Kabarindo24jam.com | Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengingatkan kembali amanah khusus reformasi, yakni pentingnya profesionalisme dan netralitas bagi seluruh alat serta aparatur negara, terutama ketika masa pemilihan umum (pemilu) untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Menurutnya, salah satu amanah penting reformasi adalah memastikan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), intelijen, penegak hukum, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan seluruh aparatur negara berdiri di atas semua golongan serta tidak memihak dalam politik praktis.
“TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral, termasuk dalam setiap pemilu. Mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua,” ujar AHY dalam Pidato Politik Peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat yang dikutip, Senin (7/9/2026).
Putra bungsu Presiden ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko PMK) itu pun mengingatkan bahwa sejarah reformasi tidak untuk diulang sebagai masa krisis, melainkan diambil pelajarannya agar kekuasaan tetap diawasi dan kedaulatan rakyat dihormati.
“Kita mengingat sejarah bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk mengambil pelajarannya bagi masa depan. Bahwa kekuasaan harus diawasi. Hukum harus berlaku adil. Korupsi harus dilawan. Dan kedaulatan rakyat harus dijaga dan dihormati,” tegasnya.
Pensiunan Mayor Angkatan Darat ini juga menambahkan fasilitas negara seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, dan setiap peserta pemilu berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa intervensi aparat.
“Setiap peserta pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapapun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapapun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Reformasi adalah gerakan perubahan besar di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 untuk mengganti sistem pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan korup. Gerakan ini dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, yang kemudian menandai dimulainya Era Reformasi. (Cok/*)
