BOGOR — Penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Bogor — Jawa Barat, masih cukup tinggi lantaran merosotnya disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Bahkan, dari catatan Satgas Covid 19 Nasional, wilayah Kabupaten Bogor kembali berstatus Zona Merah. Fakta ini membuat Bupati Ade Yasin merasa perlu menetapkan kebijakan khusus guna menekan penyebaran virus Covid.

“Saya agak kecewa karena masyarakat tidak disiplin lagi menerapkan protokol kesehatan dalam aktifitasnya sehari-hari, misalnya pemakaian masker, jaga jarak dan cuci tangan. Ketidakdisiplinan inilah yang menjadikan jumlah penderita Covid 19 masih tinggi,” jelas Bupati Ade kepada kabarindo24jam, Kamis (4/2/2021).
Atas hal itu, Bupati Ade Yasin menginstruksikan jajaran Pemkab Bogor dan instansi terkait, untuk mengaktifkan kembali satuan tugas penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan, Desa, RW dan RT. “Satgas Covid kembali menggiatkan edukasi prokes, mengingatkan warga yang tidak disiplin,” ujarnya.

Keputusan Bupati Ade Yasin ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta penetrasi satgas Covid 19 sampai ke level RW dan RT guna memaksimalkan upaya meredam penyebaran virus Corona. “Tentu arahan Presiden salah satu acuan saya, selain hasil evaluasi Satgas Covid Kabupaten Bogor,” ucap Ade Yasin.

Sebagai informasi, pada Selasa (2/2/2021) lalu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama Satgas Covid 19 Kabupaten Bogor menggelar rapat evaluasi PSBB Perpanjangan Kesembilan melalui PPKM dan Strategi Penanganan Covid-19 Tahun 2021. Hasil rapat ini yang melatarbelakangi keputusan Bupati mengaktifkan lagi Satgas Desa dan RW.

“Pandemi kepanjangan membuat masyarakat sudah jenuh dengan situasi yang ada dan akhirnya mulai tidak disiplin melaksanakan Prokes,” kata Ade Yasin seraya menambahkan di kampung-kampung dalam penggunaan masker serta menjaga jarak sudah mulai kendor.

“Situasi ini menjadi tantangan dan tugas dari satgas covid di tingkat kecamatan dan desa dibantu oleh RT dan RW. Satgas inilah yang terus-menerus menyosialisasikan Prokes, mengingatkan serta menegur warga yang tak disiplin. Intinya begitu,” tegas Ade Yasin yang juga menjabat Ketua DPW PPP Jawa Barat ini.

Sementara itu, berdasarkan laporan dari Satgas Covid-19 Nasional bersama BNPB, wilayah Kabupaten dan Kota Bogor dinyatakan masuk status zona merah bersama 62 kota dan kabupaten di Indonesia. Di Jawa Barat sendiri, setidaknya ada delapan kota dan kabupaten yang masuk dalam kategori zona merah penyebaran Covid-19.

“Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Bekasi, Karawang, Kota Cirebon, Indramayu, Ciamis dan Garut. Itu zona merah yang ada di Jawa Barat,” kata Juru Satgas Nasional Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito.

Saat ini, berdasarkan data dari Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor pada Selasa (2/2), jumlah kasus covid-19 di Kabupaten Bogor tembuh 8053 kasus. Dengan rincian 81 meninggal dunia, 7328 sembuh, 638 masih dalam penanganan tim medis.

Sementara untuk kasus Probable 417 kasus. Dengan rincian, 137 selesai, 274 kasus meninggal dan 6 dalam pemantauan. Sementara kasus suspek mencapai 7109 kasus dengan rincian 6708 kasus selesai dan 401 masih dalam pemantauan. (Nurali/ Husni)

JOMBANG —Tergerak dari hati dan ada rasa peduli terhadap ketimpangan sosial serta keinginan untuk berbagi dengan kaum tak mampu, sejumlah individu di Jombang dan Surabaya yang bernaung di Yayasan Bhagawanta secara rutin atau setiap bulan menggelar kegiatan santunan anak yatim piatu dan kaum dhuafa.

