BOGOR — DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang dipimpin Jendral Purn Moeldoko menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat di tanah air dan juga kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi ) menyusul terjadinya kegaduhan setelah penyelenggaraan KLB di Deli Serdang-Sumatera Utara.

“Kami atas nama DPP Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintahan Bapak Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang tidak perlu terjadi,” kata juru bicara Demokrat versi KLB, M Rahmad, di areal bekas proyek wisma atlet Hambalang, Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis (25/3/2021).

Rahmad mengatakan, agar kegaduhan dan keresahan ini tidak terjadi lagi, maka pihaknya harus menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi di Partai Demokrat. Sehingga dengan demikian, masyarakat dapat melihat dan menilai langkah-langkah konkret yang harus dilakukan bersama-sama untuk memperbaiki Demokrat.

Selain itu, Rahmad juga menyebut SBY dan AHY tengah memainkan playing victim seolah-olah menjadi pihak yang terzalimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan.

“SBY dan AHY juga telah melakukan tindakan brutalitas terhadap kader-kader Partai Demokrat di kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia, dengan memaksa kader menandatangani surat pernyataan yang disertai dengan ancaman pemecatan,” tuturnya.

Menurut Rahmad, pernyataan dan cara yang dilakukan kubu AHY yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan masyarakat dan Jokowi, khususnya di tengah penanganan pandemi Covid-19.

“Pernyataan dan cara-cara SBY dan AHY sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat kita di saat bangsa Indonesia dan pemerintahan Bapak Jokowi sedang bersungguh-sungguh mengatasi pandemi COVID-19 dan berusaha membangun sendi-sendi kehidupan nasional,” pungkasnya. (CP/***)

JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Max Sopacua, mengemukakan bahwa Hambalang Sport Center, Sentul, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, merupakan awal sejarah runtuhnya elektabilitas Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Proyek Wisma Atlet Hambalang, menurut Max Sopacua, adalah sumbu penderitaan para kader yang terjebak kesalahan lantaran kasus korupsi Mega proyek Hambalang yang menghabisi karir politik Anas Urbaningrum, Ketua Umum waktu itu yang ditinggalkan oleh SBY.

“Tempat inilah salah satu bagian yang meruntuhkan elektabilitas PD. Tetapi ada juga yang menikmati hasil dari sini, tidak tersentuh hukum sampai hari ini. Mudah-mudahan segera,” ujar Max dalam jumpa pers di kawasan wisma atlet Hambalang, Kamis (25/3/2021).

Atas hal itu, Max menyerukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan dalam kasus yang membuat Anas urbaningrum terjungkal dari kursi Ketua Umum Demokrat dan mantan Menteri Pemuda Olahraga yang juga eka Sekjend Partai Demokrat Andi Malarangeng .

“Kemudian ada saksi-saksi terhadap siapa saja orang yang menikmati aliran dana korupsi proyek Hambalang ini, jangan dibiarkan orang lain menderita dan jangan biarkan orang lain senang-senang malah bagai raja nanti di Partai Demokrat,” kata tokoh senior Demokrat itu .

Dalam kesempatan itu, Max juga tegas membantah pernyataan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal perusak Partai Demokrat. Menurutnya, bukan dia dan inisiator KLB yang merusak partai akan tetapi pelaku-pelaku yang tidak bertanggungjawab pasca proyek Hambalang mangkrak.

“Kami para senior yang disebut AHY dan teman-temannya, saudara Yan Harahap dan Jansen Sitindaon, sebagai perusak PD. Ini manusia yang tidak punya hati dan tidak tahu sejarah. Kalau dia tau sejarah Demokrat dia tidak pernah akan bilang kami perusak Demokrat,” tutur Max.

“Kenapa dia tidak bilang Hambalang perusak Demokrat! Kenapa dia tidak menyebut orang yang tak tersentuh hukum dan bernaung di dalam kelompok mereka. Malah kami yang dibilang perusak Demokrat. Kami para senior, dia tidak punya otak, dia intelektual tapi otaknya di dengkul,” tambahnya.

Max mengatakan, pihaknya nekat membuat jumpa pers di Hambalang lantaran tempat itu merupakan bagian integral dari sejarah bagaimana Partai Demokrat elektabiltas mulai menurun. Dari 20,4 persen menjadi 10,2 peran dan saat ini tinggal 7,3 persen.

“Saya pelaku sejarah, kalau saya dibilang perusak Demokrat mari kita berdebat bahwa kami pelaku untuk merusak Demokrat. Terutama orang-orang AHY yaitu Yan dan Jansen, kita berjumpa di media mana saja. Kita tunggu untuk menyampaikan siapa yang merusak Demokrat sebenarnya!,” tegasnya.

