LONDON — Gejolak politik dan keamanan pasca kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar sejak awal Februari lalu, hingga saat ini belum juga berakhir. Situasi terkini, junta militer semakin brutal atau bertindak di luar batas kepada para pendemo yang menentang kudeta.
Seperti diketahui, sejak kudeta yang dilakukan junta militer, masyarakat Myanmar banyak yang turun ke jalan untuk melaksanakan aksi protes. Akan tetapi, hal tersebut tak digubris oleh junta militer yang bahkan menghabisi mereka. Sejak kudeta berlangsung, telah banyak korban jiwa dan luks berjatuhan.
Akibatnya, banyak negara mengecam dan bahkan memberikan sanksi. Salah satunya, Inggris mengumumkan sanksi baru yang ditujukan kepada Myanmar. Inggris menargetkan sanksi kepada rekan bisnis utama pemerintah militer yang menyediakan senjata dan dukungan keuangan selama ini.
Kementerian luar negeri Inggris menyatakan bahwa pihaknya akan memberlakukan pembekuan aset pada konglomerat Htoo Group of Companies dan pendirinya Tay Za. Inggris menuding taipan tersebut terlibat dalam kesepakatan senjata atas nama militer.
Selain itu, Kemenlu Inggris juga menyatakan bahwa Htoo menyumbangkan dana untuk operasi pembersihan Rohingya di tahun 2017. Sebelumnya, Inggris telah memberikan sanksi kepada individu dan entitas Myanmar saat pertama kali menyerukan kudeta.
“Junta militer tidak menunjukkan tanda-tanda menghentikan serangan brutalnya terhadap rakyat Myanmar,” tutur Menlu Inggris, Dominic Raab dalam pernyataannya, Sabtu (4/9/2021).
“Bersama dengan mitra kami, Inggris akan terus membatasi akses junta ke keuangan dan pasokan senjata yang digunakan untuk membunuh orang tak berdosa, termasuk anak-anak dan menargetkan mereka yang mendukung tindakan junta,” tegas Dominic.
Sanksi yang diberikan berupa membekukan seluruh aset Inggris terhadap Htoo Group dan Tay Za, serta melarang taipan memasuki Myanmar. Tay Za sendiri dihubungkan dengan militer melalui hubungannya yang luas dengan rezim junta sebelumnya hingga saat ini.
Inggris lantas menduga Tay Za memberikan dukungan terhadap junta militer atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat serius yakni berperan dalam membantu militer untuk mendapatkan senjata. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kemanusiaan. (AP/***)
