KHARTOUM – Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang ditandai dengan penangkapan Perdana Menteri (PM) Abdalla Hamdok pada Senin (25/10/2021).
Kantor berita internasional, Reuters, melaporkan PM Hamdok dalam waktu cepat berubah status jadi tahanan rumah. Aksi militer ini sangat memprihatinkan, kudeta terjadi di tengah unjuk rasa oleh demonstran pro-militer dan demonstran pro-pemerintahan sipil.
Stasiun televisi nasional Sudan, Al-Hadath, juga melaporkan kelompok pendukung militer dan pendukung pemerintah sementara Sudan telah bersitegang dalam beberapa hari terakhir karena terdapat perbedaan dalam menangani urusan negara.
Selain empat menteri, ada satu pejabat tinggi sipil yang juga ikut ditangkap aparat militer pada Senin pagi. Mengutip sumber keluarga, diketahui bahwa aparat militer menggerebek rumah dinas PM Hamdok. Pemimpin Sudan itu langsung ditetapkan sebagai tahanan rumah.
Bersamaan dengan aksi penangkapan PM Sudan, kelompok pro demokrasi terkemuka mengimbau masyarakat Sudan agar turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang kudeta militer yang akan membunuh demokrasi atau kebebasan rakyat.
“Kami mengimbau massa untuk turun ke jalan dan menduduki mereka, memblokir semua jalan dengan barikade, melakukan mogok umum, tidak bekerja sama dengan pemberontak, dan menghadapi mereka dengan pembangkangan sipil,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan di laman Facebook.
Sejak ada percobaan kudeta pada September 2021 lalu, Sudan berada di ujung tanduk. Upaya kudeta itu memicu aksi saling tuding antara militer dan kelompok-kelompok sipil, yang sebelumnya akan berbagi kekuasaan pasca kejatuhan Presiden Sudan Omar al-Bashir pada 2019.
Bashir terguling dari kursi kepemimpinan setelah demonstrasi berlangsung selama berbulan-bulan. Kesepakatan soal transisi politik, yang dicapai pasca kejatuhan Bashir, diniatkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum pada akhir 2023. (***/Rtr)
