Selasa, 26 Oktober 2021

Wujudkan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa, Mendagri dan LKPP Terbitkan Surat Bersama

JAKARTA — Proses lelang atau tender pengadaan barang dan jasa di semua daerah harus lebih transparan dan dilakukan dengan mengedepankan prinsip good governance (pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa). Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan dapat menghasilkan pengerjaan yang sesuai norma dan aturan.

“Tujuannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari rakyat dapat digunakan tepat sasaran dalam rangka mendorong pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam.keterangan persnya yang diterima, Selasa (1/6/2021).

Atas hal itu, Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto menuangkan komitmen bersama dalam Surat Edaran (SE) bernomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Jadi kita sudah menandatangani surat edaran bersama Bulan Mei lalu. Ada 6 area yang kita sepakati untuk menjadi arahan atau pegangan terutama bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih dan transparan,” kata Mendagri.

Baca Juga :  Upaya Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Investasi Rp 75 Triliun ke BUMN

Mendagri menegaskan, SE bersama itu menjadi sangat penting sebagai landasan dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, sehingga diharapkan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip good governance.

“Kita melihat bahwa 6 area ini cukup detail dan rinci untuk mengatur mulai dari organisasi, kemudian transparansi, digitalisasi, dan lainnya. Karena pengadaan barang dan jasa kita harapkan spiritnya, filosofinya, itu dapat dilaksanakan sesuai norma dan kemudian sesuai dengan aturan,” paparnya.

Dengan demikian, diharapkan Mendagri Tito, itu bisa tepat sasaran dan kemudian terjadi transparansi menghilangkan moral hazard sekaligus juga diharapkan mendorong daya saing produk dalam negeri, menguatkan data produksi UMKM, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

“Di samping itu juga kita melihat mendukung prinsip, visi dan misi Bapak Presiden, sehingga dengan demikian usaha menengah, kecil, mikro, ultra mikro, itu menjadi terdongkrak, salah satunya dari belanja pemerintah, dari APBD,” ucap mantan Kapolri itu. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Pandemi Covid, Kredit Perumahan BTN Tumbuh Signifikan pada 2021

MEDAN -- Di tengah Badai Pandemi Covid-19 yang menyerang berbagai sektor tetapi seakan-akan tidak dirasakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk...
Baca Juga :  Keterbatasan Kapasitas dan Kualitas Produksi Faktor Penghambat Kemajuan UMKM

Kadin Sinergi Dengan Pemerintah untuk Majukan Perekonomian

JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, menegaskan bahwa Kadin secara konsisten akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah...

Peningkatan Nilai Tambah Industri Sangat Penting untuk Kepentingan Rakyat

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa nilai tambah dari industri energi dan mineral di Tanah Air harus terus ditingkatkan. Oleh karena nilai tambah yang...

Pembangunan Smelter di Dalam Negeri Perkuat Hilirisasi Industri

GRESIK -- Indonesia masuk dalam kategori tujuh negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar tersebut harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk...

Lantik Direksi PDAM, Bupati Bogor Targetkan Peningkatan Kualitas dan Cakupan Wilayah Layanan

BOGOR -- Direksi Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan periode 2021-2026 resmi dikukuhkan oleh Bupati Bogor Ade Yasin. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan keinginannya kepada...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here