Selasa, 26 Oktober 2021

KPK Ngamuk, Penyidik Gagal Dapatkan Bukti Perkara Akibat Operasi Penggeledahan Bocor

JAKARTA — Disinyalir akibat bocornya informasi, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menemukan barang bukti saat melakukan penggeledahan terkait kasus suap pejabat Ditjen pajak di kantor Jhonlin Baratama yang berlokasi di Kecamatan Simpang Empat-Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu.

Kuat dugaan ada yang memocorkan informasi soal operasi penggeledahan itu sehingga penyidik yang membongkar arsip dokumen dan data server perusahaan milik Haji Isam tersebut tak bisa ditemukan. Pihak KPK pun mengancam akan menindak pihak-pihak yang nekat membocorkannya.

“Bahwa soal kegiatan penggeledahan yang kedua tersebut kami tidak memperoleh bukti yang dicari karena diduga telah dipindahkan oleh pihak-pihak tertentu. Kami tidak ingin memperdebatkan lebih jauh tentang hal tersebut saat ini,” kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri ketika dihubungi wartawan, Minggu (14/4).

Namun demikian, Ali memastikan pihak-pihak yang terbukti sengaja membocorkan informasi soal penggeledahan, akan dijerat dengan hukuman pidana sebagai upaya menghalangi proses penegakan hukum. “Prinsipnya, siapapun yang sengaja menghalangi penyidikan kami tak segan terapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor,” ujarnya.

Sebelumnya diketahui bahwa dalam penyidikan kasus ini, KPK juga telah menggeledah empat lokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis lalu (18/3). Empat lokasi yang digeledah yakni Kantor PT Jhonlin Baratama. Kemudian tiga kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.

Baca Juga :  Vaksin Astrazeneca Halal, Ulama Minta Masyarakat Tak Ragu Ikut Vaksinasi

Penggeledahan itu dilakukan untuk penyidikan dalam kasus suap pajak di Ditjen Pajak tahun 2016 dan 2017. Dalam kasus itu, mantan Direktur Jenderal Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Angin Prayitno dan bekas bawahannya Dadan Ramdhani dikabarkan telah ditetapkan menjadi tersangka.

Keduanya diduga menerima suap untuk merekayasa jumlah pajak dari sejumlah perusahaan. Suap pajak ini diduga disalurkan melalui konsultan pajak. Meski demikian, KPK belum mengumumkan secara resmi tersangka kasus ini. Tetapi KPK menyatakan akan mengumumkan tersangka pada saat penahanan.

Terkait bocornya informasi itu, Dewan Pengawas (Dewas) KPK buka suara. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean meminta info dugaan adanya kebocoran info harus diusut. “Ya, harus diusut,” kata Tumpak kepada wartawan, Sabtu (10/4/2021).

Tumpak mengatakan dibutuhkan informasi awal terlebih dahulu mengenai dugaan kebocoran ini, termasuk siapa yang membocorkan. “Namun tentunya perlu ada informasi-informasi awal tentang siapa yang membocorkan,” ujar Tumpak. (***/Mesa)

- Advertisement -

Latest news

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...
Baca Juga :  Januari - Juni 2021, Dana KUR Ratusan Triliun Rupiah Telah Disalurkan Bank BUMN

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Wisatawan Bebas ke Bali, Panglima TNI dan Kapolri Atensi Khusus Tempat Karantina

BADUNG – Seiring dengan turunnya level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Provinsi Bali dan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah, maka sejak...

Masyarakat Dukung Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Langgar Aturan Dalam Bertugas

JAKARTA -- Apresiasi serta dukungan publik terus mengalir terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk...

Jaksa Geledah Kantor dan Sita Dokumen KPU Tanjabtim, Inspektorat Tuding Gegabah!

JAMBI -- Menyusul tindakan Jaksa menggeledah kantor dan menyita dokumen KPUD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Inspektorat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyampaikan...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here