Sabtu, 12 Juli 2025
Beranda blog Halaman 287

Berpotensi Besar, Kemendag Dorong Optimalisasi Mata Uang Kripto

Penulis
admin
-
1

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk meningkatkan optimalisasi mata uang kripto (cryptocurrency) yang dianggap punya potensi besar dalam perekonomian nasional di masa mendatang.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengemukakan, mata uang kripto harus menjadi salah satu fokus kerja Bappebti tahun ini. “Kami berharap sektor kripto bisa ditangani dengan baik agar dapat mendukung sistem perdagangan dan ekonomi,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Kemendag, Minggu (24/1/2021).

Dijelaskannya, sektor kripto terus berkembang dan memiliki karakteristik yang ‘luwes’ sehingga cukup likuid untuk digunakan pada banyak negara. Kementerian Perdagangan sendiri sejak 2018 telah mengakui mata uang kripto dan dapat digunakan sebagai komoditas perdagangan berjangka. 

Adapun pengawasannya diamanahkan kepada Bappebti. Dan untuk diketahui, Bappebti telah menerbitkan beleid yang mengakui kripto sebagai aset yang bisa diperdagangkan.

Ketentuan tersebut ada di dalam Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto yang diterbitkan pada 17 Desember 2020.

Peraturan ini mengatur penetapan aset kripto, mekanisme penambahan dan pengurangan aset kripto, serta penyelesaian pada pelanggan akibat dari delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam peraturan tersebut.

“Mata uang kripto ini tentunya harus memberikan manfaat yang besar dan juga dipastikan aman. Untuk itu, diperlukan kapasitas institusi dan regulasi yang baik,” cetus Jerry.

Sebagai informasi, mata uang kripto merupakan alat pembayaran digital yang bisa digunakan sebagai pengganti uang konvensional dalam transaksi dunia maya. Mata uang kripto sendiri terdiri dari berbagai jenis. Salah satu yang paling terkenal adalah bitcoin.

Mengutip Wikipedia, Bitcoin pertama kali dirilis pada 2008 oleh orang atau kelompok yang menggunakan identitas sebagai Satoshi Nakamoto. Setahun berselang, mata uang digital ini disebut-sebut sudah mulai digunakan untuk aktivitas transaksi.

Terbaru, mata uang kripto Dogecoin alias DOGE menjadi jenis yang paling populer setelah orang super kaya pemilik usaha mobil listrik Tesla, yakni Elon Musk, menyebut bahwa ini adalah cryptocurrency kesukaannya.

Di Indonesia sendiri, Bappebti yang berada di bawah kendali Kemendag telah menetapkan setidaknya terdapat 229 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. (**/Louis)

Aparatur Sipil Negara se-Indonesia dalam Pengawasan Ketat Badan Kepegawaian

Penulis
admin
-
0

JAKARTA – Aparatur Sipil Negara atau ASN di seluruh Indonesia, meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dipastikan tak bisa lagi mengabaikan disiplin kerja lantaran ada dalam pengawasan terintegrasi secara ketat yang dikendalikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Integrated Dicipline System–I’DIS.

“Pembentukan I’DIS untuk pengawasan ASN secara ketat dan melekat ini merupakan wujud teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21/2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 53/2010,” jelas Plt Kepala Biro Humas dan Kerja Sama BKN Paryono di Jakarta, Sabtu (23/1/2021).

Dikemukannya, pembentukan sistem pengawasan terintegrasi secara nasional berlabel I’DIS ini dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi BKN dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN yang nantinya berdampak pada peningkatan kinerja dan prestasi kerja ASN itu sendiri.

“I’DIS pun tidak hanya diperuntukkan untuk pengawasan individu, tetapi juga untuk mengawasi tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang menghukum, dalam melakukan proses hukuman disiplin dan menetapkan status penjatuhan hukum disiplin sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria ketentuan peraturan guna menjaga keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban,” tuturnya.

I’DIS sendiri didesain sebagai upaya early warning system dalam melakukan pengawasan khususnya terhadap disiplin pegawai secara nasional dan memudahkan PPK Instansi dalam menetapkan dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai prosedur, termasuk meminimalisasi faktor subjektif dalam proses hukuman disiplin pegawai di Instansinya. “Sebab terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN,” ujarnya.

