Home / Headline / Politik

Kamis, 14 April 2022 - 17:40 WIB

Anies Baswedan Harus Berikan Penjelasan Soal Kasus Formula E

JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi memastikan pelaksanaan hak interpelasi tentang penyelenggaraan Formula E di Jakarta akan kembali digulirkan. Sebab hal tersebut sebagai upaya pengawasan yang memang menjadi kewenangan legislatif atau DPRD.

“Hak itu kami gunakan bukan untuk gagah-gagahan, tetapi sebagai bentuk implementasi fungsi pengawasan kami di DPRD DKI Jakarta terhadap penggunaan APBD oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov),” tulis Pras, sapaan akrabnya di akun Instagramnya @prasetyoedimarsudi di Jakarta, Kamis (14 /4/2022).

Dia menyinggung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya menemukan sejumlah masalah. Salah satunya mengenai pembayaran fee sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan. Pras juga tak ambil pusing pengguliran interpelasi ini dapat dukungan dari mayoritas fraksi lain atau tidak.

Baca Juga :  Pemecatan Terawan dari Ikatan Dokter Dikritisi Publik dan DPR 

“Mendapat dukungan atau tidak pada perjalanan hak interpelasi nanti urusan lain,” tutur dia seraya menambahkan bahwa yang terpenting 33 orang anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI sebagai interpretasi masyarakat Jakarta.

Kata dia, dua fraksi itu berupaya bertanggung jawab atas tugas dan fungsi yang dimiliki. Sebelumnya, pengajuan hak interpelasi Formula E sempat ditunda. Alasannya karena dalam rapat itu tidak memenuhui kuorum lantaran hanya ada 2 fraksi yaitu PDIP dam PSI.

Baca Juga :  Mundurnya Maruarar Sirait, Bak Buka Kisah Lama, Sabam Sirait dan Megawati

Adapun pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara, dan dijadwalkan sebentar lagi proses pengerjaanya rampung walau diperkirakan banyak pihak hasil pengerjaan yang terburu-buru membuat tidak maksimal serta banyak kekurangan.

Pras juga ingin nantu agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menghadiri sidang interpelasi. Sebab, 33 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI yang mengusulkan hak interpelasi perlu penjelasan menyangkut balapan mobil listrik dengan menyedot APBD sebesar Rp560 miliar tersebut. (COK/**)

Share :

Baca Juga

Headline

Program Infrastruktur dan Pendidikan di Kabupaten Bogor “Dipelototi’ KPK

Headline

Kontroversial dan Dikritisi, Penulisan Ulang Sejarah Terus Berlanjut

Polhankam

Prabowo Akhiri Polemik, Tegaskan 4 Pulau Milik Aceh

Hukum

Ahok Dukung Penegak Hukum Bongkar Korupsi Tanah di Jakarta

Politik

Jokowi, PSI, dan Langkah Membangun Panggung Politik ?

Nusantara

Muktamar PPP Ditunda, Bursa Ketum Makin Panas

Politik

Inikah Politik Pengkultusan? Atau Sebuah Strategi?

Politik

Sebaiknya Jokowi Ikuti SBY, Hidup Tenang Lepaskan Politik