Kamis, 17 Juni 2021

Tak Ada yang Kebal Hukum, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Digarap Penyidik KPK

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, akhirnya menjalani pemeriksaan atau digarap oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung merah putih, Rabu (9/6/2021). Azis diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait penanganan perkara suap Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2022 kepada seorang penyidik KPK.

Usai pemeriksaan, Azis yang diperiksa tim penyidik hampir kurang lebih 9 jam itu tidak banyak berkomentar mengenai materi apa saja yang ditanyakan kepadanya. Azis yang mengenakan pakaian batik bercorak dengan warna merah itu memilih diam ketika dicecar wartawan, dan menuju ke arah mobil yang telah menunggunya.

Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan bahwa Azis telah memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik pada hari ini. “Hari ini (9/6/2021) saksi Azis Syamsudin sudah memenuhi panggilan penyidik KPK,” ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Azis diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait penanganan perkara suap Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2022 kepada penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP). “Terhadap Aziz dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tersangka SRP dan kawan-kawan,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus meminta KPK untuk bertindak transparan dan akuntabel dalam mengusut kasus suap yang melibatkan Aziz Syamsuddin, buka sejelas-jelasnya demi perbaikan menyeluruh di KPK dan menjaga kepercayaan masyarakat.

“KPK harus mengungkap asal muasal, mata rantai Wali Kota Tanjung Balai bisa bertemu lalu memberikan uang kepada penyidik KPK. Mengapa harus bertemu di Rumah Jabatan Wakil Ketua DPR, bagaimana distribusi uang dan siapa saja penerima uang haram itu di KPK,” tutur Petrus dalam siaran persnya.

Baca Juga :  Berburu Narkoba di kamar WBP, Petugas Lapas Cibinong Malah Dapat Senjata Tajam

Ia menambahkan, putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK bisa dijadikan bukti memperkuat kasus tersebut. Diketahui, Dewas pada persidangan etik tanggal 31 Mei 2021 lalu telah memutus SRP bersalah melanggar etika dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat dari KPK.

Sidang itu juga mengemukakan adanya suap yang dilakukan Azis kepada SRP untuk mengawasi saksi Aliza Gunado dalam perkara korupsi di Lampung Tengah yang ditangani KPK. Petrus juga meminta kasus suap terhadap SRP jangan sampai menutup perkara pokok yang disangkakan kepada Syahrial.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni penyidik KPK Nonaktif AKP SR, Walikota Tanjung Balai periode 2016-2021 M Syahrial (MS), dan seorang pengacara bernama Maskur Husain (MH).

Diduga SRP, bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 Miliar.

Atas perbuatan tersebut, SRP dan MH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan MS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (CP)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Penipuan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Dicopot dari Jabatannya

Lebih Senior dan Dekat Dengan Presiden, Andika Perkasa Diyakini Jabat Panglima TNI

JAKARTA -- Beberapa hari terakhir ini, publik di tanah air diriuhkan dengan topik siapa figur Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yanh...

Ada Apa PDIP dengan Ganjar Pranowo? Capres Tertinggi Popularitasnya Malah Diabaikan

JAKARTA -- Popularitas kader PDI Perjuangan yang menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, melesat tinggi dari hasil survei berbagai lembaga konsultan dan survei politik...

Kinerja Jaksa Agung Mentereng, 11 Pejabat Kejaksaan yang Nakal Langsung Dicopot

JAKARTA -- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) selama dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin kian mentereng. Kinerjanya memberantas korupsi semakin...

Inggris Bersama Belanda dan Austria Petik Kemenangan Tipis di Penyisihan Euro 2020

LONDON -- Laga babak penyisihan grup Euro 2020 tadi malam, Minggu hingga Senin (14/6/2021) dini hari WIB, menyajikan tiga pertandingan. Di stadion Wembley, timnas Inggris...

Diciduk Polisi Narkoba, Anji Tersandung Kasus Kepemilikan Ganja

Kepolisian Resort (Polres) Metro Jakarta Barat memastikan musisi sekaligus penyanyi papan atas, AN, yang ditangkap polisi bawa ganja adalah Anji atau Erdian Aji Prihartanto. Anji...
- Advertisement -

Related news

Serap Aspirasi dan Komunikasi dengan Masyarakat, Bupati Bogor Gelar Boling

CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa...

Dinkes Kesehatan Kabupaten Bogor Kerahkan 101 Puskesmas untuk Intens Lakukan 3T

CIBINONG - Guna mengantisipasi lonjakan kasus baru Covid-19 serta untuk mengoptimalkan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor menginstruksikan 101 Puskesmas...

Bikin Berbagai Gebrakan, DPR RI Puji Kinerja Kapolri Listyo Sigit

JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama beberapa bulan terakhir. Herman menyebut digitalisasi...

Usulkan ke Raja Malaysia Bentuk Dewan Nasional, Mahathir Tak Ambisi Lagi Jadi Perdana Menteri

KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohamad buka suara menolak klaim yang menyebutnya mencoba kembali ke Putrajaya (kantor Perdana Menteri, Red) dengan...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here