlu dibayarkan untuk mengganti itu.
Menurut Achmad hal itu tertuang dalam hasil laporan BPK dari 2003 hingga semester 1 2018. Begitu juga saat dia menjabat sejak Februari 2018 hingga saat ini. “Dari kesimpulan akhir pemeriksaan BPK menyebutkan Taman Mini sampai dengan semester 1 2018 tidak terdapat kasus kerugian negara,” ujarnya.
“Kalau kita simak pernyataan ini maka sebenarnya tidak ada lagi ya yang tidak pernah disetorkan Taman Mini sampai dengan semester 2 2020. Tidak ada kerugian negara dan tidak ada lagi kerugian lain dalam ini untuk menyetorkan kepada negara,” tambah Achmad.
Direktur Utama TMII dan Sekretaris Yayasan Harapan Kita sebagai pengelola TMII menggelar jumpa pers sebagai jawaban atas keputusan pemerintah mengambil alih pengelolaan kepada Kemensetneg Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani peraturan Presiden No.19/2021 tentang Pengelolaan TMII per 31 Maret 2021.
Pemerintah pun memberikan waktu 3 bulan bagi Yayasan Harapan Kita untuk mengalihkan pengelolaan kepada Kemensetneg. “Temuan dari BPK di Januari 2021 untuk laporan hasil pemeriksaan 2020, rekomendasinya harus ada pengelolaan yang lebih dari dari Kemensetneg untuk aset yang dikuasai negara,” kata Sekretaris Kemensetneg Setya Utama, di Jakarta, Rabu (7/4) lalu.
Sedikitnya ada empat alasan di balik penetapan pengambil-alihan pengelolaan TMII oleh pemerintah pusat itu. Keempat sebab itu merupakan rekomendasi dari audit dari sejumlah lembaga. Alasan pertama, kata Setya, adanya pengarahan dari Kemensetneg kepada pengelola TMII agar meningkatkan kualitas layanan jauh hari sebelum hasil audit sejumlah lembaga dikeluarkan.
Selain arahan dari pemerintah, hasil audit yang berisi sejumlah temuan dan rekomendasi menyebutkan bahwa pengelolaan TMII harus diambil alih oleh pemerintah pusat. “Mulai dari tim legal audit dari Fakultas Hukum UGM yang masuk ke sana, kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan masuk untuk audit finansial, dan terakhir ada temuan dari BPK,” ucap Setya.
Yayasan Harapan Kita diketahui telah mengelola taman seluas 100,4 hektare di Jakarta Timur tersebut selama 44 tahun atau sejak 1977 melalui Kepres No 51/1977. Setelah diteken Perpres baru, secara otomatis keputusan sebelumnya tidak lagi berlaku atau berakhir.
Sebelum dilakukan serah terima, Yayasan Harapan Kita juga dilarang membuat atau mengubah perjanjian atau perikatan terkait pengelolaan TMII dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kemensetneg.
Larangan membuat atau mengubah perjanjian pengelolaan TMII ini juga tidak terbatas pada pelepasan aset, perjanjian hutang, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penjaminan, perjanjian kerja, penerbitan surat utang, dan perjanjian lain yang menimbulkan pembebanan atas tanah, bangunan, dan/atau aset lain yang berada di atas tanah dimaksud. (***/CP/Theo)
JAKARTA — Disinyalir akibat bocornya informasi, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menemukan barang bukti saat melakukan penggeledahan terkait kasus suap pejabat Ditjen pajak di kantor Jhonlin Baratama yang berlokasi di Kecamatan Simpang Empat-Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu.
Kuat dugaan ada yang memocorkan informasi soal operasi penggeledahan itu sehingga penyidik yang membongkar arsip dokumen dan data server perusahaan milik Haji Isam tersebut tak bisa ditemukan. Pihak KPK pun mengancam akan menindak pihak-pihak yang nekat membocorkannya.
