Selasa, 26 Oktober 2021

KPK Jagoan Habisi Koruptor, Tapi Urusan SPBE Masih di Bawah Lapan dan Ombudsman RI

JAKARTA — Lembaga anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang jagoan dalam penindakan terhadap pelaku korupsi ataupun membongkar kasus korupsi. Tetapi ternyata KPK bukanlah lembaga terbaik di tahun 2020, khususnya dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Hal itu berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Dimana, KPK memperoleh skor 3,42 dengan predikat baik untuk implementasi SPBE atau secara nasional berada di peringkat ketiga terbaik.

Lembaga peringkat tertinggi dalam pelaksanaan SPBE adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) yang menangani urusan luar angkara dan Ombudsman Republik Indonesia yang menangani perselisihan antara masyarakat dengan instansi pemerintah maupun swasta.

Dilansir dari situs resmi KPK, Kamis (15/4/2021), ada 37 poin yang menjadi indikator dalam evaluasi SPBE 2020. Selama tahun 2020, KPK melakukan dua inovasi yakni dokumentasi dan informasi hukum, dan Whistle-Blowing System modul Pengawas Internal dan Dewan Pengawas.

Layanan WBS KPK ini selanjutnya akan diarahkan menjadi layanan aplikasi umum bebrbagi pakai yang dapat digunakan kementerian/lembaga di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Mochammad Hidayana mengatakan, selain melakukan inovasi tersebut, KPK juga memperkuat regulasi untuk mendukung SPBE di KPK. KPK menerbitkan empat aturan tahun ini untuk terus meningkatkan pelaksanaan SPBE di KPK.

Baca Juga :  Kapolri Minta Seluruh Jendral Dukung Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi

“Sistem berbasis elektronik ini penting agar data instansi pusat dan pemerintah daerah terintegrasi, dengan begitu diharapkan terjadi efisiensi biaya, waktu, dan tenaga dalam pelayanan publik, integrasi juga penting untuk memastikan akurasi data,” kata Hadiyana.

KPK akan mengimplementasikan kebijakan internal, tata kelola, dan layanan SPBE yang otomatis dapat mendorong peningkatan skor dan penerapan SPBE. Sebab, untuk evaluasi SPBE 2021 akan diterapkan penggunaan 47 indikator penilaian kematangan.

“Dengan penambahan indikator ini, KPK harus berupaya lebih keras memenuhi tingkat kematangan yang dipersyaratkan SPBE nasional sehingga diperlukan peran aktif dan kolaborasi dari unit kerja terkait serta terkoordinir jauh lebih baik dari tahun 2020,” jelasnya.

KPK menganggap SPBE merupakan elemen penting dlam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi. Skor ini menggambarkan upaya KPK dalam mendapatkan peningkatan kredibilitas sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Ditambahkan Hadiyana, untuk rencana tindak lanjut ke depan, KPK akan mengarahkan layanan WBS menjadai layuanan aplikasi umum yang berbagi pakai yang dapat digunakan oleh K/L/D di seluruh Indonesia yang juga dapat memberikan layanan aplikasi terintegrasi. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  Puspomad dan Bareskrim Bersinergi Tangani Tindak Kejahatan Konvensional

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Wisatawan Bebas ke Bali, Panglima TNI dan Kapolri Atensi Khusus Tempat Karantina

BADUNG – Seiring dengan turunnya level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Provinsi Bali dan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah, maka sejak...

PPATK dan Kemenkeu Fokus pada Masalah Pencegahan Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menyoroti aspek Tax Evasion atau penggelapan pajak dan Trade Based Money Laundering atau pencucian uang dengan skema...

Masyarakat Dukung Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Langgar Aturan Dalam Bertugas

JAKARTA -- Apresiasi serta dukungan publik terus mengalir terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk...

Jaksa Geledah Kantor dan Sita Dokumen KPU Tanjabtim, Inspektorat Tuding Gegabah!

JAMBI -- Menyusul tindakan Jaksa menggeledah kantor dan menyita dokumen KPUD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Inspektorat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyampaikan...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here