Minggu, 17 Oktober 2021

Komnas HAM Panggil Ketua KPK, LAKSI Sebut Seleksi Pegawai Tak Terkait Pelanggaran HAM

JAKARTA — Kegaduhan akibat hasil pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berdampak pada pemberhentian 51 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 24 orang lainnya harus menjalani pembinaan lanjutan khusus, melebar ke ranah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) lantaran ada laporan dugaan pelanggaran HAM.

Pihak Komnas HAM pun memastikan sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Pemanggilan ini guna mendapatkan informasi terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK.

“Surat pemanggilan sudah kami layangkan. Kami cek juga surat sudah dikirimkan secara langsung dan sudah diterima karena memang ada surat tanda terima, ” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM M Choirul Anam dalam keterangannya, Minggu (6/6/2021).

Ia berharap baik pimpinan KPK maupun pihak-pihak yang lain yang sudah mendapatkan panggilan dari Komnas HAM untuk bekerjasama kepada Komnas HAM. Karena, informasi baik dari Ketua KPK atau Badan Kepegawaian Negara (BKN) sangat dibutuhkan agar publik mengetahui apa sejatinya kasus ini.

Diketahui, hasil koordinasi KPK, BKN, Kemenpan-RB, Kemenkumham, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyatakan bahwa 51 dari 75 pegawai itu dinyatakan tidak lulus, sementara 24 sisanya dapat dibina lebih lanjut sebelum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Terkait dengan aduan pelanggaran HAM oleh para pegawai KPK kepada Komnas HAM mengundang kecaman dari sejumlah pihak. Bahkan Lembaga Kajian Advokasi Strategis (LAKSI) menilai aduan ke Komnasham sarat dengan unsur rekayasa, kebohongan dan propaganda,

“Kami yakin bahwa pimpinan KPK tidak terlibat teknis dalam proses seleksi calon ASN itu, dan yang melaksanakan proses seleksi dan melakukan tes calon pegawai KPK adalah BKN atau Badan Kepegawaian Negara),” ujar Azmi selaku Koordinator LAKSI, dalam siaran persnya.

Baca Juga :  Belanja Pegawai Lebih Besar Sebabkan Pembangunan di Banyak Daerah Tidak Maksimal

Menurut LAKSI, proses seleksi yang dilakukan oleh BKN  dalam merekrut pegawai KPK menjadi ASN bukan berdasarkan faktor suka atau tidak suka, tapi melainkan faktor wawasan kebangsaan yang sudah baku berlaku umum dalam setiap perekrutan calon ASN di setiap lembaga negara dan kementrian. 

“Atas dasar itulah, maka LAKSI mengingatkan Komnas HAM agar tidak campur tangan dan mengintervensi proses seleksi calon pegawai KPK. Sudah seharusnya Komnas HAM menghargai dan menghormati hak lembaga KPK dalam menjalankan aturan terkait dalam proses peralihan status ASN,” tegas Azmi. 

Selain itu,  LAKSI juga meminta Komnas HAM tidak terjebak dalam propaganda yang dibangun oleh eks pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Komnas HAM tidak perlu memberikan tekanan kepada pimpinan KPK dengan membangun opini yang mengaitkan proses seleksi ini menjadi kasus pelanggaran HAM.

Kewenangan Komnas HAM, tambah Azmi, berdasarkan UU no. 26/2000 hanya terbatas kepada pelanggaran HAM berat yang berupa crime agains humanity dan genoside. “Oleh sebab itu, terlalu jauh jika Komas HAM memanggil Ketua KPK terkait dengan peralihan status ASN pegawai KPK,” imbuhnya.

Dia menambahkan, perihal alih status pegawai KPK menjadi ASN itu merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang revisi UU KPK. Dan Presiden Joko Widodo lantas menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  Pastikan Dana Desa Tepat Sasaran, Kemendes PDTT Segera Terapkan Model Pengawasan Dana Desa

Pemimpin NU Harus Berani Lawan Intoleransi dan Radikalisme di Tanah Air

KEDIRI -- Para ulama atau kiai sepuh ternyata menginginkan agar figur yang nanti menjadi ketua umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) adalah pemimpin yang berani...

Antipasi Serangan Covid-19, Polri Ketatkan Pengawasan Pintu-Pintu Masuk ke Tanah Air

JAKARTA - Menyusul instruksi Presiden Joko Widodo terkait antisipasi gelombang ketiga serangan Covid 19, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan...

Kakak Menteri Agama Sudah Dapat Restu Jadi Calon Ketua Umum Nadhlatul Ulama

JAKARTA — Setelah mendapat restu dari KH.Said Aqil Siradj -- Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) sekaligus calon kompetitornya di arena Muktamar NU ke...

Rivalitas Kyai Said – Gus Yahya Menguat, Marwah NU dan Ulama Harus Tetap Dijaga

JAKARTA – Persaingan untuk mencapai posisi puncak di Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar NU ke-34 di Lampung pada Desember 2021 nanti terus...

Pemerintah Persiapkan Berbagai Hal Terkait Pelaksanaan Umrah Jamaah Asal Indonesia

JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi, memastikan bahwa pemerintah segera merespon kebijakan pemerintah Arab Saudi yang telah membuka pintu bagi umat...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here