Kabarindo24jam | Kota Bogor – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Jumat (4/9/2026). Gelar doktor tersebut menjadi capaian akademik baru bagi Dedie sekaligus mengembangkan pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam disertasinya, Dedie mengangkat sejumlah gagasan mengenai penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya pemanfaatan data sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu gagasan utama yang menjadi kebaruan atau novelty dalam disertasinya adalah pentingnya sentralisasi data nasional.
Menurut Dedie, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan keakuratan data sekaligus memperkuat interoperabilitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar dapat berjalan lebih terpadu. Ia menilai, ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertukarkan antarsistem pemerintahan merupakan salah satu kunci untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
“Dengan sentralisasi data nasional dan interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita bisa meminimalisir terjadinya perbedaan data yang pada akhirnya dapat menyebabkan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah tidak tepat sasaran,” ujar Dedie dalam pernyataannya yang dikutip, Minggu (6/9/2026).
Ia menjelaskan, penguatan tata kelola data tidak semata-mata berkaitan dengan perkembangan teknologi. Hal tersebut juga menyangkut bagaimana pemerintah membangun sistem pengambilan keputusan yang menggunakan data valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, perbedaan data antarlembaga maupun antarlevel pemerintahan dapat berdampak terhadap perbedaan kebijakan dan program yang dijalankan. “Kalau datanya tidak sama, kebijakannya bisa berbeda. Karena itu, integrasi dan interoperabilitas data menjadi sangat penting agar pemerintah memiliki dasar yang sama dalam merumuskan program dan mengambil keputusan,” katanya.
Dedie berharap gagasan yang dituangkan dalam disertasinya tidak berhenti sebagai kajian akademik. Ia ingin pemikiran tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan reformasi birokrasi dan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang ditopang data berkualitas dapat membantu meningkatkan efektivitas perencanaan sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Gelar doktor ini pengingat untuk saya bahwa proses belajar harus terus berjalan. Ilmu yang diperoleh harus bisa memberikan manfaat, terutama untuk memperkuat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Perolehan gelar Doktor Ilmu Hukum tersebut juga menjadi motivasi bagi Dedie Rachim untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, berbasis data, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. (Cok/Her)
