Rabu, 17 Agustus 2022

Penyederhanaan Birokrasi di Lingkup Pemerintah Daerah Berjalan Lamban

JAKARTA –  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memastikan bahwa Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pusat dinilai berjalan dengan baik dan telah selesai dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga-lembaga negara-pemerintah.

Namun untuk pemerintah daerah (Pemda), baik level Provinsi dan Kabupaten / Kota, sampai saat ini masih terus berjalan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Diharapkan, penyederhanaan birokrasi di daerah bisa selesai akhir tahun ini.

“Target untuk penyederhanaan birokrasi pada kementerian atau lembaga dan Pemda diharapkan akan selesai pada tanggal 31 Desember 2021 dari target semula hingga 31 Desember 2020,” kata Menteri PAN-RB), Tjahjo Kumolo, dalam siaran persnya yang diterima, Kamis (16/12)/2021).

Target penyelesaian penyederhanaan birokrasi yang ditetapkan pada akhir tahun ini, kata Tjahjo, untuk memberikan kesempatan proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemda karena mengingat jumlahnya banyak, yaitu 514 kabupaten atau kota dan 34 provinsi.

Baca Juga :  KPK Maju Tak Gentar, Pegawai Tak Lolos TWK Tetap Dipecat

“Kita juga tentunya melakukan evaluasi nantinya untuk melihat efektifitas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi sambil berjalan. Namun, secara umum dengan pengalihan pejabat eselon III dan eselon IV telah memotong rantai birokrasi yang selama ini terasa menjadi salah satu hambatan dalam pelayanan publik dan perizinan,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Tjahjo, penyederhanaan birokrasi ini telah mendukung adanya penguatan pelaksanaan tugas ASN yang berbasis pada keahlian atau keterampilan dalam jabatan-jabatan fungsional sebagaimana harapan Presiden Jokowi agar terjadi peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. (***/CP)

Latest news

Prabowo – Muhaimin Jajaki Duet di Pilpres 2024

JAKARTA -- Usai hiruk-pikuk Rakernas Partai Nasdem 2022 yang mengusulkan tiga nama Calon Presiden, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto langsung merespon hal tersebut dengan...

Ketum PAN Jabat Menteri Perdagangan, Eks Panglima TNI Jadi Menteri ATR

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melakukan reshuffle dengan melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Ketum PAN) Zulkifli Hasan dan mantan Panglima TNI...
Baca Juga :  Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi, Pemda Harus Tingkatkan Realisasi Belanja 2021

Dari 435, Cuma 123 Pemda yang Kembangkan E-Katalog Lokal

JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merilis data terbaru tentang komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) terkait e-katalog lokal. Berdasarkan catatan LKPP, 123 Pemda...

Wali Kota se-Indonesia Tak Bisa Hapus Tenaga Honorer di 2023

BOGOR -- Larangan mempekerjakan tenaga honorer bagi instansi pemerintah (khususnya di daerah) mulai 2023 nanti, dipastikan bakal berdampak serius bagi pemerintah daerah. Untuk itu,...

Prabowo Ungkap Pandangan soal Tantangan dan Kebijaksanaan

JAKARTA -- Berbicara dalam forum diskusi internasional bertajuk "Mengelola Persaingan Geopolitik di Kawasan Multipolar" di Singapura, baru-baru ini, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan,...
- Advertisement -

Related news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...

Sekretaris Kompolnas Dituding Jadi Pembela Irjen Sambo

JAKARTA -- Komentar dan pernyataan Sekretaris Lembaga Kompolnas Benny Mamoto dalam wawancara di beberapa televisi nasional menuai kritik dari masyarakat luas lantaran dianggap lebih...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here