“Bahwa soal kegiatan penggeledahan yang kedua tersebut kami tidak memperoleh bukti yang dicari karena diduga telah dipindahkan oleh pihak-pihak tertentu. Kami tidak ingin memperdebatkan lebih jauh tentang hal tersebut saat ini,” kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri ketika dihubungi wartawan, Minggu (14/4).
Namun demikian, Ali memastikan pihak-pihak yang terbukti sengaja membocorkan informasi soal penggeledahan, akan dijerat dengan hukuman pidana sebagai upaya menghalangi proses penegakan hukum. “Prinsipnya, siapapun yang sengaja menghalangi penyidikan kami tak segan terapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui bahwa dalam penyidikan kasus ini, KPK juga telah menggeledah empat lokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis lalu (18/3). Empat lokasi yang digeledah yakni Kantor PT Jhonlin Baratama. Kemudian tiga kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.
Penggeledahan itu dilakukan untuk penyidikan dalam kasus suap pajak di Ditjen Pajak tahun 2016 dan 2017. Dalam kasus itu, mantan Direktur Jenderal Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Angin Prayitno dan bekas bawahannya Dadan Ramdhani dikabarkan telah ditetapkan menjadi tersangka.
Keduanya diduga menerima suap untuk merekayasa jumlah pajak dari sejumlah perusahaan. Suap pajak ini diduga disalurkan melalui konsultan pajak. Meski demikian, KPK belum mengumumkan secara resmi tersangka kasus ini. Tetapi KPK menyatakan akan mengumumkan tersangka pada saat penahanan.
Terkait bocornya informasi itu, Dewan Pengawas (Dewas) KPK buka suara. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean meminta info dugaan adanya kebocoran info harus diusut. “Ya, harus diusut,” kata Tumpak kepada wartawan, Sabtu (10/4/2021).
Tumpak mengatakan dibutuhkan informasi awal terlebih dahulu mengenai dugaan kebocoran ini, termasuk siapa yang membocorkan. “Namun tentunya perlu ada informasi-informasi awal tentang siapa yang membocorkan,” ujar Tumpak. (***/Mesa)
MALANG — Gempa bumi dengan kekuataN 6,1 skala richter melanda beberapa kota di Jawa Timur pada Sabtu (10/4/2021). Bahkan, getaran gempa juga terasa sampai wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali dan hingga Daerah Istimewa Yogyakarta.
Akibat gempa yang cukup kuat itu, tujuh orang dilaporkan meninggal dunia, belasan mengalami luka dan depresi, serta banyak bangunan yang mengalami kerusakan parah dan sedang di beberapa daerah yang dilanda gempa.
Gempa terjadi pada Sabtu (10/4/2021) pukul 14.00 WIB. Getaran gempa terasa selama kurang lebih 12 detik. Pusat gempa terletak di laut 90 kilometer arah barat daya dari Kota Malang. Gempa juga berasal dari dalam tanah dengan kedalaman 25 kilometer.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi BNPB Raditya Jati mengungkapkan, gempa Malang berkuatan menengah. Gempa ini terbentuk karena aktivitas di pertemuan antar lempeng tektonik atau subduksi. “Hasil analisis menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault,” kata Raditya dalam siaran persnya, Sabtu (10/4).
Getaran gempa bervariasi di berbagai daerah. Guncangan gempa terasa paling kuat Turen dengan skala V MMI. Gempa juga kuat mengguncang Malang, Blitar dan Karangkates dengan skala IV MMI. Warga berlarian menyelamatkan diri keluar dari bangunan saat merasakan getaran gempa.
Kemudian, getaran dengan skala III MMI juga terasa di wilayah Kediri, Trenggalek, Jombang III-IV MMI dan Nganjuk, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Yogyakarta, Lombok Barat dan Mataram (Nusa Tenggara Barat), juga wilayah Kuta, kabupaten Jimbaran, Kota Denpasar (Bali).