Adapun sasaran dari pembangunan I’DIS yakni untuk memberikan standar kepada Pengelola Kepegawaian masing-masing Instansi Pemerintah dalam melakukan penegakan disiplin secara tepat sesuai prosedur; Menjamin objektivitas yang dilakukan PPK atau pejabat yang berwenang menghukum dalam melakukan proses hukuman disiplin.

Kemudian membangun budaya tertib administrasi dan menjalankan norma, standar, prosedur, dan kriteria disiplin PNS; dan membentuk kolaborasi antarunsur kepegawaian, unsur pengawasan, unsur pejabat lain yang terlibat di masing-masing instansi pemerintah dengan BKN.

Sistem pengawasan terintegrasi ini menjadi stimulus baru dalam upaya pencegahan, penegakan, hingga penanganan penjatuhan hukum disiplin pegawai yang berdampak pada sejumlah hal, meliputi efisiensi dalam proses pemberian hukuman disiplin, seluruh proses pemberian hukuman disiplin akan terdata secara real time, terintegrasi dengan basis data kepegawaian nasional melalui SAPK. 

“Dan transparansi dalam proses pemberian hukuman disiplin dengan melibatkan pengawasan dari berbagai unsur yang menangani proses disiplin pegawai termasuk dengan BKN sebagai Instansi yang diberikan mandat oleh UU ASN dalam pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen kepegawaian ASN,” cetus Paryono.

Sistem ini pun diakses melalui https://idis.bkn.go.id dan wajib digunakan instansi sebagai bagian langkah preventif dan korektif dalam penanganan pelanggaran terhadap ketentuan manajemen ASN khususnya disiplin pegawai. Dalam implementasi I’DIS, BKN berkolaborasi dengan KemenPANRB di bawah pengawasan Presiden selaku pembina tertinggi Manajemen ASN. (**/ CP)

Habib Rizieq Kembali Diperkarakan Terkait Lahan PTPN

Penulis
admin
-
0

JAKARTA – Setelah kasus kerumunan massa di Petamburan dan kasus menolak tes Covid di RS Umno Bogor, Habib Rizieq Shihab kembali mendapatkan permasalahan hukum. Kali ini pemimpin ormas Front Pembela Islam yang sudah bubar ini dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait penggunaan lahan tanpa izin untuk Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Kami melaporkan terkait penguasaan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang kami sudah berikan peringatan terlebih dahulu, termasuk salah satunya M Rizieq Shihab,” kata kuasa hukum manajemen PTPN VIII Ikbar Firdaus Nurahman kepada wartawan di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (22/1/2021).

Ikbar memgungkapkan, selain Rizieq Shihab, pihaknya melaporkan sekitar 249 orang yang dituding sebagai pihak yang menguasai lahan di lokasi pesantren. “Di kawasan Megamendung, semua yang mendirikan bangunan tanpa izin dan berada di atas lahan milik PTPN akan kami laporkan secara hukum,” ujar Ikbar.

Sebelum membuat laporan polisi, Ikbar menegaskan bahwa PTPN VIII telah melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang menempati lahan tersebut. Ikbar menyebut ada beberapa warga yang merespons baik somasi PTPN VIII. Namun, ada pula yang tidak mengindahkan somasi. “Kami tetap berpegang kepada hukum,” katanya.

Laporan polisi yang dibuat PTPN VIII ini teregister dengan nomor: LP/B/0041/I/2021/Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021, dengan terlapor Muhammad Rizieq Shihab selaku ulama dan juga seorang pemuka agama Katolik alias Pastor Gabriele Luigi Antoneli.

Rizieq dan Gabriele dipersangkakan dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Kejahatan Perkebunan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kejahatan Penataan Ruang, Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Pekarangan Tanpa Izin, Pasal 385 KUHP tentang Penyerobotan Tanah dan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan. (Arien)

Kabarindo24jam Gelar Aksi Jumat Berkah Berbagi

Penulis
admin
-
0

BOGOR — Manajemen media www.kabarindo24jam.com bersama pengurus dan kader organisasi relawan Kabar Indonesia 24 Jam menggelar program Jumat Berkah Berbagi. Sasaran program tersebut yakni kelompok masyarakat seperti ojek pangkalan, ojek online, penarik becak dan pemulung.

