YOGYAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri menegaskan dirinya bersama jajaran pimpinan dan staf KPK optimis bisa mencapai target kinerja 2021 setelah evaluasi kinerja triwulan ketiga 2021 serta evaluasi atas disahkannya UU 19/2019 tentang KPK.
Seperti diketahui, KPK sejak Rabu (27/10) hingga Jumat (29/10), tengah melakukan evaluasi kinerja melalui rapat khusus yang dihadiri pimpinan dan pejabat struktural di Yogyakarta. Dari kegiatan ini, diharapkan muncul kesimpulan hal-hal yang harus diperbaiki oleh KPK.
Firli mengatakan, setelah dua tahun UU 19/2019 disahkan pada 16 Oktober 2019, penting bagi KPK untuk melakukan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh terhadap kesesuaian tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan kinerja.
“KPK mengkaji dan mengevaluasi strategi trisula pemberantasan korupsi, apakah perlu dilakukan penyempurnaan atau tidak, karena KPK terus bergerak dinamis, terus melakukan perubahan untuk perbaikan,” ujar Firli di hadapan wartawan, Kamis sore (28/10/2021).
Mantan Kapolda Sumsel ini menambahkan, seluruh jajaran KPK akan mengoptimalkan waktu yang tersisa pada akhir tahun ini untuk mempertajam target melalui rencana aksi penindakan dan kegiatan lainnya di masing-masing unit kerja KPK.
Selain melakukan evaluasi kinerja, lanjut Firli, dalam rapat ini juga dibahas Road Map KPK 2022-2045, serta pembahasan anggaran 2021 dan perencanaan anggaran 2022. “Dari perencanaan jangka panjang ini terdapat strategi trisula pemberantasan korupsi yang diimplementasikan melalui program kerja,” katanya.
Rapat kerja yang dilaksanakan di luar Jakarta ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya. KPK pun telah memastikan seluruh pembiayaannya sesuai dengan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI.
Firli berharap hasil dari rapat ini bisa segera diimplementasikan dalam tugas-tugas yang bersifat strategis maupun rutin kedepannya oleh unit-unit kerja di kedeputian maupun kesetjenan. Sehingga, dengan regulasi yang kuat dan struktur organisasi yang tepat, awak KPK dapat terus fokus dalam upaya pemberantasan korupsi. (***/CP)
