Jumat, 18 Juni 2021

Menpan RB Terbitkan Aturan Penegakan Disiplin ASN

JAKARTA – Guna menegaskan batasan dan aturan tugas serta disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1/2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tjahjo mengungkapkan bahwa surat edaran tersebut menjadi penegasan disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi pemerintah. Disiplin tersebut juga mencakup pelaksanaan protokol kesehatan saat pandemi Covid-19.

“SE Penegakan Disiplin Pegawai ASN bertujuan menegaskan kembali pentingnya disiplin dalam pelaksanaan tugas ASN dan tidak ada pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi,” kata mantan Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia bersatu I itu dalam keterangan resmi Kemenpan-RB, Rabu (20/1/2021).

Dijelaskannya, SE tersebut akan menjadi pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam penegakan disiplin pegawai ASN, sekaligus menegaskan kembali kewajiban atasan langsung dalam pembinaan kepada bawahan dan sanksi bagi atasan langsung yang membiarkan terjadinya pelanggaran disiplin.

SE Menpan RB itu juga mencakup pengaturan tentang pencegahan dan penegakan disiplin bagi ASN yang melanggar ketentuan disiplin. Dimana, terdapat dua ketentuan yang harus dijalankan PPK di instansi pusat dan daerah.

Ketentuan itu antara lain PPK wajib melakukan langkah pencegahan dan pembinaan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, produktivitas, dan kelancaran pelaksanaan tugas ASN serta PPK wajib melakukan upaya penegakan disiplin pegawai ASN.

Baca Juga :  Nahdlatul Ulama Canangkan Konsolidasi Akhlak untuk Mengawal Kelanjutan Perjalanan Bangsa Indonesia

Mengenai upaya pencegahan dan pembinaan disiplin, PPK dapat menjalankan 7 langkah. Pertama, memberikan pembekalan rutin tentang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Kedua, memberikan pembekalan tentang kewajiban dan larangan bagi ASN dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga, PPK mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN di seluruh unit kerja. Keempat, PPK membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi ASN.

Kelima, melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin. Keenam, membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal dengan menjamin kerahasiaan. Ketujuh, PPK dapat melakukan tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai ketentuan.

Untuk penegakan disiplin pegawai ASN, PPK dapat melakukan tiga langkah antara lain pemberian hukuman secara tegas kepada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai Peraturan Presiden (PP) No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Lalu, PPK memberikan hukuman disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan langkah penegakan disiplin, yakni memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran kewajiban.

Kemudian, pelaksanaan pemberian hukuman disiplin dari PPK atau pejabat yang berwenang wajib dilakukan menggunakan aplikasi i-dis (integrated discipline) yang diakses melalui https://idis.bkn.go.id(CP/***)

- Advertisement -

Latest news

Keputusan Pemerintah Arab Saudi Soal Jamaah Haji Bungkam Para Penyebar Hoaks

JAKARTA -- Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan bahwa skema haji 1442 Hijriah/ tahun 2021 diperuntukan hanya bagi warga negara Arab Saudi dan warga asing...
Baca Juga :  Presiden Jokowi Targetkan Penyederhanaan Birokrasi Optimalkan Pelayanan Publik

Jegal Budi Gunawan jadi Kapolri, KPK Tersusupi Kepentingan Politik

JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata pernah bermain politik menjegal orang-orang tertentu untuk kepentingan terselubung. Hal itu terjadi di era kepemimpinan Abraham...

Setelah Presiden Jokowi Geram, Operasi Basmi Preman di Tanah Air Dimulai Polri

JAKARTA -- Maraknya aksi premanisme di berbagai daerah dan yang terkini terjadi aksi pemalakan preman terhadap supir kontainer di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta Utara, membuat...

Komnas HAM Mau Periksa Ketua KPK, Gubernur Lemhanas Ingatkan tugas Instansi Pemerintah

JAKARTA -- Ikut campurnya lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memanggil Ketua KPK Firli...

Banyak Celah Dapat Duit Haram, Kepala Daerah Rawan Terpeleset ke Jurang Korupsi

JAKARTA -- Mutasi jabatan yang diwarnai praktek jual beli, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga serta dana hibah harus menjadi hal yang diwaspadai oleh...
- Advertisement -

Related news

Kepala BNN Rotasi Belasan Pejabat Strategis, Brigjen Sukawinaya Jadi Sekretaris Utama

JAKARTA -- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Petrus Golosse mempromosikan Brigjen Pol I Wayan Sukawinaya, ke jabatan strategis di lingkungan BNN sebagai Sekretaris...

Di Tengah Hiruk Pikuk Soal Calon Panglima TNI, KPK Tagih LHKPN Jendral Andika

JAKARTA -- Hiruk pikuk di ranah publik terkait dengan wacana pergantian Panglima TNI yang memunculkan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Andika Perkasa...

Ajang Pemilihan Presiden 2024 Ditentukan oleh Tiga Ketua Umum Parpol Besar

JAKARTA -- Lembaga konsultan dan survei politik terkemuka di tanah air, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menyebutkan bahwa pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang...

Serap Aspirasi dan Komunikasi dengan Masyarakat, Bupati Bogor Gelar Boling

CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here