Terkait dengan keabsahan pengurus DPP versi KLB, Max meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly untuk menandatangani berkas hasil KLB Deli Serdang. “Menkumham tandatanganilah SK KLB di Deli Serdang itu sebagai satu satunya pemilik Demokrat di Indonesia,” pungkas Max. (***/Husni)

JAKARTA — Pemilihan Presiden (Piilpres) 2019 memang sudah berlalu 2 tahun lebih, namun perhelatan demokrasi itu telah menimbulkan luka politik yang mendalam, bahkan persaudaraan kebangsaan menjadi terganggu sampai saat ini, walaupun kedua kubu Calon Presiden kini bersatu dalam pemerintahan.

“Capres dan cawapres penantang keduanya kini menjadi menteri, bergabung dengan presiden yang terpilih. Tidak ada berkuasa dan tidak berkuasa, semua menjadi satu,” kata Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dalam video di channel pribadi Youtube, Kamis (25/3/2021).

Namun di sisi lain, Zulhas–sapaan akrab mantan Ketua DPR RI menyebut, konsekuensi terbelahnya masyarakat menjadi kubu-kubu terlanjur terjadi. Bahkan, muncul benih-benih permusuhan dan kebencian yang ongkos sosial budayanya sangat tinggi.

“Polarisasi politik telah menimbulkan permusuhan dan kebencian yang meluas, ada cebong vs kampret, buzzer vs kadrun. Ini pun bisa terus tereskalasi menjadi pikiran us vs them,” katanya.

Istilah kami melawan mereka inilah, lanjut Zulhas, yang sangat membahayakan keutuhan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. “Saya merasa sedih melihat kondisi bangsa Indonesia yang terjadi saat ini,” imbuhnya.

Menurutnya lagi, Indonesia dalam menyelenggarakan demokrasi telah meninggalkan semangat musyawarah mufakat. Politik elektoral berubah menjadi ajang memperebutkan kekuasaan semata untuk berebut lobi dan pengaruh. Tak peduli masyarakat terpolarisasi secara hebat.

Pesta demokrasi yang terjadi selama ini, tambah Zulhas, mahal sekali ongkosnya bagi parpol maupun peserta pemilu. Akibatnya, menghasilkan pola-pola yang sifatnya transaksional sehingga merugikan dan membodohkan masyarakat.

Zulhas menilai pengkubuan ini tidak bisa dibiarkan. Karena itu, ke depan perlu adanya rekonsiliasi nasional untuk mengembalikan keutuhan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

“Para elit politik harus meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji tidak menggunakan lagi poltik identitas, politik agama dan SARA untuk suksesi kekuasaan. Masyarakat harus diajak bersatu kembali. Menguatkan kembali sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia,” pungkasnya. (***/Cok)

JAKARTA — Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung soal wacana jabatan Presiden 3 periode yang seolah-olah merupakan keinginan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan parpol pendukungnya. Padahal itu adalah keinginan pihak yang menghembuskan wacana tersebut.

Hal itu dikemukakan putri sulung Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno itu saat berpidato di peluncuran bukunya yang berjudul: “Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam,” di Jakarta (24/3/2021).

Megawati mengatakan, ada sebagian orang yang sengaja menciptakan isu bahwa Jokowi ingin menjabat presiden 3 periode setelah masa jabatannya berakhir pada 2024..

“Hari ini Pak Jokowi dikocok berkeinginan menjabat 3 periode. Padahal orang yang ngomong itu yang ingin sebetulnya suatu hari 3 periode,” kata Megawati dengan nada tegas.

Dan dilihat dari konstitusi negara, kata Ketua Dewan Pengarah Badan Pengamalan Ilmu Pancasila (BPIP) itu, aturan main soal jabatan Presiden sudah diatur di UUD 1945. Aturan ini pun tidak bisa sembarangan diubah.

“Aturan mainnya sudah ada loh, memang Presiden bisa terus mengubah keputusan atau Undang-Undang secara konstitusi? Kan tidak bisa begitu ,” kata Megawati.

“Di sini saya blend masalah tanaman, ilmu pengetahuan, politik. Ini bagian dari menceramahi kalian. Jangan asal duduk saja,” lanjut Megawati sambil tersenyum.

Sebelumnya, menanggapi wacana yang malah dilontarkan barisan oposisi itu, Presiden Jokowi sudah kembali menegaskan sikapnya tidak menginginkan menjabat Presiden selama 3 periode.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” kata Jokowi di Istana Merdeka pada Senin (15/3) lalu. (**/CP)