Sabtu, 24 Juli 2021

Wujudkan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa, Mendagri dan LKPP Terbitkan Surat Bersama

JAKARTA — Proses lelang atau tender pengadaan barang dan jasa di semua daerah harus lebih transparan dan dilakukan dengan mengedepankan prinsip good governance (pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa). Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan dapat menghasilkan pengerjaan yang sesuai norma dan aturan.

“Tujuannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari rakyat dapat digunakan tepat sasaran dalam rangka mendorong pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam.keterangan persnya yang diterima, Selasa (1/6/2021).

Atas hal itu, Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto menuangkan komitmen bersama dalam Surat Edaran (SE) bernomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Jadi kita sudah menandatangani surat edaran bersama Bulan Mei lalu. Ada 6 area yang kita sepakati untuk menjadi arahan atau pegangan terutama bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih dan transparan,” kata Mendagri.

Baca Juga :  Di Tengah Pandemi Covid-19, BTN Malah Cetak Rekor Laba Bersih Rp 1,6 Triliun 

Mendagri menegaskan, SE bersama itu menjadi sangat penting sebagai landasan dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, sehingga diharapkan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip good governance.

“Kita melihat bahwa 6 area ini cukup detail dan rinci untuk mengatur mulai dari organisasi, kemudian transparansi, digitalisasi, dan lainnya. Karena pengadaan barang dan jasa kita harapkan spiritnya, filosofinya, itu dapat dilaksanakan sesuai norma dan kemudian sesuai dengan aturan,” paparnya.

Dengan demikian, diharapkan Mendagri Tito, itu bisa tepat sasaran dan kemudian terjadi transparansi menghilangkan moral hazard sekaligus juga diharapkan mendorong daya saing produk dalam negeri, menguatkan data produksi UMKM, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

“Di samping itu juga kita melihat mendukung prinsip, visi dan misi Bapak Presiden, sehingga dengan demikian usaha menengah, kecil, mikro, ultra mikro, itu menjadi terdongkrak, salah satunya dari belanja pemerintah, dari APBD,” ucap mantan Kapolri itu. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Berakhir Anti Klimaks, Perebutan Kursi Ketua Umum Kadin Indonesia Selesai Secara Adat

JAKARTA -- Pertarungan dua kubu calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berakhir anti klimaks alias selesai sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII...

Bappenas Pastikan Pengelolaan Utang Indonesia Masih Tetap Terjaga dan Dilakukan Hati-Hati

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa memastikan bahwa pengelolaan utang dilakukan secara hati- hati oleh pemerintah, meski saat ini dinilai melampaui...
Baca Juga :  Pengembangan Dana Haji, BPKH Investasi ke Bank Syariah

10 Aturan Main Diterbitkan, LKPP Desak Pemerintah Daerah Segera Belanjakan APBD

JAKARTA -- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengungkapkan, bahwa dengan terbitnya 10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru sebagai pedoman teknis pelaksanaan...

Jadi Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Shinta Bertekad Majukan UMKM dan Sinergi Dengan Pemerintah

BOGOR -- Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia daerah Kabupaten Bogor, Shinta Dec Checawaty, mengajak para pengusaha lokal untuk ikut berupaya bersama Kadin...

Muskab Kadin Kabupaten Bogor Hanya Calon Tunggal, Anggota Minta Ada Uji Kelayakan

CIBINONG - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Muskab) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor, bursa pemilihan calon Ketua ternyata hanya ada satu nama...
- Advertisement -

Related news

Soal Maldministrasi Tes Pegawai KPK, Ombudsman Diminta Tak Intervensi

JAKARTA -- Temuan Ombudsman RI soal dugaan maladministrasi pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi ASN, dipertanyakan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda...

Pendidikan Berbasis Digital Jadi Solusi Atas Kebutuhan Sumber Daya Manusia

JAKARTA -- Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), kampus unggulan yang fokus pada pendidikan berbasis digital kini hadir di Indonesia. UICI menawarkan program studi yang relevan...

Panglima TNI Kembali Mutasi Ratusan Jendral dan Kolonel

JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi para jendral dan kolonel di lingkungan Markas Besar TNI dan tiga matra. Kali ini, sebanyak...

Kapolri Minta Jajarannya Kawal Kepala Daerah untuk Segera Realisasikan Belanja APBD

JAKARTA -- Realisasi atau capaian belanja daerah pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) di masa pandemi Covid dinilai sangat rendah. Pemerintah pun kini mendorong...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here