Rabu, 17 Agustus 2022

PPATK Temukan Banyak Pejabat Gunakan ATM Orang Lain untuk Pencucian Uang

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa ada tiga modus yang digunakan para pejabat untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. Bahkan, salah satunya adalah cara lama yang masih sering digunakan walau acapkali terdeteksi aparat penegak hukum.

“Salah satu yang masih banyak digunakan adalah memegang kartu ATM maupun kartu kredit atas nama pihak lain,” papar Direktur Analisis dan Pemeriksaan I Muhammad Novian saat berbicara di kegiatan Diskusi Panel bertajuk Mewujudkan Sinergi Antar Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait di Jakarta, Senin (6/12/2021).

“Ini memang agak kuno tapi marak dilakukan di mana pejabat publik atau penyelenggara negara, baik di daerah ataupun di pusat memegang atm atau kartu kredit milik pihak lain,” jelas Novian.

Kartu ATM maupun kartu kredit ini, sambung dia, bahkan bisa dibuat dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu. Sehingga, Novian bilang, pejabat korup itu bisa memiliki banyak rekening untuk menampung uang hasil praktik lancung.

“Nah, modus ini menjadi tantangan karena transaksi tidak terlihat ada underline yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku,” ungkapnya.

Selanjutnya, motif lain yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan perusahaan valuta asing atau money changer. Cara ini, kata Novian, kerap digunakan saat pejabat mendapat suap dari pihak asing.

Baca Juga :  Kritik Rencana Formula E, Giring PSI Kuatir Indonesia Dipermalukan

Dia mengungkap modus ini biasanya dilakukan saat pihak asing menitipkan uang untuk diberikan kepada pejabat tertentu di Indonesia. “Jadi pegawai perusahaan valuta asing itu membawa ribuan dolar melalui Batam. Dibawa dengan uang tunai untuk diserahkan ke valuta asing lain di Indonesia,” jelasnya.

“Nanti, di penghujung transaksi, perusahaan valuta asing melakukan tarik tunai dan diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan,” imbuhnya.

Novian mengatakan cara ini banyak digunakan karena aman dan tidak pernah terdeteksi. “Ini hampir mirip dengan hawala. Bahwasannya menggunakan money changer dan kuota uang tunai sebagaimana diatur dalam aturan Bank Indonesia yang disalahgunakan,” katanya.

Menurut Novian, modus pencucian uang tentunya akan terus dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Tujuannya, agar garta yang mereka dapat dari perbuatan lancung itu tidak terendus oleh aparat penegak hukum.

“Upaya-upaya yang membuat agar tidak terlihat kejahatan korupsi, harta hasil kejahatan korupsi itu tidak terlihat kita kenal dengan pidana pencucian uang. Jadi dia berbuat jahat, tapi pura-pura tidak berbuat jahat dengan cara mencuci uang,” ungkap Novian.

“Jadi begitu korupsi terungkap dia hanya akan, istilahnya pasang badan tapi hartanya disembunyikan dengan berbagai macam cara dengan menggunakan orang terdekat, bisa menggunakan profesional money lounder supayaharta tersebut tidak terlihat di tatanan formal atau kepada APH,” pungkasnya. (***/Cok)

Latest news

Baca Juga :  Gemar Olahraga di Gym dan Jogging, Maria Vania Begitu Seksi dan Menggoda

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

Prabowo – Muhaimin Jajaki Duet di Pilpres 2024

JAKARTA -- Usai hiruk-pikuk Rakernas Partai Nasdem 2022 yang mengusulkan tiga nama Calon Presiden, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto langsung merespon hal tersebut dengan...

Pemilih Partai Nasdem Lebih Menghendaki Ganjar Ketimbang Anies

JAKARTA - Setelah Partai NasDem merekomendasikan tiga calon presiden 2024 hasil rakernas, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa, Lembaga survei Saiful Mujani...

Anak Mantan Bupati Bogor Soroti Penyebab Terjadinya Kasus Suap BPK

CIBINONG -- Kasus suap pejabat dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat yang menyeret Bupati Bogor (non aktif) Ade Yasin dan tiga...
- Advertisement -

Related news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...

Sekretaris Kompolnas Dituding Jadi Pembela Irjen Sambo

JAKARTA -- Komentar dan pernyataan Sekretaris Lembaga Kompolnas Benny Mamoto dalam wawancara di beberapa televisi nasional menuai kritik dari masyarakat luas lantaran dianggap lebih...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here