GARUT — Akibat merasa tak nyaman lantaran kerap diperiksa penegak hukum, 14 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi anggota kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Namun pengunduran diri mereka masih belum diputuskan oleh Bupati.

Sebelum 14 anggota Pokja ULP mundur, pekan lalu, sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut lebih dulu mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa terintimidasi oleh panggilan pemeriksan penegak hukum.

Praktis, akibat mundurnya 14 staf Pokja tersebut, kantor ULP Pemkab Garut kini tak beroperasi. “Jadi bukan cuma PPK yang mengundurukan diri. Tapi 14 anggota Pokja ULP juga (mengundurkan diri). Sekarang ULP tutup,” ujar Rudy kepada wartawan, Kamis 8 April 2021.

Anggota Pokja ULP telah menemuinya dan mengajukan pengunduran diri. Namun Rudy mengaku belum menyetujui ajuan tersebut. “Saya mau selesaikan ini. Jadi belum saya terima pengajuan dari anggota ULP,” katanya.

Para anggota ULP disebut Rudy merasa resah dengan sejumlah pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum. Mereka pun meminta perbaikan dan perlindungan hukum.

Terkait informasi sejumlah PPK yang mengundurkan diri akibat sering dipanggil penegak hukum, Rudy bahkan baru mengetahuinya dari wartawan. “Memang ada beberapa yang mundur. Cuma saya juga tahunya ini dari wartawan,” pungkasnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD Garut, Subhan Fahmi mendesak Bupati Garut agar segera melakukan langkah strategis setelah ULP ditutup. Pasalnya semua program pembangunan berawal dari ULP. “Rencana pembangunan yang sudah disusun di Musrenbang dan kegiatan reses bisa terganggu,” katanya.

Selain pembangunan yang terancam gagal, tutupnya ULP akan berdampak luas pada banyak hal. Pemerintah pun harus segera melakukan antisipasi. “Pegawai yang mundur juga harus mendapat sanksi, karena saat dilantik mereka nyatakan siap jalankan tugas,” katanya. (***/CP)

BANDUNG — Wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mulai saat ini dan kedepan tak boleh lagi dibebani kegaduhan akibat kontroversi atau polemik terkait pendirian rumah ibadah, melainkan harus menjadi rumah bersama bagi seluruh umat beragama.

Untuk itu, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, berjanji akan mempermudah seluruh proses penerbitan perizinan pendirian rumah ibadah untuk semua agama yang diakui negara.

“Sebagai Gubernur, saya akan terus berupaya menjadikan wilayah Jabar sebagai rumah bersama semua umat beragama. Karenanya, pengurusan perizinan (pendirian) rumah ibadah terus kita permudah, tidak boleh dipersulit,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan persnya di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/4/2021).

Kang Emil, sapaan akrab Gubernur, menegaskan komitmen dirinya beserta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan memberikan keadilan kepada semua umat beragama di Jabar. Namun begitu, implementasinya bukan berarti harus sama rata.

Tetapi, menempatkan segala sesuatu sesuai dengan takarannya. “Kami akan memberikan keadilan kepada semua umat beragama di Indonesia khususnya di Jabar. Akan tetapi, keadilan itu bukan berarti sama rata,” ujarnya.

“Dalam keyakinan saya, keadilan itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan takarannya. Semua pasti difasilitasi, tapi persentase atau porsinya berbeda-beda,” imbuh mantan Walikota Bandung ini.

Ridwan Kamil mencontohkan kalau ada dana dari Pemprov Jabar, misalnya, semua umat beragama diupayakan untuk dapat mengakes. Namun, kata dia, jika ada satu golongan tertentu mendapat porsi lebih tinggi, itu karena pembagiannya proporsional berdasarkan jumlah penganut agama tersebut.

“Itulah yang kita sebut dengan definisi adil, tidak selalu sama rata tetapi memberikan sesuai dengan ukuran dan takarannya masing-masing,” ucap mantan arsitek yang digadang-gadang sejumlah pihak sebagai Calon Presiden itu.

Emil menekankan perlunya dialog dua arah secara intens yang dilakukan oleh para tokoh lintas agama. Bahkan, ia mengajak para tokoh lintas agama tersebut berani mendiskusikan sesuatu yang bersifat sensitif untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman.

“Harapan saya, para tokoh agama berani mendiskusikan hal-hal yang sensitif ya, jangan dipendam karena hal sensitif itulah yang akhirnya tidak masuk ke dalam kepemahaman mereka yang berdialog,” ucapnya.

Menurut Emil lagi, forum dialog sangat penting dalam proses pemahaman pandangan dalam suatu masalah. Sebab pada dasarnya mereka yang tidak mau berdialog tidak bisa memahami perspektif berbeda terhadap suatu masalah.

