Kamis, 2 Desember 2021

Sikapi Polemik Nasib 75 Pegawai KPK, Sekretaris Muhammadiyah Minta Kedepankan Bela Institusi

JAKARTA — Polemik tentang nasib 75 pegawai senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan sebagai syarat peralihan status menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN, juga mengundang Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti untuk angkat bicara.

Abdul pun mengingatkan, agar dalam menangani pengaduan para pegawai KPK, pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman RI lebih mengedepankan sikap membela institusi ketimbang perorangan.

Dia menyikapi tindakan Komnas HAM yang tengah melakukan pendalaman terhadap dokumen terkait dugaan pelanggaran HAM dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sementara itu, Ombudsman tengah melakukan pengecekan administrasi dalam penyelenggaraan tes tersebut.

“Ini menarik, sebab bukan membela orang perorang, tapi membela konstitusi. Kalau membela orang perorang itu subjektif, seakan 75 orang itu super hero, seakan akan tanpa 75 orang itu KPK akan mati itu terlalu berlebihan,” kata Abdul dalam keterangannya, Senin (31/5/2021).

Dia menambahkan, KPK sampai saat ini menjadi satu-satunya lembaga yang masih dipercaya masyarakat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Untuk itu, harus lebih diupayakan agar lembaga antirasuah ini dapat lebih berdaya.

Baca Juga :  KPK Siapkan Jadwal Pemeriksaan Gubernur DKI Terkait Kasus Korupsi Lahan Munjul

Lebih lanjut, dia juga menyoroti bocornya rahasia negara dalam proses hingga hasil akhir TWK ini. Seharusnya pertanyaan atau pun soal yang ada dalam pelaksanaan tes tersebut tidak bisa keluar ke publik.

“Tes ASN ini seharusnya tidak diketahui publik, soal KPK ini kita pada tahu. Ini mejadi tanda tanya tersendiri. soal ujian nasional saja rahasia negara, jadi dari sini ada persoalan bagaimana rahasia negara bisa bocor, kemudian jadi polemik di ruang publik,” jelasnya.

Abdul juga mengaku heran mengapa KPK tidak mempertimbangkan masa bakti pegawai dalam pengangkatan menjadi ASN. Pasalnya ada dari 75 pegawai tak lolos dalam TWK, sudah mengabdi sejak awal KPK berdiri.

“Kalau tes ASN, misalkan sudah menjadi honorer atau wiyata bakti bisa mendapatkan keistimewaan, walaupun tidak dijamin, dari hasil tes penting. Ada aspek lain ada rekam jejak di satu lembaga, itu tidak menjadi pertimbangan sama sekali,” pungkasnya. (***/Ali)

Latest news

Jaksa Agung Bakal Tindak Pimpinan Kejaksaan yang Tak Bisa Awasi Kinerja Anak Buah

JAKARTA -- Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, menegaskan bahwa dirinya akan mengevaluasi sampai mencopot jabatan para pimpinan unit kerja dan kewilayahan, yang tidak bisa...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...
Baca Juga :  "Abang jago" Pemalak Pedagang Buah Diciduk Tekab Polsek Sunggal

Kasus Formula E, KPK Fokus Pada Pihak yang Salah Gunakan Wewenang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman atas Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Balapan Mobil Formula E yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada 2022....

Transaksi Keuangan Pejabat Indonesia Dibedah PPATK dan KPK

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat laporan soal transaksi mencurigakan yang dilakukan para pejabat di Indonesia. Laporan investigasi keuangan itu ditembuskan oleh Pusat Pelaporan...

Operasi Zebra 2021 di Jakarta Dengan Edukasi, Persuasif dan Humanis

JAKARTA -- Kalangan masyarakat menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Operasi Zebra yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya yang digelar mulai tanggal 15...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here