Rabu, 26 Januari 2022

Rekomendasi Ombudsman Soal Pegawai KPK, Menuai Kecaman Masyarakat Luas

JAKARTA —  Rekomendasi khusus Ombudsman Republik Indonesia terkait pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disoal sejumlah kalangan, lantaran dinilai telah mengintervensi KPK yang menjalankan perintah Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah.

Ketua Umum DPP Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI) Dedi Siregar menegaskan, selain telah mengintervensi kewenangan sesama lembaga pemerintah, Ombudsman juga dianggap terlalu lebay dan bahkan bisa dikatakan mengada-ada.

“LPPI tidak setuju dengan rekomendasi Ombudsman yang menyebutkan KPK telah melakukan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan TWK. Itu tuduhan yang mengada-ada dan sangat tidak logis,” kata Dedi dalam siaran persnya yang diterima pada Rabu (11/8/202!).

Karena itu, tegas Dedi, LPPI sebagai unsur masyarakat tidak bisa menerima hasil rekomendasi ombudsman tersebut. LPPI juga menilai Ombudsman seharusnya tak mencampuri urusan TWK yang dilaksanakan KPK sebagai bagian dari proses peralihan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara ((ASN).

Seperti diketahui, salah satu butir rekomendasi Ombusman ialah KPK tak boleh memberhentikan pegawai akibat tak lulus TWK dan lalu meminta KPK mencabut Surat Keputusan Nomor 652. Butir rekomendasi inilah yang dianggap LPPI sebagai intervensi sekaligus melawan UU.

”Bagaimana mungkin dapat di jalankan jika rekomendasinya seperti itu? Mengingat KPK menjalankan ketentuan perundang – undangan. Sebab kita tahu, bahwa pelaksanaan TWK merupakan amanat UU 19/2019 dimana pegawai KPK haruslah bestatus ASN,” kata Dedi.

Baca Juga :  KPK Umumkan Dugaan Suap Pajak, Menteri Keuangan Langsung Copot Anak Buah

Dia menambahkan, Ombudsman harusnya lebih teliti dan cermat lagi dalam membaca UU KPK, sehingga ombudsman tidak salah langkah dalam menyerap laporan dari pegawai KPK yang tidak lolos dalam seleksi TWK di KPK. Adapun alih fungsi pegawai KPK menjadi ASN bukan urusan pelayanan publik yang menjadi domain Ombudsman RI.

“Soal kepegawaian merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memiliki kewenangan memeriksa urusan kepegawaian seperti dinyatakan pada Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 5/1986 tentang Peradilan TUN.

Indonesia, lanjut Dedi, menganut pemisahan kekuasaan agar lembaga pelaksana tugas kenegaraan tidak saling mencampuri lembaga lain. Otoritas KPK sangat jelas, diatur oleh UU, sehingga Ombudsman tidak berwenang untuk memeriksa pelaksanaan TWK yang menjadi ranah internal atau tidak masuk ke wilayah yang bukan yurisdiksi kewenangannya.

“Atas dasar itulah, maka LPPI mendukung KPK agar tidak gentar dengan intervensi ombudsman. Sebab permasalahan TWK KPK sudah sangat transparan. Dan KPK juga lembaga pemberantasan korupsi yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,” pungkas Dedi. (***/Louis)

Latest news

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...
Baca Juga :  KPK Umumkan Dugaan Suap Pajak, Menteri Keuangan Langsung Copot Anak Buah

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Ceramah di Yonif Raider Malang Adalah Hoaks

JAKARTA- Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) merasa gerah dan langsung mengklarifikasi poster yang beredar luas di media sosial terkait kedatangan pendakwah...

Empat Pangdam, Komandan Marinir dan Gubernur AAU, Promosi Jabatan Bintang 3

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menetapkan 10 perwira tinggi untuk mengisi jabatan strategis bintang tiga di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain...

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Tinggal Disahkan Kemenkumham

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here