Menurut Raditya, wilayah lain, seperti Mojokerto, Klaten, Lombok Utara, Sumbawa, Tabanan, Klungkung, Banjarnegara merasakan getaran dengan skala II MMI. Skala II MMI menggambarkan getaran terasa oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. (Win/Iwan)
JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak seluruh warga bangsa untuk terus menggelorakan penanaman dan pengembangan karakter berasaskan Pancasila. Gelora ini perlu diserukan lagi, mengingat Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang merekatkan keutuhan Indonesia.
“Jadi kita sebenarnya ingin kembali mengetuk seluruh hati manusia yang ada di Indonesia, kita punya Pancasila. Inilah yang memperkuat, mempererat dan menyatukan kita. Maka ini terus menerus harus digelorakan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/4/2021).
Menurutnya, karakter serta wawasan kebangsaan yang berasaskan Pancasila perlu ditumbuhkembangkan, terlebih di tengah arus globalisasi. Sebab, pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi harus diiringi dengan semangat masyarakat dalam merawat citra dan jati diri bangsa Indonesia.
“Negara ini, tetap harus memiliki karakter, ciri, sifat yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karenanya, disebut bangsa Indonesia yang bertauladan, Indonesia yang mandiri dan berkarakter, itulah bedanya negara kita dengan negara-negara lain,” terangnya.
Karakter berasaskan Pancasila sebagai pembeda dan jati diri bangsa, harus tumbuh dari gerakan masyarakat. Sementara itu, Pemerintah perlu hadir sebagai fasilitator dalam gerakan positif yang tumbuh dari masyarakat, berupa pembinaan ideologi Pancasila.
Diungkapkan Bahtiar lebih lanjut, sebagai falsafah negara Pancasila menjadi pedoman yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila juga merupakan ideologi pemersatu bangsa multilateral yang terdiri dari masyarakat dari budaya, agama, dan profesi yang bermacam-macam.
“Beragam pekerjaan, bolehlah latar belakang berbeda, tapi Pancasila mempersatukan kita, ini yang membedakan manusia yang hidup di negara ini dengan negara lain,” pungkasnya. (***/Nurali)
LONDON — Kerajaan, pemerintah dan rakyat Inggris berduka cita atas wafatnya suami dari Ratu Elizabeth II, Pangeran Philip (Duke of Edinburgh), pada Jumat (9/4/2021). Ratu Elizabeth II adalah penguasa wilayah Inggris dan negara-negara persemakmuran di bawah naungan Kerajaan Inggris.
Rakyat Inggris pun berduyun-duyun datang dan memadati areal luar Istana Buckingham dan kastil windsor untuk menaruh bunga sebagai tanda ikut berduka. Hal itu menimbulkan kekuatiran dari pihak Istana sehubungan dengan darurat kesehatan akibat virus Corona.
Karena itu, Sabtu (10/4), pernyataan yang mengatasnamakan Ratu Elizabeth II telah dirilis, isinya meminta agar orang tidak mengirim atau menyerahkan karangan bunga kepada Duke of Edinburgh di luar Royal Residences. Ratu Elizabeth justru mengajak orang-orang menyumbang untuk amal.
Sebuah buku duka cita online juga telah dibuka bagi orang-orang untuk memberikan penghormatan. Pada waktu normal, buku akan diadakan di gedung-gedung pemerintah agar orang-orang menandatanganinya. Namun karena adanya pembatasan jarak sosial, semua ucapan belasungkawa harus ditulis dalam buku online.
“Selama pandemi virus corona, dan berdasarkan nasihat Pemerintah saat ini dan pedoman jarak sosial, pengaturan Pemakaman dan upacara yang dimodifikasi untuk Yang Mulia Duke of Edinburgh sedang dipertimbangkan oleh Yang Mulia Ratu,” kata Juru Bicara Istana Buckingham seperti dikutip dari kantor berita Reuters.
“Dengan memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, serta sesuai dengan pedoman Pemerintah, anggota masyarakat diminta untuk tidak berkumpul dalam keramaian,” tambahnya.