“Alhamdulillah, para kader relawan Kabar Indonesia 24 jam akhirnya bisa bersama dengan manajemen  www.kabarindo24jam.com untuk berbagi dengan sesama walupun nilainya tidak seberapa,” kata Ketua Ormas Relawan Kabar Indonesia 24 Jam yang juga Pemimpin Perusahaan  www.kabarindo24jam.com, Louis Reforman M.P saat ditemui Jumat (22/1/2021).

Gerakan Jumat Berkah Berbagi ini dalam bentuk membagikan, paket nasi bungkus, mie goreng dan jenis makanan lainnya alias bervariasi dibagikan hari Jumat. “Kegiatan ini sejak Juni 2020 kita mulai, dan bersama manajemen www.kabarindo24jam.com baru satu bulan terakhir,” jelasnya.

Meski nilainya tidak seberapa, tambah Louis, namun dengan diberikannya makanan ini, diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi. “Harapan dapat meringankan saudara-saudara kita yang lagi berjuang untuk keluarganya,” imbuhnya.

Louis juga memberikan pesan kepada masyarakat di masa yang penuh sulit saat ini, agar tidak menggantungkan semua harapan kepada pemerintah. “Mari kita saling bahu-membahu, membantu dan saling meringankan,” pungkasnya. (Husni)

Kepala Bareskrim Polri Mengerucut ke Irjen Wahyu dan Irjen Fadhil

Penulis
admin
-
0

JAKARTA – Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri segera berganti orang setelah Komjen Listyo Sigit Prabowo disahkan DPR RI menjadi Kepala Polri. Beberapa hari terakhir muncul spekulasi nama-nama calon pengganti Komjen Listyo sebagai Kepala Bareskrim. Tetapi dari informasi yang beredar di kalangan politisi dan wartawan, posisi strategis itu mengerucut pada nama Irjen Pol Wahyu Dirasa (Kapolda DI Aceh) dan Irjen Fadil Imran (Kapolda Metro Jaya).

Irjen Wahyu disebut-sebut kandidat terkuat lantaran perannya sebagai Ketua Tim Makalah Fit and Propert Test Komjen Listyo sebagai calon Kepala Polri di Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021) lalu. Wahyu dan Fadhil adalah jebolan Akpol 91 seangkatan dengan Listyo, dan Wahyu punya nilai lebih dari Fadhil, yaitu sebagai lulusan terbaik Akpol 91 alias peraih Adhi Makayasa.

Sementara Fadhil juga memiliki nilai plus di mata publik dan kalangan internal Polri, yaitu mampu bersikap dan bertindak tegas terhadap M Rizieq Syihab, pemimpin ormas FPI yang sudah dibubarkan oleh Pemerintah. Dan Fadhil juga dikenal sebagai polisi reserse yang menorehkan banyak prestasi dalam menangani berbagai kasus kriminal.

Terkait dengan posisi Kabareskrim ini, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan Mabes Polri akan mengumumkan posisi Kabareskrim Polri setelah pelantikan Kapolri baru pengganti Jendral Idham Aziz. “Nanti setelah pak Sigit dilantik jadi Kapolri, diumumkan Kabareskrim baru,” kata Argo saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (22/1/2021).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menambahkan sejauh ini Mabes Polri belum memiliki nama siapa calon Kabareskrim Polri yang baru. “Kabareskrim yang baru akan ditentukan oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane memaparkan sejumlah nama yang memiliki potensi besar menjabat sebagai Kabareskrim. “Ada empat kandidat yang kuat, yakni Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Alfinta, Kapolda Jawa Barat Irjen Dofiri, dan Wakabareskrim Irjen Wahyu Adhiningrat,” ucapnya. (Louis/CP)

Bupati Nina Ajak Masyarakat Bersatu Majukan Indramayu

Penulis
admin
-
0
Sumber photo : kapanlagi.com

INDRAMAYU – Setelah resmi ditetapkan sebagai Bupati Indramayu terpilih, Kamis (21/1/2021) lalu, Nina Agustina Dai Bachtiar bertekad memajukan pembangunan Kabupaten Indramayu dengan berbagai program kerja. Sehingga kedepan daerah penghasil buah mangga ini menjadi daerah yang bermartabat dan masyarakatnya bisa sejahtera.

