Selasa, 26 Oktober 2021

Musrenbang Menentukan Arah Pembangunan Polri dan Kuatkan Upaya Pemulihan Ekonomi

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri menjadi momentum yang tepat untuk melakukan konsolidasi guna memantapkan arah pembangunan Polri serta mendukung program pembangunan nasional dalam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

“Pemerintah menyelenggarakan Musrenbang Nasional tahun 2021 yang merupakan mekanisme perencanaan untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan (bottom up planning) dengan apa yang diprogram oleh pemerintah (top down planning), ” Kata Kapolri di Jakarta, Selasa (08/06/2021).

Perencanaan, sambung Jendral Sigit, ibarat sebuah koki dalam memasak masakan yang enak sebelum disajikan untuk memuaskan pelanggan. Untuk itu, melalui Musrenbang ini, jenderal bintang empat itu berharap menghasilkan berbagai macam saran dan masukan yang membangun.

“Sehingga hasil Musrenbang guna dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan arah pembangunan Polri serta dalam kerangka membantu upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah,” papar mantan Kepala Bareskrim tersebut.

Ia juga menekankan bahwa fokus utama rencana kerja pemerintah pada 2022 ialah pengendalian Covid-19 dengan mempercepat vaksinansi menuju herd immunity yang dibarengi dengan reformasi sistem kesehatan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

“Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama bagi Indonesia mulai lepas dari tekanan pandemi Covid dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi nasional yang menjadi harapan kita bersama,” jelas ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014-2016 itu.

Baca Juga :  Mabes Polri Cabut Telegram Larangan Media Liput Arogansi Polisi yang Bikin Gaduh

Disisi lain, Kapolri mengingatkan kepada jajaran bahwa transformasi menuju Polri yang Presisi merupakan program yang berkesinambungan, tidak terbatas hanya 100 hari program kerja saja melainkan hingga Program Kerja Strategis (PKS) tahap II dan tahap III.

Hingga sejauh ini, dalam kerangka road map transformasi, Polri berhasil mendapat 86,5 persen kepercayaan masyarakat, sementara 82,3 persen kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri berdasarkan survei lembaga Alvara.

Disamping itu, Polri telah mendapat 139 penghargaan zona integritas dalam lima tahun ke belakang. ”Saya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan berbagai saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan menentukan arah pembangunan Polri ke depan demi terwujudnya postur Polri yang presisi, ” Katanya.

Musrenbang Polri 2021 juga dihadiri oleh beberapa pejabat lembaga negara. Di antaranya; pejabat Badan Anggaran DPR, Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Pemeriksa Keuangan. (***/Husni)

- Advertisement -

Latest news

PPATK dan Kemenkeu Fokus pada Masalah Pencegahan Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menyoroti aspek Tax Evasion atau penggelapan pajak dan Trade Based Money Laundering atau pencucian uang dengan skema...
Baca Juga :  Bom Bunuh Diri Guncang Katedral Makassar, Pelaku Tewas dan 9 Orang Terluka

Majelis Ulama Berikan Penilaian Positif pada Kinerja Pemerintahan Joko Widodo

JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) terang-terangan mengapresiasi kinerja dua tahun kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dilantik...

LAKSI Minta KPK Usut Tuntas Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Rumah Dp 0%

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pengadaan lahan perumahan DP 0 persen di kawasan Munjul, Jakarta Timur,...

Merubah Pola Pikir Birokrat Melalui Pengalihan Jabatan Struktural ke Fungsional

JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, jabatan struktural umumnya menjadi incaran bagi para birokrat, karena dianggap memiliki...

Raup Fee Miliaran Rupiah dari Empat Proyek, Bupati Muba Jadi Tersangka

JAKARTA -- Setelah melakukan pemeriksaaan intensif usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat malam 15 Oktober 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here