Rabu, 26 Januari 2022

Khusus Tangani Kalangan Swasta yang Terlibat Korupsi Pejabat, KPK Bentuk AKBU

JAKARTA – Maraknya pengusaha serta orang atau pihak swasta yang terlibat dalam berbagai kasus korupsi para penyelenggara negara-daerah, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membuat direktorat baru bernama Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU). 

Direktorat khusus ini diadakan untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi pada sektor swasta. Dan dengan direktorat baru ini diharapkan KPK dapat lebih leluasa dalam menangani pihak atau kalangan swasta yang masuk dalam pusaran korupsi.

“Jadi mulai 2021, KPK punya direktorat baru bernama Direktorat Antikorupsi Badan Usaha atau yang kita sebut AKBU,” ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Rabu (3/11/2021).

Pembentukan Direktorat AKBU dikhususkan untuk mengurangi peran swasta atau mengurangi jumlah tersangka dari sektor swasta. Sebab dari data yang dimiliki KPK, pihak swasta paling banyak menjadi tersangka kasus korupsi para pejabat.

Baca Juga :  KPK Perkuat Koordinasi dan Supervisi Dengan Penegak Hukum di Jawa Barat

“Sepanjang KPK berdiri yang paling banyak menjadi tersangka dari sektor swasta, karena memang ini natural yang terbesar itu adalah suap dan gratifikasi. Kalau dilihat sektornya lagi yang paling banyak pengadaan barang jasa dan perizinan,” jelas Pahala.

Pahala pun berharap Direktorat AKBU pada KPK menjadi sarana pencegahan yang efektif untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi pada sektor swasta.

“Oleh karena itu dari eksekutif legislatif dan yudikatif sudah ada program pencegahan nya, tapi yang swasta ini belum, Oleh karena itu sekali lagi Direktorat itu khusus di desain untuk bagaimana supplier suap dari sektor swasta,” pungkasnya. (***/Cok)

Latest news

KPK Cari Tahu Peran eks Wakil Menteri terkait Kasus Formula E

JAKARTA -- Diam-diam, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah melakukan pemeriksaan terhadap eks Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal sebagai saksi dalam...

Kasus Satelit Kemenhan, Jaksa Agung Tak Mau Sentuh Militer

JAKARTA -- Guna memperjelas sekaligus meredam beragam spekulasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa dalam kasus...

Terkait Kasus Satelit, Ryamizard Tegaskan Dirinya Selamatkan Kepentingan Negara

JAKARTA -- Dugaan korupsi kasus satelit Slot Orbit 123 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah dibawa ke ranah pidana sesuai instruksi Presiden Jolie Widodo...
Baca Juga :  Jika Curiga, Masyarakat Bisa Laporkan Harta Kekayaan Para Penyelenggara Negara

Dugaan Aliran Uang Bupati PPU ke Pemilihan Ketua Demokrat Kaltim Ditelusuri KPK

JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan, bahwa penyidik akan mengusut dugaan aliran suap yang diterima Bupati Penajam Paser Utara (PPU),...

Transaksi di Mall Jakarta, Bupati Penajam Paser Utara Disergap KPK

JAKARTA -- Satuan Tugas Penindakan KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi. Kali ini, Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gofur, dan 10...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here