Rabu, 17 Agustus 2022

Ketua DPRD DKI Sebut Gubernur Anies Bertanggungjawab atas Kasus Lahan Munjul

JAKARTA — Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, Selasa siang (21/9/2021), memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPL) terkait dengan kasus pengadaan tanah cadangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di Munjul, Cipayung – Jakarta Timur, yang diduga merugikan negara ratusan miliar Rupiah.

Usai diperiksa penyidik, bila Gubernur Anies Baswedan bermanis-manis kepada wartawan, Prasetio dengan lantang menyebut bahwa Gubernur Anies mempunyai tanggung jawab atas penyertaan modal atau pengalokasian anggaran untuk BUMD Pemprov DKI, yaitu Perumda Pembangunan Sarana Jaya, selaku pelaksana pengadaan tanah Munjul.

Prasetio mengakui Penyertaan Modal Daerah (PMD) oleh Pemprov DKI Jakarta untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya sudah melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dengan jajaran Pemprov DKI. Namun dia tidak menyampaikan jumlah anggaran yang diperuntukkan pengadaan tanah.

“Semua sudah dibahas di dalam Komisi, nah di dalam Komisi apakah itu diperlukan untuk ini, ya, namanya dia minta, selama itu dipergunakan dengan baik ya enggak masalah,” ujar Prasetio kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran tersebut. Banggar DPRD, kata Prasetio, hanya sebatas mengesahkan.

Baca Juga :  MUI Diingatkan untuk Luruskan Arah, Langkah dan Gerakan

“Di pembahasan-pembahasan itu langsung sampai ke Banggar besar. Nah, di Banggar besar, saya serahkan ke eksekutif. Nah, selanjutnya tentu eksekutif yang punya tanggung jawab,” tutur dia.

Prasetio sendiri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan. KPK menduga negara mengalami kerugian sebesar Rp152,5 miliar dari kasus ini.

Lembaga antirasuah belakangan ini juga mengusut proses pencairan PMD oleh Pemprov DKI Jakarta ke Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Materi itu didalami dengan memeriksa sejumlah saksi, satu di antaranya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri.

Pengadaan tanah di Munjul ini diperuntukkan untuk program rumah DP nol rupiah. Hal itu sempat didalami tim penyidik KPK saat memeriksa Plh Badan Pembinaan BUMD Periode 2019 Riyadi beberapa waktu lalu.

Selain Yoory, lembaga antirasuah menetapkan sejumlah pihak lain sebagai tersangka. Di antaranya yakni Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar; Direktur PT Adonara Propertindo (AP), Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; dan korporasi yakni PT AP. (CP/***)

Latest news

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...
Baca Juga :  MUI Diingatkan untuk Luruskan Arah, Langkah dan Gerakan

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

Prabowo – Muhaimin Jajaki Duet di Pilpres 2024

JAKARTA -- Usai hiruk-pikuk Rakernas Partai Nasdem 2022 yang mengusulkan tiga nama Calon Presiden, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto langsung merespon hal tersebut dengan...

Pemilih Partai Nasdem Lebih Menghendaki Ganjar Ketimbang Anies

JAKARTA - Setelah Partai NasDem merekomendasikan tiga calon presiden 2024 hasil rakernas, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa, Lembaga survei Saiful Mujani...

Anak Mantan Bupati Bogor Soroti Penyebab Terjadinya Kasus Suap BPK

CIBINONG -- Kasus suap pejabat dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat yang menyeret Bupati Bogor (non aktif) Ade Yasin dan tiga...
- Advertisement -

Related news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...

Sekretaris Kompolnas Dituding Jadi Pembela Irjen Sambo

JAKARTA -- Komentar dan pernyataan Sekretaris Lembaga Kompolnas Benny Mamoto dalam wawancara di beberapa televisi nasional menuai kritik dari masyarakat luas lantaran dianggap lebih...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here