Selain itu, bagi mereka yang ingin menyampaikan belasungkawa diminta untuk melakukannya dengan cara yang seaman mungkin, dan tidak berkumpul di Royal Residences. “Buku Duka Cita Online sekarang tersedia di situs web Royal bagi mereka yang ingin mengirimkan pesan belasungkawa pribadi,” katanya.
Pangeran Philip, meninggal dalam usia 99 tahun atau dua bulan sebelum usianya mencapai 100 tahun, pada Jumat (9/4/2021). Sebelumnya, Pangeran Philip sempat dibawa di rumah sakit pada 16 Februari 2021 dan pulang setelah dirawat inap selama sebulan.
Pangeran Philip yang menikah dengan Ratu Elizabeth II selama hampir delapan dekade, pensiun dari tugas-tugas Kerajaan Inggris pada 2017 dalam usia 96 tahun. Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II sendiri telah merayakan ulang tahun pernikahan ke-73 pada November 2020.
Menemani Ratu Eizabeth II hingga akhir hayatnya, ternyata sebelum menikahi Ratu, keluarga kerajaan pernah meragukan Pangeran Philip untuk menjadi pasangan hidupnya yang setia sampai akhir hayat.
Saat menikahi Letnan Philip Mountbatten di Westminster Abbey pada 20 November 1947, usia sang Ratu saat itu masih 21 tahun. Hubungan pernikahan keduanya juga merupakan yang terlama dari penguasa Inggris mana pun. Ia telah mendampingi sang Ratu melalui masa-masa baik dan buruk.
Pasangan ini telah bertahan melalui ujian dalam pernikahan mereka, sementara pasangan kerajaan lainnya telah gagal. Namun, sebuah film dokumenter baru mengungkap jalan berliku pasangan tersebut menuju ke altar pernikahan.
Dilansir dari laman express.co, sebelum Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth menikah di Westminster Abbey pada 20 November 1947, ada penentangan sengit di lingkungan kerajaan untuk persatuan dan keraguan besar di antara keluarga dekat ratu.
Philip dari Yunani dianggap oleh banyak orang istana tidak cocok menjadi pasangan Putri yang saat itu berusia 21 tahun. Philip dinilai sombong dan berasal dari latar belakang yang tidak sesuai untuk Putri. Dengan wajahnya yang tampan, ada juga yang takut bahwa Philip tidak akan setia.
Tapi Elizabeth tergila-gila pada Philip, keduanya sibuk saling surat-menyurat dan diklaim Elizabeth tidak pernah melirik Pria lain selain Philip. Philip sendiri melayani Inggris dengan segala perbedaannya selama perang, dan dia tetap berhubungan dengan Elizabeth.
Pada kunjungan ke Skotlandia tahun 1946, Philip mengumpulkan keberanian untuk melamar Elizabeth. Dan Elizabeth sangat senang dan langsung menerimanya, tetapi sang Raja masih tidak yakin.
Dia bersikeras menunda setahun untuk memberi putrinya waktu untuk mempertimbangkannya. Namun Elizabeth tak goyah dengan keinginannya untuk menikahi Philip.
Pada tahun 1947, Philip diberikan kewarganegaraan Inggris yang memungkinkan Istana Buckingham menganggapnya sebagai seorang pria Inggris. Setelah itu, Philip dari Yunani berubah menjadi Philip Mountbatten. Dan pertunangan pun diumumkan pada bulan Juli.
Setelah Elizabeth dinobatkan sebagai ratu, Philip dipaksa meningalkan karier angkatan laut tercintanya. Dia kemudian menghabiskan waktu untuk berjalan setia mendukung istrinya sebagai ratu sampai menghembuskan nafas terakhirnya. (***/Rtr/AFP)
JAKARTA – Tahun 2021 ini, Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 400 miliar yang dialokasikan sebagai stimulus untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Stimulus itu, bertujuan mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya melalui pemberdayaan UMKM.
