BOGOR — Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan kekhawatirannya akan krisis kepemimpinan di daerah jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tak jadi diselenggarakan pada tahun 2022-2023 sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 /2017 tentang Pemilu. Ketiadaan Pilkada di tahun tersebut, diprediksi akan menimbulkan kegaduhan karena adanya ketidakadilan yang dialami para kepala daerah.

Selain itu, terjadi kekosongan pemimpin daerah lantaran ada ratusan Bupati-Walikota dan Gubernur yang habis masa jabatannya di 2022-2023. Kementerian Dalam Negeri dipastikan mengalami kesulitan mencari pejabat sementara pengganti kepala daerah yang purna tugas karena jumlahnya mencapai ratusan orang.

Karena itulah, Ahmad Doli dan banyak politisi di DPR menginginkan pilkada 2022-2023 tetap dilaksanakan. Untuk itu, perlu dilakukan penataan ulang jadwal Pilkada melalui usulan revisi UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum. Dan draf revisi UU tersebut kini telah masuk ke Badan Legislasi DPR untuk mendapat persetujuan politik.

“Kalau Pilkada serentak di dilaksanakan secara nasional, berbarengan dengan pemilu legislatif dan presiden tahun 2024, maka itu juga membuat ketidakadilan bagi para kepala daerah, terutama mereka yang ingin maju dua periode,” kata Doli dalam sebuah acara daring di Jakarta, Minggu (24/1/2021).

Ahmad Doli pun mengingatkan, bila Pilkada tetap digelar pada 2024, ada ratusan kepala daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota yang selesai jabatannya pada 2022-2023, dan kemudian Kemendagri dan Pemerintah Provinsi akan menunjuk pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.

Pada momentum inilah Kemendagri akan mengalami kesulitan mencari orang-orang terbaik untuk mengganti ratusan kepala daerah yang pensiun. “Ini tidak mudah lantaran jumlah pejabat yang sedikit. Terlebih prosesnya memakan waktu karena melibatkan banyak pihak atau institusi yang kemudian nanti bisa berimplikasi terhadap politik juga,” ucapnya.

Sebagai informasi, pada 2017 ada 101 daerah meliputi tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota yang harus diganti pejabat sementara. Lalu di 2018, ada 171 daerah meliputi 25 provinsi, 156 kabupaten/kota yang harus diganti. “Saya kuatir ketiadaan pilkada menjadi permasalahan politik yang serius dan kompleks,” ujar mantan Ketua umum DPP KNPI itu.

Ahmad Doli pun mengakui, bahwa RUU Pemilu yang saat ini sedang dibahas di Baleg DPR sejak awal memang diusulkan pihaknya. Menurutnya, Revisi RUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 yang akan dibahas DPR dalam waktu dekat. 

RUU tersebut menggabungkan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016. Naskah revisi UU pemilu salah satunya mengatur pelaksanaan pilkada pada 2022 dan 2023. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah tersebut. (CP/Rien)

JAKARTA — Kepastian penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur, Bupati dan Walikota di tahun 2022 dan 2023 masih belum jelas lantaran peraturannya berbentuk draft Rancangan Undang-Undang masih teronggok di meja Badan Legislasi  DPR RI. Sementara banyak politisi, tokoh-tokoh maupun unsur masyarakat di daerah yang sangat berharap Pilkada di tahun tersebut dapat dlgelar.

Sebagai informasi, draf revisi undang-undang pemilu dan pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR 2021 mengatur tentang rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selanjutnya, yakni pada tahun 2022 dan 2023.

Materi draf  RUU pemilu dan pilkada mengatur jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selanjutnya, yakni pada tahun 2022 dan 2023. Draf ini memisahkan antara Pemilihan Nasional dan Pemilihan Daerah.

Pemilihan Nasional terdiri dari Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif (DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Sedangkan Pemilihan Daerah, terdiri dari pemilihan gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati.

Hal tersebut berbeda dengan ketentuan di UU Pilkada 2017. Dimana, pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden di 2024.

Dalam draf revisi tersebut, Pilkada 2022 akan diikuti oleh daerah yang menggelar pilkada pada 2017. Sedangkan daerah yang melaksanakan Pilkada 2018, akan menggelar pemilihan pada 2023. Daerah yang baru melaksanakan Pilkada 2020, baru akan menggelar pemilihan pada 2027 mendatang.

Bagi kepala daerah yang selesai masa jabatannya sebelum 2027, maka Kemendagri akan mengangkat penjabat kepala daerah dengan masa jabatan hingga 2027. Lalu diganti dengan kepala daerah hasil Pemilu Daerah 2027.

Draf RUU tersebut juga menjelaskan, bahwa Pilkada 2027 disebut dengan Pemilu Daerah. Seluruh kabupaten, kota, maupun provinsi, menggelar pemilihan kepala daerah serentak di tahun tersebut.

Pasal 734 Ayat (1) menjelaskan, Pemilu Daerah pertama diselenggarakan pada tahun 2027 dan untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Dengan kata lain, pemilihan kepala daerah di 34 provinsi, 98 kota dan 416 kabupaten dilaksanakan di waktu yang bersamaan.

RUU Pemilu ini merupakan satu dari 33 RUU Prolegnas 2021 yang sudah diketuk di pengambilan tingkat I Badan Legislasi DPR. Namun, untuk memulai dibahas, puluhan RUU itu wajib disahkan terlebih dahulu di pengambilan tingkat II (paripurna DPR).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pengesahan prolegnas 2021 akan dilaksanakan di paripurna terdekat. Sebab, paripurna sebelumnya hanya beragenda tunggal, yaitu pengesahan Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

“Paripurna ke depan (pengesahan prolegnas 2021), karena paripurna kemarin agenda cuma PAW dan persetujuan calon Kapolri,” kata Dasco dalam keterangannya, Minggu (24/1/2021).

Secara terpisah, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya, mengungkapkan bahwa penggabungan antara Pemilu Nasional dengan Pemilu Daerah tak bisa serentak dalam setahun. Sebab, mempertimbangkan banyak hal. Termasuk, pemilih dan penyelenggara.

“Ada tiga aspek pemilihan: peserta, pemilih, penyelenggara. Tidak mungkin, hanya satu aspek saja,” kata Willy yang berasal dari Fraksi Partai Nasdem. (CP/Sally)