Kamis, 2 Desember 2021

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM – Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang ditandai dengan penangkapan Perdana Menteri (PM) Abdalla Hamdok pada Senin (25/10/2021).

Kantor berita internasional, Reuters, melaporkan PM Hamdok dalam waktu cepat berubah status jadi tahanan rumah. Aksi militer ini sangat memprihatinkan, kudeta terjadi di tengah unjuk rasa oleh demonstran pro-militer dan demonstran pro-pemerintahan sipil.

Stasiun televisi nasional Sudan, Al-Hadath, juga melaporkan kelompok pendukung militer dan pendukung pemerintah sementara Sudan telah bersitegang dalam beberapa hari terakhir karena terdapat perbedaan dalam menangani urusan negara.

Selain empat menteri, ada satu pejabat tinggi sipil yang juga ikut ditangkap aparat militer pada Senin pagi. Mengutip sumber keluarga, diketahui bahwa aparat militer menggerebek rumah dinas PM Hamdok. Pemimpin Sudan itu langsung ditetapkan sebagai tahanan rumah.

Bersamaan dengan aksi penangkapan PM Sudan, kelompok pro demokrasi terkemuka mengimbau masyarakat Sudan agar turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang kudeta militer yang akan membunuh demokrasi atau kebebasan rakyat.

Baca Juga :  Menuai Pro-Kontra, Zuhairi Misrawai Diganti Abdul Aziz Sebagai Dubes untuk Arab Saudi

“Kami mengimbau massa untuk turun ke jalan dan menduduki mereka, memblokir semua jalan dengan barikade, melakukan mogok umum, tidak bekerja sama dengan pemberontak, dan menghadapi mereka dengan pembangkangan sipil,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan di laman Facebook.

Sejak ada percobaan kudeta pada September 2021 lalu, Sudan berada di ujung tanduk. Upaya kudeta itu memicu aksi saling tuding antara militer dan kelompok-kelompok sipil, yang sebelumnya akan berbagi kekuasaan pasca kejatuhan Presiden Sudan Omar al-Bashir pada 2019.

Bashir terguling dari kursi kepemimpinan setelah demonstrasi berlangsung selama berbulan-bulan. Kesepakatan soal transisi politik, yang dicapai pasca kejatuhan Bashir, diniatkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum pada akhir 2023. (***/Rtr)

Latest news

Abaikan Dukungan Oposisi, Leni Robredo Maju ke Pilpres Filipina Lewat Jalur Independen

MANILA -- Politisi perempuan terpopuler yang saat ini menjabat Wakil Presiden Filipina, Leni Robredo, akhirnya memberikan kepastian bahwa dirinya akan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden...

Pemilihan Presiden Filipina Dimulai, Koalisi Oposisi Usung Wapres Leni Robredo

MANILA - Pamor Wakil Presiden (Wapres) Filipina, Leni Robredo, kini kian mengkilap setelah ditetapkan oleh Koalisi oposisi Filipina sebagai kandidat Presiden dalam Pemilihan Umum...
Baca Juga :  Pemilihan Presiden Filipina Dimulai, Koalisi Oposisi Usung Wapres Leni Robredo

Otoritas Keamanan Belanda Galau dan Pusing, Perdana Menterinya Mau Dibunuh Mafia

AMSTERDAM - Menyusul potensi ancaman pembunuhan akibat kebijakan memerangi mafia atau organisasi kejahatan, Dinas Keamanan Kerajaan dan Diplomatik serta Kepolisian Belanda kini tengah melakukan upaya...

Rezim Militer Myanmar Makin Brutal, Inggris Berikan Sanksi Baru

LONDON -- Gejolak politik dan keamanan pasca kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar sejak awal Februari lalu, hingga saat ini belum juga berakhir. Situasi...

Pemimpin Oposisi Serukan Dukungan Kepada Perdana Menteri Pilihan Raja Malaysia

KUALA LUMPUR -- Ismail Sabri Yaakob resmi dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-9 oleh Raja Malaysia, Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah pada Sabtu (21/8/2021)....
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here