CIBINONG – Terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan juga menggelapkan uang sebanyak Rp 361 juta milik PT.Jakarta Medika Center, terdakwa Rina Yuliana mendapat hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 5 milyar subsider 3 bulan oleh majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong-Kabupaten Bogor, Jumat (19/2/2021).

“Menimbang bahwa terdakwa Rina Yuliana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan turut serta tindak pidana penggelapan, menyembunyikan dan merugikan hak lain. Atas dasar itu, majelis hakim memutus terdakwa selama 12 tahun dengan denda Rp 5 milyar, apabila denda tak di dibayarkan maka tambahan hukuman selama 3 bulan dijatuhkan,” kata Irfanudin selaku Ketua Majelis Hakim. 

Hakim berpendapat bahwa Rina Yuliana terbukti menerima uang senilai Rp 361 juta dari terdakwa lainnya, Fikri Salim, yang bersumber dari uang milik PT. JMC dengan dalih mengurus perijinan berupa bangunan ruko atau hotel di kampung Sukamulya RT 01 RW 01 Desa Kopo, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, namun lama tak juga selesai.

“Rina terbukti secara sah menerima uang senilai Rp361 juta dari Fikri Salim yang dalihnya untuk mengurus perijinan ruko dan hotel di kawasan puncak Bogor, namun saksi Kepala Dinas PMPTSP, Joko Pitoyo dan saksi dari dinas PUPR Kabupaten Bogor menerangkan bahwa tidak ada pungutan biaya apapun dalam mengurus perijinan tersebut,” tegasnya.

Atas putusan itu, tambah Hakim, terdakwa Rina Yuliana dipersilahkan mengajukan upaya hukum (banding) ke Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. “Jika terdakwa tidak menerima putusan ini, dapat melakukan upaya hukum dengan batas waktu selama 7 hari ke depan,” jelasnya.

Dalam kasus yang sama, terdakwa utama, Fikri Salim, dituntut oleh JPU selama 18 tahun penjara dengan denda Rp 5 milyar dan subsider 6 bulan kurungan, semestinya diputus secara bersamaan dengan terpidana Rina Yuliana, namun Fikri menyela dan meminta kesempatan menyampaikan pembelaan tambahan. 

Menariknya, permohonan itu diterima begitu saja tanpa argumentasi oleh Hakim Irfanudin yang kemudian menunda persidangan dan memutuskan dibuka kembali pada 22 Februari 2021.

Sebelumnya diketahui, Fikri Salim didakwa melakukan penggelapan sekaligus TPPU. Modusnya dia melakukan klaim bon dan kwintansi palsu melalui Syamsudin, direktur keuangan PT JMC. Dana hasil kejahatan itu ditransfer ke rekening Syamsudin sebesar Rp165 juta, ke rekening Zainudin sebesar Rp50 juta dan ke rekening Rina Yuliana Rp361 juta. 

Jadi total dana yang digelapkan terdakwa Fikri Salim mencapai Rp 577 juta.  “Terjadi penggelapan uang dalam jabatan sebesar Rp 577 juta bersama sama saksi Rina, Saksi Soni Priadi dibantu oleh saksi Syamsudin bersama saksi Junaidi, itu uang PT JMC,” ujar JPU Anita.

Kasus penggelapan ini menurut JPU Anita terjadi pada tahun 2019 saat PT.JMC merencanakan pembangunan rumah sakit di Cisarua -Kabupaten Bogor. Saat itu terdakwa menaikkan harga barang keperluan untuk pembangunan gedung tersebut.

Selain itu, pengurusan izin yang sebelumnya untuk keperluan izin rumah sakit belakangan berubah menjadi izin hotel. Akibatnya rencana pembangunan rumah sakit menjadi terbengkalai. (Ded/Husni)

JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan solid dan satu misi dalam merespon dan menangani kasus kejahatan ekonomi yang berpotensi besar membahayakan sistem keuangan dan perekonomian nasional atau yang memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat luas.

Oleh karena itu, Kepala PPATK Dian Ediana Rae dan Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo menyepakati penerapan atau pengenaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para pelaku kasus kejahatan ekonomi yang meliputi tindak pidana narkotika, korupsi dan kasus  keuangan perbankan.

“PPATK dan Polri akan menerapkan pasal TPPU kepada setiap pelaku kejahatan ekonomi. Hal ini merupakan upaya meningkatkan pemulihan aset negara, menimbulkan efek jera, dan pencegahan terhadap pelaku atau calon pelaku tindak pidana perekonomian,” kata Dian dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/2/2021)

Kepala PPATK dan Kepala Polri bertemu di Jakarta pada Kamis (18/2), dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU serta tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). Kedua petinggi lembaga penegak hukum tersebut mengambil langkah strategis dan koordinatif dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perekonomian.

