Rabu, 26 Januari 2022

Mantan Kepala Bareskrim dan Eks Menpora Batal Jalani Proses Hukum

VIVA – Pertikaian antara Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault yang berujung pada laporan ke pihak Kepolisian akhirnya berakhir damai. Sebelumnya, Kwarnas Pramuka sempat melaporkan Adhyaksa ke Bareskrim Polri atas tuduhan penipuan dan penggelapan.

Adhyaksa Dault adalah Ketua Kwartir Nasional Pramuka periode 2013-2018 ini dilaporkan ke Bareskrim pada 16 Maret 2021 atas dugaan kasus penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Pasal 372 dan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Andi Rian Djajadi mengungkapkan, Ketua Kwarnas Komjen Pol Purn Budi Waseso dan Adhyaksa Dault telah melakukan perdamaian. “Sepertinya para pihak berdamai,” kata Andi ketika dihubungi wartawan, Senin (1/11/2021).

Namun begitu, Andi tidak menjelaskan secara rinci proses dan mekanisme kesepakatan damai antara kedua pihak. Namun, ia menegaskan, perkara tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Baca Juga :  Jendral Andika dan Kapolri Listyo Sigit Berkomitmen Kuatkan Sinergitas dan Soliditas

Ia pun mengatakan, dengan demikian ada kemungkinan penyelidikan laporan itu akan dihentikan. “Ada penyelesaian secara kekeluargaan. Jadi arahnya ke sana (penghentian penyelidikan),” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Budi Waseso menyatakan, bahwa Kwarnas membuat laporan itu karena menduga ada penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset Kwarnas pada masa kepemimpinan Adhyaksa Dault.

Salah satunya, masalah pengelolaan aset pom bensin di Cibubur, Jakarta Timur. Dan persoalan ini, lanjut mantan Kepala Bareskrim Polri ini, sebenarnya sudah dicoba diselesaikan dengan cara baik-baik, namun pihak adhyaksa terkesan mengabaikan sehingga dengan terpaksa Kwarnas Pramuka mempolisikan masalah ini.

“Yang utama ini adalah yang aset masalah pengelolaan pom bensin di Cibubur. Itu tidak transparan dan pemanfaatannya tidak terbuka. Saya kira juga tidak sesuai ketentuan dan aturan baik secara UU maupun secara AD/ART di Pramuka atau Kwarnas. Jadi ada penyimpangan,” kata Budi pada Rabu (15/9/2021) lalu. (***/CP)

Latest news

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Ceramah di Yonif Raider Malang Adalah Hoaks

JAKARTA- Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) merasa gerah dan langsung mengklarifikasi poster yang beredar luas di media sosial terkait kedatangan pendakwah...
Baca Juga :  Berbahaya!! Masyarakat Cenderung Mempercayai Asumsi Daripada Kebenaran

Empat Pangdam, Komandan Marinir dan Gubernur AAU, Promosi Jabatan Bintang 3

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menetapkan 10 perwira tinggi untuk mengisi jabatan strategis bintang tiga di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain...

Hasil Survei Terbaru, Warga DKI Tak Puas akan Kinerja Anies

JAKARTA -- Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya mencapai 33,8 persen meskipun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu...

KPK Curiga Hakim PN Surabaya yang Terciduk OTT Sering Terima Suap

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat yang terciduk Operasi Tangkap Tangan (OTT) Rabu (20/1/2022) lalu, sering...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here