Demi mewujudkan hal tersebut, putri mantan Kapolri Jendral Pol Purn Dai Bachtiar ini menegaskan dirinya bersama Lucky Hakim akan memulai 100 hari pertama dengan kerja nyata dan kerja cepat sebagaimana 99 program unggulan yang sebelumnya sudah disusun sebagai program prioritas.

“Tapi kalau ditanya prioritas program 100 hari, saya tidak bisa sebutkan, semuanya merupakan prioritas. Mulai dari pendidikan, pembangunan. Jadi apa yang dikatakan 100 hari pertama bagi saya semuanya prioritas,” ujarnya kepada wartawan di Indramayu, Jumat (22/1/2021).

Ditambahkannya, dia bersama Wakil Bupati Lucky Hakim bertekad kerja keras dan melibatkan individu, kelompok dan unsur masyarakat dalam memimpin. “Saatnya Kabupaten Indramayu berubah ke arah yang lebih baik, dengan persatuan dan kebersamaan kita bisa mencapainya,” imbuhnya.

Di Pilkada Indramayu 2020, Nina yang juga seorang pengusaha ini berpasangan dengan pesinetron Lucky Hakim sebagai Wakil Bupati dan berhasil meraih perolehan suara tertinggi dengan 313.768 pemilih atau 36,76 persen suara. “Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, maka tidak ada yang tidak mungkin,” ujar dia.

Pada kesempatan itu, Nina Agustina mengaku semakin jatuh hati terhadap Kabupaten Indramayu. Bahkan diakui dirinya, semakin dia melihat kondisi masyarakat secara langsung hingga ke daerah pelosok, justru membuatnya semakin betah tinggal di Kabupaten Indramayu.

Apalagi jika dinilai dari sisi makanan yang menjadi kekhasan daerah, hal ini menjadi salah satu alasan yang membuatnya nyaman di Kabupaten Indramayu. “Dan ini membuat saya semakin semangat untuk membangun Indramayu,” pungkasnya. (Cok)

Mantap! Kejaksaan Agung Bongkar Dugaan Korupsi Triliunan Rupiah Dana Investasi BPJS Tenaga Kerja

Penulis
admin
-
0

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menjawab sinisme dan sikap pesimis publik terkait kinerja dalam upaya pemberantasan korupsi. Pekan ini, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) menggebrak dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 43 triliun .

Untuk itu, Senin (18/1/2021) lalu melangkah dengan aksi penggeledahan kantor pusat BPJS di Jakarta Selatan, guna mendapatkan bukti-bukti data dokumen terkait dengan kasus tersebut. Selanjutnya, tim penyidik memeriksa sejumlah pejabat BPJS serta beberapa petinggi perusahaan terkait yang berhubungan dengan investasi dana BPJS pada Rabu (20/1/2021).

“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan pada Jampidsus Kejagung telah memeriksa delapan orang sebagai saksi. Masih mengumpulkan keterangan, fakta hukum dan bukti untuk penajaman kasus,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam rilisnya, Jumat (22/1/2021).

Leonard memaparkan, delapan orang saksi tersebut antara lain, JHT selaku Presdir PT Ciptadana Sekuritas, PS — Presdir BNP Paribas Asset Management, KBW — Deputi Direktur Pasar Modal BPJS TK, SMT –Asisten Deputi Analisis Pasar Uang dan Reksadana BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian MTT sebagai Presdir PT Schroder Investment Management Indonesia, SM menjabat Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum BPJS TK, WW selaku Direktur Utama PT Samuel Sekuritas Indonesia dan OB yang menjabat Direktur PT Kresna Sekuritas. “Dan hingga saat ini, telah memeriksa 15 orang saksi,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Penyidikan di Jampidsus Febrie Adriansyah pernah menerangkan, pengungkapan kasus BPJS Ketenagakerjaan ini bermula dari rangkaian penyelidikan yang panjang. Ditambahkannya, selama penyelidikan tersebut, timnya menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana investasi.