Seperti kegiatan santunan kepada anak.yatim piatu dan dhuafa pada 28 Januari 2021 lalu di Desa Laten, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombsng-Jawa Timur. Para aktivis sosial tersebur memberikan bantuan uang tunai serta bingkisan sembako kepada yang berhak menerima. 

Adapun untuk membiayai kegiatan santunan tersebut, aktivis yayasan berpatungan serta mengajak para donatur atau para dermawan yang latarbelakangnya pengusaha, pejabat dan warga biasa. 

“Islam mewajibkan untuk selalu berbagi, terutama kepada anak yatim dan dhuafa. Ini yang mendorong kita adakan santunan ini dengan melibatkan banyak pihak,” jelas Utami, seorang pengurus Yayasan Bhagawanta yang ditemui kabarindo24jam, Kamis (4/2/2021).

Yayasan Bhagawanta, tutur Utami, memang fokus pada kehidupan anak yatim dan kaum dhuafa dengan mengadakan santunan rutin setiap bulan. “Awalnya, diadakan di sekitar Peterongan, tapi alhamdulillah sekarang bisa adakan luar Peterongan”ujar Utami.

Selain program.santunan, tambah Rokhim — salah seorang pengurus lainnya, Yayasan Bhagawanta berencana mengirim 2 anak untuk belajar di pondok pesantren setiap tahun. 

“Rencana ini mendapat respon yang baik dari semua donatur. Dan  untuk realisasinya kita akan bekerja sama dengan ponpes di Jombamg,” imbuh Rokhim seraya menambahkan pihak Yayasan selalu terbuka dan melaporkan aktivitas serta keuangannya kepada donatur.

Rokhim mengisahkan,, Yayasan berdiri pada 2019 idan awalnya bernama Semesta dan setelah satu tahun berganti nama Bhagawanta. “Nama Bhagawanta diberikan Pak Ahmad Halim Iskandar (Menteri Desa PDTT iyang selalu mendukung kegiatan yayasan,” ucapnya.

Kedepan, Utami dan Rokhim berharap Yayasan di bawah naungan NU ini menjadi yayasan yang besar, amanah dan berkah. Semoga banyak masyarakat yang tergerak untuk terus berbagi dan menjadi donatur yayasan,” ucap Utami. (Iwan)

JAKARTA – Aturan baru mengenai bukti kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat elektronik mulai berlaku mulai tahun ini. Melalui peraturan ini, maka pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, dapat dilakukan secara elektronik, termasuk juga pemeliharaan datanya.

“Telah terbit Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertipikat elektronik,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Yulia Jaya Nirmawati, pada Rabu, (3 /1/2021).

Yulia menjelaskan, pendaftaran tanah secara elektronik tersebut diberlakukan secara bertahap. Hasil pendaftaran tanah secara elektronik ini nantinya berupa data, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, yang merupakan data pemegang hak, data fisik dan data yuridis bidang tanah yang valid dan terjaga signifikansinya karena akan disimpan pada Pangkalan Data Sistem Elektronik.

Dikatakannya lagi, bahwa masyarakat jangan khawatir dengan keamanan pendaftaran tanah elektronik ini. “Penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan sistem elektronik ini dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Kementerian akan menyiapkan dengan matang,” ujarnya.

Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah ini nantinya meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data. Hasil penyelenggaraan sistem elektronik tersebut berupa sertifikat tanah dalam bentuk dokumen elektronik.

Nantinya sertifikat elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik akan disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Selain praktis, tanda tangan elektronik ini sangat aman karena telah terotentifikasi pada BSSN, jadi tidak dapat dipalsukan,” cetus Yulia.

Dalam aturan tersebut ternyata sertifikat tanah asli yang dipunyai oleh setiap orang, nantinya tidak lagi tersimpan rapi di rumah, tetapi wajib diserahkan ke pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional. Aturan tersebut tertera dalam Pasal 16.

Berikut materi dari pasal tersebut, (1) Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi Dokumen Elektronik. (2) Penggantian Sertipikat-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun.

(3) Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertipikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan. Dan terakhir, seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan alih media (scan) dan disimpan pada Pangkalan Data. (**/Louis)