Selasa, 24 Mei 2022

Wakil Ketua Lili Pintauli Diganjar Sanksi Berat Oleh Dewas KPK

JAKARTA — Majelis Etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memutus Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar telah melanggar kode etik dan terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi.

Bahkan, Lili terbukti berhubungan langsung dengan orang yang sedang berperkara yakni Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial. Padahal hal tersebut diharamkan oleh KPK lantaran kuatir bisa mempengaruhi proses penanganan perkara.

Ketua Majelis Etik Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, mengatakan pihaknya sepakat menjatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

“Berdasarkan persidangan yang sudah kami lakukan beberapa waktu lalu. Dalam putusan, majelis dewas sependapat, musyawarah secara mufakat bahwa kedua perbuatan itu, yang diduga itu, terbukti secara sah dan meyakinkan,” jelas Tumpak Hatorangan dalam konferensi pers daring, Senin (30/8/2021).

Tumpak menambahkan Lili Pintauli mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, namun Lily tidak menyesal atas perbuatan tersebut. Menurutnya, Majelis Etik hanya melihat kasus ini dari sisi etik. Karena itu, Majelis Etik tidak akan meneruskan kasus ini ke ranah pidana.

Baca Juga :  Habib Rizieq Kembali Diperkarakan Terkait Lahan PTPN

Tumpak juga menjelaskan sanksi pemotongan denda tersebut sudah memadahi untuk menghukum pelanggaran etik tersebut. Karena itu, Majelis Etik Dewas KPK tidak menjatuhkan sanksi untuk mengajukan pengunduran diri dari pimpinan KPK.

Sanksi atas pelanggaran berat diatur dalam Pasal 10 Ayat 4 Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Pasal itu berbunyi, “Sanksi Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Dewan Pengawas dan Pimpinan, terdiri atas:

a. pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen (empat puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan; dan b. diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Dewan. (***/CP)

Latest news

KPK Tengarai Uang Suap Auditor BPK dari Kontraktor Bogor

JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini fokus pendalaman atas dugaan adanya perintah Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin (AY) untuk mengumpulkan uang...

Tangkap 24 Teroris, DPP Permana Apresiasi Kinerja Densus 88

JAKARTA -- Kinerja dan profesionalitas tim Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri diapresiasi dan bahkan tidak diragukan lagi. Hal itu menyusul tindakan tegas Densus...
Baca Juga :  Habib Rizieq Kembali Diperkarakan Terkait Lahan PTPN

Kejaksaan Ciduk Pembisik Menteri Perdagangan Soal Minyak Goreng

JAKARTA -- Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) menetapkan lagi status tersangka dalam kasus izin ekspor crude palm...

Menjabat di Perusahaan Koruptor, Aktivis Anti Korupsi Diperiksa KPK

JAKARTA -- Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman bakal diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian...

Peningkatan Status Kasus Formula E Tinggal Tunggu Waktu

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan penyelidikan dengan pendalaman serta menggali keterangan para pihak yang terkait kasus dugaan korupsi biaya penyelenggaraan...
- Advertisement -

Related news

Gus Yahya Tantang Muhaimin Buktikan Didukung Warga NU

JAKARTA -- Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf akhirnya merespon pernyataan politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang...

Statement Sutiyoso Terkait Etnis China Dipersoalkan Publik

JAKARTA - -Wakil Ketua Umum DPP sekaligus Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi mengkritisi eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Sutiyoso yang...

KPK Tengarai Uang Suap Auditor BPK dari Kontraktor Bogor

JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini fokus pendalaman atas dugaan adanya perintah Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin (AY) untuk mengumpulkan uang...

Elektabilitasnya Tinggi, Pengamat Sebut Jokowi akan Dukung Ganjar

JAKARTA -- Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengungkapkan analisisnya terkait pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rakernas V kelompok relawan Projo terkait...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here