Kabarindo24jam.com | Cibinong – Bupati Bogor Rudy Susmanto akhirnya buka suara mengenai kondisi keuangan di banyak pemerintahan daerah (Pemda), termasuk di Kabupaten Bogor. Krisis keuangan di berbagai daerah mengakibatkan Pemda mengalami kesulitan dalam melaksanakan program-program termasuk untuk belanja wajib.
Bupati Rudy pun meyakini bahwa saat ini solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran atau ruang fiskal daerah ialah dengan menciptakan iklim investasi yang sehat melalui pelayanan publik yang cepat dan adanya kepastian hukum atau regulasi yang mengatur tata Kelola perizinan.
“Dan yang lebih penting lagi, harus ada kesamaan visi dan sinergi di jajaran Pemkab Bogor, yang menjadi fondasi utama untuk mempercepat pembangunan serta mewujudkan kemandirian fiskal daerah,” kata Bupati Rudy dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (23/7/2026).
Rudy mengibaratkan Pemkab Bogor sebagai sebuah rumah besar dengan pembagian peran yang jelas. Bupati dan wakil bupati berperan sebagai pemilik rumah, sedangkan sekretaris daerah tampil sebagai kepala rumah tangga yang mengoordinasikan jalannya roda pemerintahan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kesamaan frekuensi, cara berpikir, dan tujuan di seluruh jajaran pemerintahan. “Kalau kita ingin membangun wilayah, kondisi saat ini menuntut kemandirian fiskal yang dibangun bersama. Selain fiskal yang kuat, hal paling krusial adalah pemikiran yang sama, hati yang selaras, dan bergerak bersama. Jika satu saja tak terpenuhi, saya pastikan akan menjadi pemicu masalah, baik kecil maupun besar, di kemudian hari,” tegas Rudy.
Ia menjelaskan, tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor masih sangat panjang dan tidak bisa diselesaikan secara instan. Berbagai persoalan daerah bahkan dinilainya tak akan tuntas hanya dalam hitungan bulan atau periode kepemimpinan lima tahun. Sebab itu, langkah strategis yang berkelanjutan menjadi krusial untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Atas dasar itu, Rudy kembali menegaskan regulasi yang pasti dan pelayanan yang cepat, lanjutnya, akan menumbuhkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal, yang pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, serta mendongkrak pendapatan daerah.
Diketahui saat ini, masalah fiskal daerah adalah tantangan keuangan yang dialami banyak pemerintah daerah. Sebagian besar daerah memiliki kapasitas keuangan yang lemah. Akibatnya, daerah sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat.
Terlebih saat ini, banyak daerah yang belum mandiri, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) jauh lebih kecil daripada dana transfer dari pusat. Ditambah lagi, sebagian besar anggaran daerah habis untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai (belanja wajib), bukan untuk membangun fasilitas umum.
Kemudian, kebijakan pemangkasan dana transfer pusat ke daerah juga membatasi uang yang bisa dipakai daerah untuk program kerja. Kondisi ini membuat daerah sulit maju. Untuk mengatasinya, pemerintah harus terus mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. (Cok/*)