“Terutama terkait dengan investasinya. Transaksinya luar biasa besar, sangat banyak, sampai 43 triliun Rupiah. Kita terus mendalami dan berupaya segera dirampungkan untuk ke Pengadilan,” kata Febrie seraya menambahkan bahwa sejauh ini belum ada tersangka yang ditetapkan penyidik. (Hus/CP)

Kementerian PUPR dan BTN Alokasikan 8,7 Triliun agar Masyarakat Kecil Punya Rumah

Penulis
admin
-
0

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggulirkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp8,73 triliun di 2021 ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Dana tersebut akan disalurkan perseroan melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi konvensional senilai Rp7,76 triliun dan KPR subsidi syariah senilai Rp965 miliar.

“Dana FLPP total sebesar Rp8,73 triliun, dan perseroan akan menyalurkannya untuk pembiayaan 81.000 unit rumah subsidi pada tahun 2021,” ungkap Plt Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Kamis (21/1).

Dijelaskannya lagi, dana FLPP akan disalurkan dalam bentuk KPR Sejahtera yang hanya bisa diakses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga melalui fasilitas KPR subsidi tersebut, MBR bisa memiliki rumah dengan uang muka mulai 1 persen dan suku bunga 5 persen fixed hingga 20 tahun.

Apalagi, FLPP juga dinilai memegang peranan penting dalam menyukseskan Program Satu Juta Rumah yang diinisiasi pemerintah Presiden Joko Widodo. Untuk itu, tegas Nixon, segenap jajaran BTN di seluruh Indonesia akan bekerja keras menyukseskan penyaluran FLPP untuk MBR.

“Kami akan terus berinovasi, bersinergi, serta melakukan pembenahan dan efisiensi dalam proses penyaluran FLPP. Di antaranya mengintegrasikan sistem aplikasi KPR kami dengan aplikasi SiKasep yang dioptimalkan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sejak tahun lalu,” katanya.

Tak hanya itu, Nixon optimistis tahun 2021 pertumbuhan KPR subsidi tetap positif. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor, di antaranya adanya stimulus kebijakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang didorong pemerintah seperti subsidi bunga KPR dan penyaluran dana PEN tahun lalu yang akan dirasakan dampaknya tahun ini.

Diketahui, hingga akhir Desember 2020, emiten bersandi saham BBTN ini telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp4,46 triliun untuk 34.367 unit rumah subsidi. Sementara sampai triwulan III/2020, Bank BTN masih menempati posisi nomor wahid di pangsa KPR subsidi dengan porsi lebih dari 90 persen. (Sally/ CP)

Rapat Paripurna DPR Menerima Komjen Listyo Menjadi Kepala Polri

Penulis
admin
-
0

JAKARTA — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung parlemen Senayan, Kamis (21/1/2021), menerima laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan Komisi III terhadap Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sekaligus mengesahkan usulan Presiden Jokowi yang menunjuknya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Dengan pengesahan DPR ini, Komjen Listyo Sigit tinggal dilantik oleh Presiden Jokowi yang informasinya akan dilaksanakan pada Jumat (22/1). Selain menerima laporan Komisi III, DPR juga menerima pemberhentian Jendral Pol Idham Aziz dari jabatan Kapolri dengan hormat.

Rapat paripurna yang menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad dan Rahmat Gobel. Saat membuka rapat, Puan mengatakan rapat paripurna dihadiri 91 anggota DPR secara fisik di Gedung DPR. Lalu, 204 anggota secara virtual dan 47 anggota mengajukan izin. “Sehingga kehadiran sudah mencapai kuorum yaitu 342 orang anggota,” jelas Puan.

Sebelum memulai rapat, Puan mengajak seluruh anggota DPR untuk memanjatkan berdoa bersama atas bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. “DPR RI menyampaikan turut prihatin dan duka yang mendalam atas musibah yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda,” imbuhnya.

“Semoga seluruh korban yang masih hidup segera dapat diberikan bantuan dan ditangani dengan baik, serta bagi korban yang meninggal dunia semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” tambah Puan.

