Kamis, 2 Desember 2021

Dewan Pengawas KPK Redam Polemik Terkait Pembebasan Tugas Jabatan 75 Pegawai KPK

JAKARTA — Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) meluncurkan pernyataan yang menepis anggapan buruk terhadap pimpinan KPK terkait terbitnya Salinan Keputusan (SK) tentang penyerahan tugas dan tanggung jawab pekerjaan terhadap 75 pegawai.

Dewas KPK menilai keputusan pimpinan KPK mengeluarkan salinan SK pembebasan tugas jabatan ke 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) masih dalam batas kewenangan alias hal yang wajar.

“Keputusan Pimpinan KPK yang kolektif kolegial tentang penyerahan tugas dan tanggung awab pekerjaan itu terbatas dan harus dimaknai hanya terhadap pegawai TMS yang memegang jabatan struktural,” ujar Prof Indriyanto Seno Adji, Rabu (12/5/2021).

Dia menganggap Keputusan pimpinan KPK tersebut masih dalam batas-batas kewenangan seperti halnya yang ditempuh kementerian atau lembaga lain. “Prosedur hukum yang wajar dan sama seperti ditempuh Lembaga negara lainnya. Yaitu diserahkan kepada atasan langsung,” jelasnya.

Keputusan pimpinan KPK ini pun patut dianggap selaras dengan prinsip presumptio lustae causa, bahwa setiap keputusan aparatur negara, termasuk keputusan pimpinan KPK yang dikeluarkan harus atau selayaknya dianggap benar menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.

“Karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya. Semua pelaksana organ KPK sebaiknya taat dan patuh hukum, dan bila ada keberatan atas keputusan, ada mekanisme atau prosesual hukum untuk menguji keberatan tersebut,” imbuhnya.

Baca Juga :  Bareskrim Rampungkan Berkas Kasus Bupati Nganjuk, Kejaksaan Teliti Dulu Lalu ke Pengadilan

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri berharap kebijakan itu tidak menghalangi peralihan status pegawai lain menjari aparatur sipil negara (ASN). Lembaga Antikorupsi itu meminta dukungan masyarakat atas pengalihan status pegawai KPK lainnya.

“KPK berharap dukungan media dan masyarakat untuk mengawal agar semua proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu,” kata Ali melalui keterangan tertulisnya.

Sebagai informasi, pegawai KPK bakal jadi ASN pada 1 Juni 2021. Mereka semua dikukuhkan saat peringatan lahirnya Pancasila. “Betul. Rencananya dikukuhkan pas hari lahirnya Pancasila,” ujar Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria.

Haria mengemukakan bahwa BKN akan meresmikan 1.274 pegawai KPK sebagai ASN pada 1 Juni 2021. Namun, BKN tidak bisa menentukan nasib 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. “Keputusan atas 75 pegawai itu di pimpinan KPK,” ujarnya. (***/CP)

Latest news

Jaksa Agung Bakal Tindak Pimpinan Kejaksaan yang Tak Bisa Awasi Kinerja Anak Buah

JAKARTA -- Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, menegaskan bahwa dirinya akan mengevaluasi sampai mencopot jabatan para pimpinan unit kerja dan kewilayahan, yang tidak bisa...
Baca Juga :  Jaksa Agung Muda Pidana Militer Belum Dilantik, Anak Buahnya Sudah Resmi Bekerja

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...

Kasus Formula E, KPK Fokus Pada Pihak yang Salah Gunakan Wewenang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman atas Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Balapan Mobil Formula E yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada 2022....

Transaksi Keuangan Pejabat Indonesia Dibedah PPATK dan KPK

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat laporan soal transaksi mencurigakan yang dilakukan para pejabat di Indonesia. Laporan investigasi keuangan itu ditembuskan oleh Pusat Pelaporan...

Operasi Zebra 2021 di Jakarta Dengan Edukasi, Persuasif dan Humanis

JAKARTA -- Kalangan masyarakat menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Operasi Zebra yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya yang digelar mulai tanggal 15...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here