Selasa, 26 Oktober 2021

Tuding Sewenang-Wenang Terhadap Rakyat, ProDEM Siap Lawan Sentul City

JAKARTA — Lembaga non Government Pro Demokrasi (ProDEM) menduga proses penerbitan izin tanah yang dipegang oleh PT.Sentul City Tbk bermasalah. Bahkan, Sentul City dituding sewenang-wenang dalam menguasai tanah rakyat dengan modal Surat izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur Jawa Barat.

Ketua Prodem Iwan Sumule, pihak Sentul City yang kini sedang berkonflik dengan warga di Desa Bojong Koneng dan juga akademisi Rocky Gerung telah melampaui wewenang yang diizinkan melalui SIPPT.

“Bermodalkan SIPPT yang kami duga bermasalah dan melampaui batas yang diijinkan, Sentul City telah melakukan penguasaan terhadap tanah rakyat,” jelasnya dalam siaran pers yang diterima, Kamis (16/9/2021).

Iwan menegaskan, SIPPT sebenarnya hanyalah surat izin untuk melakukan pembebasan tanah, bukanlah bukti atas kepemilikan tanah. Menurutnya, bukti hak kepemilikan tanah melalui Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) hanya sah jika proses pembebasan lahan dilakukan secara benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam proses pembebasan lahan, tambah Iwan, selama ini juga tidak ada proses pemindahan hak dari pemilik tanah kepada pengembang. Padahal, warga selama ini masih mempunyai hak atas lahan tersebut melalui surat alih lahan garapan.

Proses pembebasan lahan melalui jual-beli menurutnya penting dilakukan agar tidak ada potensi sengketa karena alas hak kepemilikan seperti Hak Garap masih dipegang pemilik atau ahli warisnya.

“Proses pembebasan lahan dengan membeli lahan wajib ditempuh dengan jual beli yang diikuti dengan keluarnya pajak-pajak seperti BPHTB kepada pembeli dan Pajak penjual kepada penerima uang atau penjual,” tuturnya.

Baca Juga :  Polresta Bogor Libas Apotek Jual Obat Covid Kemahalan, Polda Sumut Bekuk Penjual Vaksin

Permasalahan lainnya menurut Iwan ialah selama ini lahan sengketa tersebut terbukti secara fisik masih dikuasai oleh rakyat. Bukan oleh Sentul City yang mengklaim telah memiliki SHGB pada tahun 1994.

Sementara itu, dengan status lahan yang masih dalam proses sengketa, menurutnya Sentul City juga tidak bisa melakukan tindakan apapun sebelum ada keputusan hukum dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

ProDEM meminta kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuka data-data terkait dan memeriksa ulang proses penerbitan izin SHGB kepada Sentul City. “Termasuk memeriksa adanya dugaan korupsi dan kolusi dalam penerbitannya,” pungkasnya.

Iwan juga menyebutkan, semestinya PT. Sentul City memperbaiki kinerja Tim dalam melakukan pembebasan lahan, bukan malah bersikap sombong, arogan dan mempertontonkan kebodohan dengan memamerkan alat negara untuk merepresi rakyat, padahal rakyat memiliki alas hak atas tanah (lahan) yang mereka tempati.

“Dan perlu kami tegaskan sekali lagi, bahwa pemberian Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk merampas tanah milik rakyat secara sewenang-wenang dan mengabaikan rasa keadilan dan penghormatan atas hak kepemilikan rakyat,” pungkas Iwan. (Louis)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  Tingkatkan Kompetensi Auditor dan Kebutuhan Organisasi, BPK Bentuk Corporate University

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Wisatawan Bebas ke Bali, Panglima TNI dan Kapolri Atensi Khusus Tempat Karantina

BADUNG – Seiring dengan turunnya level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Provinsi Bali dan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah, maka sejak...

Masyarakat Dukung Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Langgar Aturan Dalam Bertugas

JAKARTA -- Apresiasi serta dukungan publik terus mengalir terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk...

Jaksa Geledah Kantor dan Sita Dokumen KPU Tanjabtim, Inspektorat Tuding Gegabah!

JAMBI -- Menyusul tindakan Jaksa menggeledah kantor dan menyita dokumen KPUD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Inspektorat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyampaikan...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here