Minggu, 17 Oktober 2021

Jegal Budi Gunawan jadi Kapolri, KPK Tersusupi Kepentingan Politik

JAKARTA — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata pernah bermain politik menjegal orang-orang tertentu untuk kepentingan terselubung. Hal itu terjadi di era kepemimpinan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto pada 2012-2016. Hal itu dikemukakan oleh mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kepada awak media, Sabtu (12/2021).

Salah satu tokoh yang dijegal secara terang-terangan adalah Budi Gunawan (BG), ketika itu berpangkat Komisaris Jendral dan menjabat Kepala Lemdiklat Polri, yang dicalonkan Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada tahun 2015.

Fahri menyebutkan ada langkah penjegalan yang dilakukan pimpinan KPK yang saat itu diketuai oleh Abraham Samad. “Saat itu ada salah seorang petinggi KPK yang pernah meminta bantuan saya untuk menghentikan proses pencalonan BG sebagai Kapolri di DPR RI,” ungkapnya.

Diceritakan Fahri, pada waktu itu sebetulnya BG sudah lolos proses screening oleh eksekutif, dan siap diuji oleh DPR. “Dia discreening layak enggak jadi Kapolri, BIN melapor dan sebagainya, fix. Dibikinlah Surat Presiden kepada DPR bahwa dia layak menjadi Kapolri, satu-satunya calon waktu itu,” katanya.

Selain akan mentersangkakan BG, KPK juga meminta dukungan para tokoh dan media atas keputusannnya itu. Kata Fahri lagi, dia menerima sambungan telepon dari salah satu petinggi KPK yang meminta bantuan untuk menggagalkan BG menjadi Kapolri.

“Pada saat surat itu dibuat oleh Presiden datang ke DPR, saya ditelepon oleh seorang petinggi KPK, ‘Bang bantu kita’, bantu apa saya bilang. ‘Kita mau melawan ‘Merah’,” cerita Fahri tanpa merinci siapa nama petinggi KPK yang dimaksud.

Baca Juga :  Jika Curiga, Masyarakat Bisa Laporkan Harta Kekayaan Para Penyelenggara Negara

Lebih terkejut lagi, Fahri mendapat penjelasan bahwa BG harus digagalkan karena diajukan Presiden Joko Widodo atas desakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. “Saya bilang, itu orang belum anda periksa jangan jadikan tersangka, bahaya saya bilang,” tegas Fahri.

“Enggak bang, buktinya banyak banget kita punya aliran uangnya dan segala macam,” kata dia menirukan jawaban petinggi KPK itu. “Eggak bisa saya bilang, anda belum periksa, jangan,” tegas Fahri.

(Petinggi KPK jawab lagi) ‘Bang bantu ya Bang, kita mau kerja’. Enggak bisa saya bilang gitu, udah dia tutup telepon,” lanjut Fahri yang saat ini keluar dari PKS dan membentuk Partai Gelora dengan menjabat Wakil Ketua Umum.

Ternyata, pimpinan KPK tetap nekat menetapkan BG sebagai tersangka, saat surat pengajuan dari Presiden Jokowi diterima DPR. “Bener begitu surat masuk DPR, dia tersangkakan Budi Gunawan tanpa pemeriksaan, saya bilang ini orang kena batunya, bener Budi Gunawan dipilih aklamasi sama Komisi III,” jelasnya.

Setelah aklamasi di DPR, BG kemudian melakukan upaya hukum dengan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka tersebut. “Dia datang ke pengadilan, dia praperadilan, di legislatif dia lolos, di yudikatif dia menang praperadilan. Tiga-tiganya eksekutif, legislatif, yudikatif dia menang,” jelas Fahri.

Usai praperadilan dimenangkan BG, KPK melakukan upaya gerilya dengan menggiring opini melalui kalangan politisi dan pengamat hingga akhirnya Presiden Jokowi urung melantiknya menjadi Kapolri. “Puas mereka, Budi Gunawan enggak jadi Kapolri, tapi kemudian dia jadi kepala BIN,” pungkas Fahri.

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  Dua Mayjen NaikJadi Letjen, Komandan Paspampres dan Wadanjen Kopassus Dipromosi

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Bos Akun Youtube ‘Aktual TV’ Raup Miliaran Rupiah dari Konten Hoaks, Dibekuk Polisi

JAKARTA -- Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Direktur BSTV Bondowoso, Arief Zainurrohman  (AZ), sebagai tersangka postingan diduga hoaks dan berbau Suku, Agama dan...

Bukan Jabatan Ketua, Serunya Berebut Sekretaris DPC di Muscab PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bogor menetapkan sejumlah keputusan strategis dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX di Puncak,...

Pemimpin NU Harus Berani Lawan Intoleransi dan Radikalisme di Tanah Air

KEDIRI -- Para ulama atau kiai sepuh ternyata menginginkan agar figur yang nanti menjadi ketua umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) adalah pemimpin yang berani...

Peningkatan Nilai Tambah Industri Sangat Penting untuk Kepentingan Rakyat

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa nilai tambah dari industri energi dan mineral di Tanah Air harus terus ditingkatkan. Oleh karena nilai tambah yang...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here