Diketahui, pada 2020 pemerintah telah memberikan stimulus kepada UMKM berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta perUMKM. Dan tahun ini, pemerintah memangkas setengahnya sehingga nilai BLT UMKM itu menjadi Rp 1,2 juta per UMKM dengan kuota 12,8 juta UMKM pada 2021.
“Laporan yang saya dapat demand terus naik, dan nanti stimulus Rp 400 miliar (untuk UMKM) itu tanggal 20 April 2021 akan diluncurkan,” papar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam satu kesempatan di Jakarta, baru-baru ini.
Tak hanya UMKM, pemerintah juga akan memberikan stimulus dengan value Rp 2 triliun bagi sektor pariwisata pada Juni ini. “Juni-Juli 2021 akan diluncurkan Rp 2 triliun untuk (program) Bangga Wisata Indonesia. Saya pikir langkah-langkah pemerintah betul-betul sangat pro aktif untuk membangun ekonomi kita lebih kuat,” kata dia.
Sebelumnya secara terpisah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan akan melakukan langkah mitigasi dampak pandemi Covid-19 kepada pelaku pariwisata berupa pemberian stimulus.
“Stimulus akan dijalankan tahun ini dengan cakupan yang lebih luas dan jumlah yang lebih besar,” kata dia dalam Weekly Press Brief di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Namun, Sandiaga Uno dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif belum memberi informasi lebih lanjut soal kapan stimulus akan diberikan dan berapa banyak jumlahnya untuk masing-masing sektor dalam industri pariwisata. (***/Husni)
JAKARTA – Usai mengambil alih manajemen sekaligus pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita yang dimiliki keluarga Presiden Republik Indonesia kedua almarhum Soeharto, pemerintah bertindak cepat dengan membentuk tim transisi manajemen.
Tim transisi tersebut diberikan waktu selama tiga bulan untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait pengelolaan TMII yang selama ini dikenal sebagai miniatur Indonesia dan dikelola oleh keluarga besar Cendana (kediaman alm.Soeharto, Red).
“Pembentukan tim tersebut sudah dilakukan, jadi sekarang langsung kerja,” kata Kepala Staf Presiden (KSP) Jendral Purn TNI Moeldoko dalam keterangan persnya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Ia mengungkapkan, tim transisi terdiri dari pengarah yang terdiri dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Watik Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, KSP Moeldoko, dan Sekretaris Kemensetneg yang menjabat Ketua Tim Transisi.
“Selain itu, juga ada tim asistensi, ada yang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dirjen Kekayaan Negara, Kementrian Pariwisata dan Kementerian BUMN, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya,” katanya.
Sebagai informasi, Mensesneg Pratikno telah mengeluarkan Keputusan Mensesneg (Kepmensesneg) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Transisi Pengelolaan dan Serah Terima TMII.
Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Mensesneg. Masa kerja tim terhitung sejak Kepmen ini ditetapkan sampai dengan 30 September 2021.
Berikut susunan tim transisi pengelolaan TMII:
1. Pengarah
a. Menteri Sekretaris Negara
b. Sekretaris Kabinet
c. Kepala Staf Kepresidenan
2. Ketua
a. Sekretaris Kemensetneg
3. Anggota:
a. Sekretaris Militer Presiden, Kemensetneg
b. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kemensetneg
c Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur, Kemensetneg
d. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan, Kemensetneg
e. Staf Ahli Bidang Hukum, Kemensetneg
f. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemensetneg
g. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kemensetneg
h. Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden, Kemensetneg
i. Inspektur, Kemensetneg
j. Direktur Barang Milik Negara Ditjen Kekayaan Negara, Kemenkeu
k. Asisten Deputi Bidang Kawasan, Logistik dan Pariwisata, Kementerian BUMN
4. Sekretaris
a. Kepala Biro Umum, Kemensetneg
Tim Asistensi:
1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
