ANKARA – Para pemimpin enam partai politik oposisi di Turki bertemu di Ibukota Ankara pada Sabtu (12/2/2022). Momen pertemuan khusus yang jarang terjadi itu, mereka manfaatkan untuk menyusun strategi tentang masa depan sistem pemerintahan negara Islam yang terletak di Benua Eropa itu.
Pertemuan tersebut juga dianggap banyak pihak sebagai bagian dari bentuk perlawanan nyata mereka terhadap sistem ketatanegaraan yang diterapkan Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang juga pemimpin utama Partai Keadilan dan Pembangunan.
Setelah jamuan makan malam, para pemimpin partai menyatakan, Turki sedang mengalami krisis politik dan ekonomi terdalam dalam sejarahnya dan menyalahkan sistem presidensial eksekutif yang diberlakukan di era Erdogan berkuasa.
Oleh karena itu, tujuan bersama para pemimpin partai di negara yang sarat sejarah kejayaan Islam itu adalah untuk mengubah pemerintahan Turki menjadi “sistem parlementer yang diperkuat” atau menguatkan sistem demokrasi terbuka.
The Associated Press (AP) melansir, para pemimpin oposisi itu memang tidak menyebut nama Erdogan secara eksplisit dalam pernyataannya. Akan tetapi, tujuan jelas mereka adalah menemukan cara untuk bekerja sama menggulingkan pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)—yang sudah lama menjadi penguasa di negeri bekas Kesultanan Ottoman itu.
Para pemimpin oposisi yang hadir dalam jamuan makan malam itu adalah pemimpin Partai Rakyat Republik, Kemal Kilicdaroglu; politikus Partai Baik Nasionalis, Meral Aksener,dan; pemimpin Partai Kebahagiaan, Temel Karamollaoglu. Berikutnya, ada politikus Partai Demokrat, Gultekin Uysal; pemimipin Partai Demokrasi dan Kemajuan, Ali Babacan; dan pemimpin Partai Masa Depan, Ahmet Davutoglu.
Mereka sebelumnya telah melakukan pertemuan bilateral. Akan tetapi, pertemuan pada Sabtu kemarin adalah yang pertama bagi mereka. Mereka diperkirakan bakal merilis perincian kesepakatan politik mereka pada 28 Februari.
Davutoglu dan Babacan termasuk pendiri AKP yang mengantarkan Erdogan berkuasa. Namun, mereka kemudian memilih memisahkan diri dan membentuk partai sendiri, sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan Erdogan.
Setelah lebih dari 11 tahun sebagai perdana menteri Turki, Erdogan terpilih sebagai presiden pada 2014. Pada saat itu, posisi presiden masih bersifat seremonial, karena hanya sebatas kepala negara. Akan tetapi, pada 2017, para pemilih Turki menyetujui sistem presidensial eksekutif, yang sangat memperluas kekuasaan Erdogan.
Pada pemilu yang digelar tahun berikutnya, Erdogan terpilih kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya. Pemilihan umum parlemen dan presiden berikutnya di Turki dijadwalkan pada Juni 2023. (***/CP)
