Kamis, 17 Juni 2021

Mengancam Keutuhan Bangsa dan Negara, ASN Bersama TNI-Polri Harus Lawan Hoax

JAKARTA —  Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk personil TNI dan Polri, diwajibkan untuk melawan hoax. Sebab kini berita hoax yang beredar sudah sangat meresahkan dan bahkan dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa yang berujung pada konflik horisontal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, mengaku resah karena kini hasutan yang berisi ujaran kebencian begitu gampang disebarkan dengan berbagai modusnya, terutama lewat dunia maya.

Hal Inilah, lanjut Tjahjo, yang harus diwaspadai seluruh aparatur negara, karena hasutan yang berisikan kebencian sangat berbahaya. Bisa mengancam kesatuan dan persatuan masyarakat. Bisa memicu konflik antar kelompok masyarakat. Bahkan lebih jauh, mengancam keberagaman dan keutuhan NKRI itu sendiri.

“Karena itu, saya ingin mengingatkan kewajiban aparatur negara sekaligus mengajak kepada seluruh ASN termasuk jajaran TNI dan Polri di seluruh tanah air untuk melawan hoax,” kata Menteri Tjahjo, di Jakarta, Minggu (21/3/2021).

Warga, lanjut Tjahjo, memang dijamin oleh konstitusi untuk menyuarakan pendapatnya. Namun, tidak lantas kemudian kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi itu disalahgunakan, dengan bebas mencaci maki, saling menghujat, saling menghina atau saling mencemarkan nama baik di ranah publik.

Terlebih, menghasut orang lain untuk saling membenci terhadap kelompok masyarakat lainnnya. “Maka, negara tidak boleh membiarkan warganya bebas saling mencaci maki, saling menghujat, saling menghina atau saling mencemarkan nama baik di ranah publik. Itu spirit dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE,” kata Tjahjo.

Baca Juga :  Putri Sulung Gus Dur Prihatin Dengan Gejolak di PKB, Minta Sesepuh Ingatkan Muhaimin

Selain itu, kata dia, negara juga tak boleh membiarkan warganya saling mengumbar kebencian karena beda agama, beda etnis atau beda ras dan antar golongan. Semangat agar warga tidak mengumbar kebencian atas dasar perbedaan agama, ras, dan etnis atau golongan, kemudian diakomodir dalamPasal 28 ayat 2 UU ITE.

“Karena harus diakui ini yang sering terjadi,potong-potongan video digunakan untuk menyudutkan pemerintah, pejabat atau kelompok tertentu. Nah, orang awam yang menerima atau melihat potongan video itu menganggap kalau sudah ada di YouTube itu benar adanya. Itu yang berbahaya,” ungkapnya.

Karena itu, ia meminta seluruh ASN, mewaspadai hasutan-hasutan tersebut. Seluruh ASN, harus melawan hoax. Melawan segala bentuk hasutan dalam bentuk berita fitnah atau berita plintiran yang tujuannya memang untuk menghasut serta memecah belah persatuan kebersamaan masyarakat sebagai sebuah bangsa.

“Andai pun kini masih ada kekurangan dalam implementasi UU ITE, menurut saya, yang perlu direvisi cara pelaksanaannya agar tidak disalahgunakan, bukan UU-nya. Kan sudah diklarifikasi oleh MK, UU itu tidak bertentangan dengan konstitusi,” pungkasnya. (***/Nurali)

- Advertisement -

Latest news

Kepala BNN Rotasi Belasan Pejabat Strategis, Brigjen Sukawinaya Jadi Sekretaris Utama

JAKARTA -- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Petrus Golosse mempromosikan Brigjen Pol I Wayan Sukawinaya, ke jabatan strategis di lingkungan BNN sebagai Sekretaris...
Baca Juga :  Presiden Jokowi Cabut Investasi Miras, Ulama Senang dan Puji Negarawan

Bikin Berbagai Gebrakan, DPR RI Puji Kinerja Kapolri Listyo Sigit

JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama beberapa bulan terakhir. Herman menyebut digitalisasi...

Lebih Senior dan Dekat Dengan Presiden, Andika Perkasa Diyakini Jabat Panglima TNI

JAKARTA -- Beberapa hari terakhir ini, publik di tanah air diriuhkan dengan topik siapa figur Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yanh...

Ada Apa PDIP dengan Ganjar Pranowo? Capres Tertinggi Popularitasnya Malah Diabaikan

JAKARTA -- Popularitas kader PDI Perjuangan yang menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, melesat tinggi dari hasil survei berbagai lembaga konsultan dan survei politik...

Kinerja Jaksa Agung Mentereng, 11 Pejabat Kejaksaan yang Nakal Langsung Dicopot

JAKARTA -- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) selama dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin kian mentereng. Kinerjanya memberantas korupsi semakin...
- Advertisement -

Related news

Kepala BNN Rotasi Belasan Pejabat Strategis, Brigjen Sukawinaya Jadi Sekretaris Utama

JAKARTA -- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Petrus Golosse mempromosikan Brigjen Pol I Wayan Sukawinaya, ke jabatan strategis di lingkungan BNN sebagai Sekretaris...

Di Tengah Hiruk Pikuk Soal Calon Panglima TNI, KPK Tagih LHKPN Jendral Andika

JAKARTA -- Hiruk pikuk di ranah publik terkait dengan wacana pergantian Panglima TNI yang memunculkan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Andika Perkasa...

Ajang Pemilihan Presiden 2024 Ditentukan oleh Tiga Ketua Umum Parpol Besar

JAKARTA -- Lembaga konsultan dan survei politik terkemuka di tanah air, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menyebutkan bahwa pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang...

Serap Aspirasi dan Komunikasi dengan Masyarakat, Bupati Bogor Gelar Boling

CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here