Emil juga mengingatkan kembali perlunya masyarakat untuk mewaspadai akan pengaruh negatif dari luar seperti ekstrimisme dan radikalisme yang mudah ditemukan di media sosial. “Kita harus lindungi umat kita dari kelompok di media sosial yang menarasikan bahwa perbedaan itu kebencian,” katanya.

“Kita juga harus buktikan bahwa Jabar bukan saja provinsi yang jumlah penduduknya terbesar, tapi juga menjadi provinsi paling baik dalam mengelola keberagaman dan mengelola toleransi,” pungkasnya. (***/Nurali)

BOGOR — Merasa lahan miliknya dimanfaatkan untuk tujuan komersil oleh PT.Ferry Sonneville (pengembang properti) tanpa ijin alias ilegal, Hutama Tjahjadi alias Cahyadi, salah satu pemilik lahan di desa Tlajung Udik, Gunung Putri-Kabupaten Bogor, mengirimkan somasi kepada PTFS.

Kuasa hukum Cahyadi, Rizal Nursumantri SH, kliennya baru mengetahui lahan miliknya telah digali oleh PTFS hingga ribuan kubik sejak tahun 2018 lalu saat akan mengecek lahan miliknya terkait rencana pembangunan gedung SMP Tlajung Udik. Cahyadi pun merasa geram, terlebih kondisi lahan rusak parah, sehingga rencana pembangunan SMP jadi batal.

Rizal menambahkan, dalam somasi Nomor 01/somasi.SK/lll/2021 menyebut kubangan akibat galian tanah yang dilakukan PTFS tersebut mencapai kedalaman 4 meter dengan luas 5000 M2. Saat diklarifikasi, PT Ferry menyebut kalau lahan itu adalah prasarana sarana utilitas ( PSU) milik Pemkab Bogor.

“Klien kami belum mengetahui maksudnya, cuma belakangan diketahui di lahan yang digali itu juga ada lahan PSU milik Pemkab Bogor dan sudah di bebaskan untuk keperluan pembangunan SMP 4, tapi kini kondisinya tidak memungkinkan untuk dibangun lantaran sudah kubangan besar,” jelas Rizal

Menurut Rizal, apa yang di lakukan PT Ferry sudah sangat merugikan kliennya. Karena itu melalui somasi ini pihak nya meminta keterangan dari manajemen PT Ferry. “Dan kalau tidak ada niat baik, kami terpaksa akan melakukan upaya hukum,” ujarnya.

Selain itu, Rizal juga mengatakan saat ini kliennya juga telah memutuskan untuk melakukan pemagaran terhadap semua batas lahan yang dimiliki. Pemagaran ini di lakukan agar ada kejelasan batas sekaligus upaya pengamanan aset.

“Apalagi kedepan, ada rencana pengembangan wilayah oleh Pemkab Bogor dengan membangun sejumlah fasilitas pemerintah di wilayah tersebut, jadi pak Cahyadi langsung melakukan tindakan antisipasi,” ujarnya.
.
Sementara pemagaran lahan milik Cahyadi dilakukan sepanjang 1.500 M2. Pemagaran yang dilakukan pada Minggu (4/4) itu melibatkan warga sekitar dan juga didampingi oleh Babinkamtibmas dan Babinsa setempat.

Ketua RW 6, Rohman Tidung mengatakan, pemasangan pagar itu berdekatan dengan lahan yang beberapa waktu lalu dipasang plang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk pembangunan sejumlah gedung termasuk sekolah dan GOR.

“Lahan tersebut dilakukan pemagaran karena memang Pak Cahyadi yang meminta. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengamanan aset milik Pak Cahyadi,” ujar Rohman.

Ia menerangkan, pihaknya mengetahui lahan seluas 1500 meter persegi tersebut milik Cahyadi setelah dilakukan pembelian dari Acim bin Kihin. “Lahan tersebut telah dibeli oleh Pak Cahyadi pada tahu 1993. Jadi, pemagaran sah-sah saja dilakukan oleh pihak Pak Cahyadi,” terangnya.

Senada, Kadus 02 Desa Tlajung Udik, Arsan menegaskan, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Cahyadi melibatkan warga setempat. “Sebelum pemagaran, pemilik lahan sosialisasi dulu. Bukan hanya itu, warga juga dilibatkan atau diperkerjakan dalam pemasangan arcon,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, adanya pemagaran terhadap lahan tersebut tidak mengangu akses warga setempat pada umumnya. “Akses untuk mobilitas warga tak sama sekali terganggu. Malah ada kerjaan tambahan untuk perbaikan jalan warga yang tadinya tanah merah. Kami malah berterima kasih,” tandasnya. (Ded)