Tindak pidana yang menjadi perhatian khusus saat ini, jelas Dian, ialah tindak pidana berisiko tinggi dan tindak pidana lainnya yang dianggap membahayakan perekonomian dan sistem keuangan nasional. Hal ini meliputi tindak pidana narkotika, korupsi, dan tindak pidana di bidang keuangan.

Terkait narkotika, Dian memandang kasusnya tergolong sangat tinggi di Indonesia. Sehingga penanganan lebih terkoordinasi amat diperlukan. “Kejahatan narkotika merupakan kejahatan transnasional dengan melibatkan berbagai yurisdiksi sehingga memerlukan koordinasi lintas negara yang semakin baik,” ungkapnya.

Menurutnya lagi, PPATK telah menyampaikan beberapa hasil analisis dan pemeriksaan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri. Dia ingin kedua instansi itu lebih mengoptimalkan penerapan TPPU terhadap kasus penyalahgunaan narkoba.

Dian menambahkan bahwa PPATK, Polri, dan BNN akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai penanganan pencucian uang atas kasus narkotika. Terkait optimalisasi pemulihan aset negara, PPATK pun mendorong Polri dan BNN melibatkan Kementerian Hukum dan HAM selaku central authority dalam menarik dana hasil kejahatan narkotika di luar negeri melalui skema mutual legal assistance (MLA).

“Pada tindak pidana korupsi, PPATK akan meningkatkan kerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kami akan fokus pada tindak lanjut dari hasil analisis (HA) dan hasil pemeriksaan (HP) dari PPATK,” jelas Dian.

PPATK dan Polri, tambahnya, juga sepakat membentuk gugus tugas khusus penanganan cepat kejahatan transnasional (transnational crime rapid response atau TNCR2). Kejahatan transnasional meliputi business email compromise (BEC), human trafficking, wildlife smuggling, romance/love scam, dan jual beli online.

Untuk pendanaan terorisme, PPATK, Polri, Densus 88, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dirjen Imigrasi, dan Dirjen Bea Cukai sedang menyelesaikan pembangunan platform. Mereka menyiapkan sistem pertukaran informasi pendanaan terorisme (sipendar).

Sipendar tersebut akan digunakan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme secara lebih efektif dan terintegrasi. Peluncuran aplikasi sipendar ini direncanakan pada Agustus 2021.

“Diharapkan dengan mulai beroperasinya aplikasi sipendar akan mempercepat pertukaran informasi terkait pendanaan terorisme di antara pihak-pihak terkait di atas dengan stakeholders lainnya,” pungkas Dian. (***/CP)

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) rupanya menyimpan rasa geram terhadap individu dan kelompok jahat alias mafia yang ‘bermain’ dalam carut-marut masalah pertanahan yang masih terus terjadi di tanah air. Karenanya, Presiden pun memerintahkan Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas mafia tersebut dengan mengusut tuntas semua kasus pertanahan.

Atas hal itu, Kapolri Listyo Sigit pun langsung mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya, Polda, Polrestabes, Polres dan Polresta, agar tegas mengusut tuntas kasus mafia tanah dan menyeret pelakunya ke Pengadilan dengan tuntutan hukuman seberat-beratnya. 

“Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden, dan saya telah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah. Agar kedepan masyarakat tak lagi disusahkan mafia pertanahan,” kata Kapolri dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (18/2).

Jendral Listyo Sigit mengaku telah menerbitkan telegram berisi perintah tegas kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam mengusut perkara mafia tanah. “Saya perintahkan untuk seluruh anggota di seluruh jajaran untuk tidak ragu-ragu dan usut tuntas masalah mafia tanah, kembalikan hak masyarakat, bela hak rakyat tegakkan hukum secara tegas,” ujarnya.

Sama halnya dengan Presiden Jokowi, Kapolri Listyo Sigit sendiri mengaku sangat gusar terhadap mafia tanah, karena itu dia minta jajarannya tidak perlu ragu proses tuntas. “Jadi siapa pun bekingnya, tindak tegas, jangan takut,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sigit menyebut, pemberantasan mafia tanah merupakan bagian dari program presisi yang dicanangkannya di awal menjabat Kapolri. “Sebagaimana program presisi, proses penegakan hukum harus diusut tuntas tanpa pandang bulu,” pungkas Kapolri.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya belakangan sedang mengusut kasus sindikat mafia tanah yang diduga melakukan penipuan sertifikat lahan kediaman orangtua dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Peristiwa ini seketika memunculkan kehebohan publik.

Dalam pengembangannya, penyidik Polda Metro sejauh ini sudah menetapkan 12 orang sebagai tersangka terkait dengan perkara tersebut, salah satunya diduga adalah pemain kakap di dunia pertanahan, Fredy Kusnadi. 

Polda Metro Jaya saat ini telah menerima tiga laporan dalam kasus itu. Laporan pertama dilakukan pada April 2020 lalu terkait rumahnya di Pondok Indah, laporan kedua pada November 2020 terkait rumahnya di Kemang, dan ketiga pada Januari 2021, yang mana masih dalam proses penyidikan. (***/Husni)