Minggu, 17 Oktober 2021

Asosiasi Pemerintah Kota Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Perizinan Online Single Submission

JAKARTA – Sejumlah Wali Kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengeluhkan sejumlah persoalan dalam Undang-Undang Cipta Kerja kepada Menteri Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, Bahlil Lahadalia.

Salah satu persoalan sederhana namun cukup penting adalah terkait penerapan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Merespon keluhan hal itu, Bahlil mengatakan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk mencari solusi terkait penerapan OSS. Dia menginginkan semua sistem perizinan dapat terintegrasi.

“Kita akan bentuk tim untuk melakukan sinkronisasi terhadap aspirasi Apeksi supaya bisa dilihat celah mana yang bisa dihubungkan,” kata Bahlil dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya, Senin (10/5/2021).

Diijelaskannya, meski OSS dibuat oleh pemerintah pusat, daerah diberi ruang untuk bisa membuat dan membangun aplikasi penunjang terkait OSS. Menurut dia, saat ini kementerian/lembaga (K/L) juga telah memiliki aplikasi masing-masing, tapi nantinya semua akan terintegrasi.

“Tahapan-tahapan yang bisa dilakukan teman-teman daerah, ya monggo saja. Tapi bagaimana agar terhubung secara online dengan OSS yang akan kita kasih,” jelas mantan Ketua Umum  Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu.

Baca Juga :  KPK Ngamuk, Penyidik Gagal Dapatkan Bukti Perkara Akibat Operasi Penggeledahan Bocor

Bahlil mengungkapkan, saat ini ada sebagian daerah yang sudah memiliki aplikasi yang bagus dan mau bekerja sama. Namun, ada juga sebagian kepala daerah yang tidak ingin menghubungkan aplikasi perizinan dengan alasan bahasa program yang berbeda.

“Kalau semua kepala daerah kita pikirannya paten punya, ya Alhamdulillah, Insha Allah bagus. Tapi kan ada satu-dua yang selalu tidak ingin terhubung karena alasan bahasa program dan segala macam,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga Wali Kota Bogor, Bima Arya, menyampaikan bahwa dengan sistem OSS banyak daerah yang justru mengalami kemunduran.

Pasalnya, pihaknya sudah menerapkan sistem satu pintu untuk perizinan. “Dengan sistem OSS kami mengalami kemunduran. Daerah lain juga menyampaikan hal yang sama, kita berharap sistem ini dievaluasi,” pungkasnya. (***/CP),

- Advertisement -

Latest news

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Bos Akun Youtube ‘Aktual TV’ Raup Miliaran Rupiah dari Konten Hoaks, Dibekuk Polisi

JAKARTA -- Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Direktur BSTV Bondowoso, Arief Zainurrohman  (AZ), sebagai tersangka postingan diduga hoaks dan berbau Suku, Agama dan...
Baca Juga :  Kapanpun, Bupati dan Walikota Bebas Ganti Sekda yang Tak Bekerja Profesional

Bukan Jabatan Ketua, Serunya Berebut Sekretaris DPC di Muscab PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bogor menetapkan sejumlah keputusan strategis dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX di Puncak,...

Pemimpin NU Harus Berani Lawan Intoleransi dan Radikalisme di Tanah Air

KEDIRI -- Para ulama atau kiai sepuh ternyata menginginkan agar figur yang nanti menjadi ketua umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) adalah pemimpin yang berani...

Peningkatan Nilai Tambah Industri Sangat Penting untuk Kepentingan Rakyat

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa nilai tambah dari industri energi dan mineral di Tanah Air harus terus ditingkatkan. Oleh karena nilai tambah yang...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here