Selasa, 26 Oktober 2021

Kementerian Pertahanan Segera Buka Perwakilan Tingkat Provinsi se-Indonesia

JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kini tengah intens menggodok rencana pembentukan Satuan Komando Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia (Satkowil TNI) sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Teknis Kemenhan di daerah, khususnya di tingkat Provinsi.

Salah satunya, adalah memfinalisasi draft Draft Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) terkait perwakilan Kemenhan di daerah. Pembahasan draft tersebut pun langsung dikendalikan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjend TNI Herindra

Dalam pembahasan di Aula Kemenhan, Jakarta, Senin (7/6/2021), Wamenhan Herindra didampingi Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto dan Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Keterpaksaan dan dihadiri pejabat perwakilan dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan serta pejabat dari Kementerian/ Lembaga terkait.

Wamenhan dalam sambutannya menyampaikan, bersama TNI, pembentukan Pelaksana Tugas dan Fungsi Teknis Kemhan di daerah, diperlukan guna menghindari kekosongan tugas dan fungsi Kemhan dalam pengelolaan kebijakan pertahanan dan potensi pertahanan di daerah.

Pelaksana Tugas dan Fungsi Teknis Kemhan di daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan di wilayah provinsi, berdasarkan kebijakan Menhan dan peraturan perundang-undangan.

“Kedudukan organisasi, tugas dan tanggung jawab Pelaksana Tugas dan Fungsi Teknis Kemhan di daerah nantinya akan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pertahanan”, ungkap mantan Komandan Jendral Korps Baret Merah itu dalam keterangan persnya yang diterima, Selasa (8/6/2021).

Baca Juga :  Panglima TNI Geser Empat Jendral Bintang Tiga Angkatan Darat

Ditegaskan Wamenhan, bahwa Pelaksana Tugas dan Fungsi Teknis Kemhan di daerah merupakan amanat Undang-Undang dan Peraturan dalam pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara, serta pengelolaan kebijakan pertahanan dan potensi pertahanan negara yang dapat terwujud.

“Melalui pembangunan kekuatan yang dilaksanakan secara terpadu, oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa dan negara,” ujar Herindra.

Selain itu, pelaksanaan dan pembentukan Pelaksana Tugas dan Fungsi Teknis Kemhan di daerah juga bagian dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang merupakan sistem pertahanan dan keamanan bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

“Harapan dibentuknya Pelaksana Tugas dan Fungsi Teknis Kemhan di daerah, dengan menetapkan Satkowil TNI dapat dilaksanakan guna tercapai tujuan nasional dan kepentingan nasional” tambah Wamenhan. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...
Baca Juga :  Panglima Hadi Tjahjanto Pimpin Serah Terima Sejumlah Jabatan Strategis di Mabes TNI

Wisatawan Bebas ke Bali, Panglima TNI dan Kapolri Atensi Khusus Tempat Karantina

BADUNG – Seiring dengan turunnya level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Provinsi Bali dan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah, maka sejak...

Masyarakat Dukung Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Langgar Aturan Dalam Bertugas

JAKARTA -- Apresiasi serta dukungan publik terus mengalir terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk...

Jaksa Geledah Kantor dan Sita Dokumen KPU Tanjabtim, Inspektorat Tuding Gegabah!

JAMBI -- Menyusul tindakan Jaksa menggeledah kantor dan menyita dokumen KPUD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Inspektorat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyampaikan...

LAKSI Minta KPK Usut Tuntas Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Rumah Dp 0%

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pengadaan lahan perumahan DP 0 persen di kawasan Munjul, Jakarta Timur,...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here