Selasa, 26 Oktober 2021

Kalah Pilkada Gugat ke MK Tapi Tak Ikut Sidang, Gugatan Lawan Mantu Jokowi Gugur

JAKARTA – Pasangan calon walikota dan wakil walikota Medan, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi, mengajukan gugatan sengketa Pilkada Kota Medan 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun kedua pasangan tersebut dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang pendahuluan pada 27 Januari 2021. Tak ayal, majelis hakim MK menggugurkan permohonan calon petahana tersebut.

“Menyatakan permohonan pemohon gugur. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi,” kata Ketua Hakim MK Anwar Usman dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada 2020 di Gedung MK, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota (PMK 6/2020) dan ketentuan pasal 37 ayat (3) dan pasal 56 PMK 6/2020.

Pasal 37 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dalam hal pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, MK menyatakan permohonan gugur.

Kemudian pada pasal 37 ayat (3) dan pasal 56 PMK 6/2020 Mahkamah mengeluarkan ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum jika pemohon menarik Kembali permohonan, MK tidak berwenang mengadili, atau permohonan pemohon dinyatakan gugur.

Dengan putusan tersebut, maka dapat dipastikan mantu Presiden Jokowi yakni Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman segera ditetapkan oleh KPU Kota Medan jadi wali kota-wakil wali kota terpilih.

Baca Juga :  Restorative Justice Penting Diterapkan, Tapi Bukan Untuk SARA, Terorisme dan Korupsi

Sebagai informasi, dalam sengketa Pilkada Medan, Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi melayangkan Gugatan kepada MK pada 18 Desember 2020 yang tercatat dengan nomor register 41/PHP.KOT-XIX/2021. Saat itu, Ketua Tim Pemenangan Akhyar-Salman, Ibramin menduga ada kecurangan dari hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU.

Berdasarkan rekapitulasi KPU, perolehan suara Akhyar-Salman yang memperoleh 342.580 suara atau 46,55 persen lebih rendah dari pasangan Bobby-Aulia memperoleh 393.327 suara atau 53,45 persen.

Terkait putusan MK tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Medan, Zefrizal mengatakan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan serta Surat Dinas KPU Nomor 133 Tahun 2021, pihaknya diberikan tenggat waktu untuk menetapkan pasangan terpilih lima hari pascaputusan MK.

“Untuk kepastian penetapan calon terpilih di tanggal berapa, akan kami bicarakan di pleno internal KPU Medan,” ucap Zefrizal seraya menambahkan bahwa permohonan pembatalan yang diajukan Akhyar-Salman berdasarkan fakta persidangan MK.

Dia mengajak seluruh warga Kota Medan untuk menghargai putusan MK terkait sengketa Pilkada Medan. “Kami bersyukur perkara tersebut telah selesai. Sekaligus kami minta kepada seluruh pihak khususnya warga Kota Medan untuk menerima putusan MK,” ujarnya. (Leo/Sutan/Cok)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  Irjen Fadil akan Tuntaskan Kasus-Kasus Lama

Masyarakat Dukung Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Langgar Aturan Dalam Bertugas

JAKARTA -- Apresiasi serta dukungan publik terus mengalir terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk...

Jaksa Geledah Kantor dan Sita Dokumen KPU Tanjabtim, Inspektorat Tuding Gegabah!

JAMBI -- Menyusul tindakan Jaksa menggeledah kantor dan menyita dokumen KPUD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Inspektorat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyampaikan...

Terima Rp 700 Juta, Bupati Kuansing Tersangka Kasus Perizinan Perkebunan

JAKARTA - Usai pemeriksaan intensif selama belasan jam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Bupati Kuansing, Andi Putra, sebagai tersangka kasus dugaan rasuah...

Perangi Mafia Tanah, Kementerian ATR – BPN Ajak Polisi, Jaksa dan Hakim

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil menyatakan perang melawan mafia tanah tidak pernah usai. Menteri Sofyan menegaskan terus memerangi...

Usai Tangkap Bupati Muba, KPK Akan Lebih Keras Berangus Korupsi

JAKARTA - Tak lama setelah menangkap Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Noerdin, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK di...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here