Selanjutnya Puan bertanya ke floor. “Perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi tiga DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Kapolri tersebut dapat disetujui?”. Serentak saja anggota DPR yang hadir menjawab “Setuju”.

Dalam rapat paripurna itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni melaporkan dari hasil uji kelayakan dan kepatutan, Komisi III menyetujui calon Kapolri yang diusulkan Presiden. “Kecakapan, integritas, dan kompetensi calon Kapolri merupakan prasyarat mutlak menjadi Kapolri. Atas dasar itu Komisi tiga DPR menyetujui calon Kapolri yang diusulkan Presiden,” kata Sahroni.

Dikemukakannya, Komisi III telah mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Kamis, 14 Januari lalu. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) itu, kata dia, PPATK menyatakan bahwa tak ada transaksi keuangan Listyo Sigit yang mencurigakan.

Kemudian hari Senin, 18 Januari, Komisi III mengundang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengetahui rekam jejak sebagai calon Kapolri. Sehari setelahnya, Sigit menyerahkan makalah berjudul “Transformasi Menuju Polri yang Presisi” pada Selasa, 19 Januari.

Komisi III lalu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri pada Rabu (20/ 1/2021). Listyo Sigit menjalani fit and proper test selama tiga jam hingga sembilan fraksi yang ada kompak menyetujui pengangkatannya sebagai Kapolri. (Arien/CP)

Menko PMK Pastikan Korban Banjir Bandang Bogor Terpenuhi Kebutuhannya

Penulis
admin
-
0

BOGOR — Untuk memastikan warga korban banjir bandang tercukupi kebutuhannya, Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Bupati Bogor Hj.Ade Yasin dan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sodial (Kemensos) Rachmat Koesnadi, mengunjungi lokasi banjir bandang di pemukiman karyawan PTPN VIII Gunung Mas, Desa Tugu-Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (21/1/2021), 

Kepada wartawan, Menko PMK menyebutkan datang untuk memastikan para korban bencana alam atau pengungsi mendapatkan kebutuhannya. “Saya dan pejabat Kemensos ke sini untuk memastikan para korban bencana alam mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari. Dan saya juga minta manajemen PTPN VIII lebih peduli pada warga,” kata Muhadjir.

Sementara, Rachmat Koesnadi menjelaskan bahwa Kemensos tahap I telah menyalurkan bantuan senilai Rp107.357.775 kepada korban banjir bandang. “Bantuan ini berupa makanan bayi, selimut, matras dan logistik lainnya. Ini merupakan bentuk negara hadir untuk membantu masyarakat,” katanya. 

Selanjutnya, setelah melihat kondisi lapangan dan berdasarkan arahan Menko PMK disalurkan bantuan tahap II senilai Rp121.643.665 berupa kebutuhan pengungsian lainnya seperti perlengkapan memasak, piring, bumbu masak, gas elpiji, perlengkapan mandi, mencuci, pembalut, popok bayi, dan lainnya.

Untuk membantu melakukan evakuasi, dikatakan Rachmat Kemensos juga menerjunkan Taruna Siaga Bncana (Tana), PKH, TKSK, Karang Taruna, dan relawan lainnya sebanyak 350 orang. “Mereka bersama TNI Polri dan Pemkab Bogor sudah melakukan evakuasi,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, akibat banjir bandang pada Selasa (19/1/2021) lalu itu sebanyak 4 rumah rusak, 1 warung ambruk, 1 jembatan hanyut, dan 2 jembatan rusak. Selain itu, sebanyak 416 jiwa korban mengungsi ke Kampung Pensiunan, 223 jiwa ke pondokan Gunung Mas dan 15 jiwa mengungsi ke Kampung Cirohani. 

Sebanyak 30 jiwa tetap berada di lokasi untuk menjaga rumah dan lokasi banjir. Selain mereka, 30 jiwa lainnya mengungsi ke luar desa yaitu Desa Citeko yang masih berada di Kecamatan Cisarua. (Nurali/ Husni)

1...286287288...301Halaman 287 dari 301

Connect With Us

Copyright © 2021 kabarindo24jam.com
All Right reserved

HARUS BACA

Suara Pembaca