GARUT — Akibat merasa tak nyaman lantaran kerap diperiksa penegak hukum, 14 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi anggota kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Namun pengunduran diri mereka masih belum diputuskan oleh Bupati.
Sebelum 14 anggota Pokja ULP mundur, pekan lalu, sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut lebih dulu mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa terintimidasi oleh panggilan pemeriksan penegak hukum.
Praktis, akibat mundurnya 14 staf Pokja tersebut, kantor ULP Pemkab Garut kini tak beroperasi. “Jadi bukan cuma PPK yang mengundurukan diri. Tapi 14 anggota Pokja ULP juga (mengundurkan diri). Sekarang ULP tutup,” ujar Rudy kepada wartawan, Kamis 8 April 2021.
Anggota Pokja ULP telah menemuinya dan mengajukan pengunduran diri. Namun Rudy mengaku belum menyetujui ajuan tersebut. “Saya mau selesaikan ini. Jadi belum saya terima pengajuan dari anggota ULP,” katanya.
Para anggota ULP disebut Rudy merasa resah dengan sejumlah pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum. Mereka pun meminta perbaikan dan perlindungan hukum.
Terkait informasi sejumlah PPK yang mengundurkan diri akibat sering dipanggil penegak hukum, Rudy bahkan baru mengetahuinya dari wartawan. “Memang ada beberapa yang mundur. Cuma saya juga tahunya ini dari wartawan,” pungkasnya.
Secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD Garut, Subhan Fahmi mendesak Bupati Garut agar segera melakukan langkah strategis setelah ULP ditutup. Pasalnya semua program pembangunan berawal dari ULP. “Rencana pembangunan yang sudah disusun di Musrenbang dan kegiatan reses bisa terganggu,” katanya.
Selain pembangunan yang terancam gagal, tutupnya ULP akan berdampak luas pada banyak hal. Pemerintah pun harus segera melakukan antisipasi. “Pegawai yang mundur juga harus mendapat sanksi, karena saat dilantik mereka nyatakan siap jalankan tugas,” katanya. (***/CP)
